MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP) menjalin kerja sama kelembagaan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui penandatanganan nota kesepahaman sebagai langkah memperkuat pendidikan hukum kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta peningkatan kualitas demokrasi di Papua Barat.

Rektor IHTP, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang berlangsung pada hari ini, Jumat (30/10/2026) tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik dan sosial untuk membangun kesadaran hukum, meningkatkan literasi demokrasi, serta mempersiapkan generasi muda yang memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kerja sama ini menargetkan implementasi nyata yang memberikan manfaat bagi mahasiswa, Bawaslu, dan juga masyarakat. Kampus harus menjadi pusat pendidikan demokrasi, sebagai tempat lahirnya generasi yang kritis, berintegritas, dan memahami hukum pemilu,” tegas dia.

Filep menekankan pentingnya peran mahasiswa untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Menurutnya, keikutsertaan mahasiswa akan membantu pengawasan pemilu dan menjangkau luasnya wilayah Papua Barat, tantangan geografis, serta dukungan terhadap keterbatasan jumlah personel pengawas pemilu.

“Dalam pengawasan pemilu dibutuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk membantu mencegah pelanggaran serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan hukum. Pasalnya, jumlah pengawas yang terbatas, sedangkan wilayah pengawasan sangat luas. Karena itu, mahasiswa harus dipersiapkan menjadi mitra strategis dalam membangun kesadaran demokrasi dan pengawasan partisipatif. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan keterlibatan masyarakat, selain daripada penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap menjelang Pemilu Legislatif 2029, mahasiswa IHTP dapat memperoleh pembekalan dan kesempatan berpartisipasi melalui pendidikan pemilih, sosialisasi, penelitian, pemantauan partisipatif, maupun kegiatan pengawasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IHTP Siapkan Laboratorium Fasilitasi Praktik Penyelesaian Sengketa Pemilu

Dalam kesempatan tersebut, Filep juga menawarkan pemanfaatan fasilitas akademik IHTP, khususnya ruang praktik peradilan semu, sebagai sarana pembelajaran hukum pemilu. Melalui kerja sama ini, Bawaslu diharapkan dapat menghadirkan praktisi dan tenaga ahli untuk memberikan kuliah umum, pelatihan, simulasi pemeriksaan pelanggaran administrasi, serta praktik penyelesaian sengketa proses pemilu.

“Kita memiliki ruang praktik peradilan. Saya berharap Bawaslu dapat hadir dan memberikan pembelajaran langsung kepada mahasiswa tentang bagaimana proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu dilakukan. Selain memahami teori, mahasiswa juga harus menguasai praktik hukumnya secara komprehensif,” jelasnya.

Menurut Filep, pembelajaran ini akan memberikan pengalaman akademik yang penting bagi mahasiswa, terutama dalam memahami kewenangan Bawaslu, mekanisme penegakan hukum pemilu, serta perbedaan antara penyelesaian sengketa pemilu dan proses peradilan umum.

Tak hanya itu, sebagai bagian dari pendidikan hukum, Filep mengingatkan bahwa integritas merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Ia menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus bekerja secara profesional, independen, transparan, dan bertanggung jawab.
Pace Jas Merah itu juga mengingatkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap proses demokrasi. Oleh sebab itu, pendidikan politik dan hukum pemilu harus terus diperluas, terutama kepada generasi muda.

“Pemilu bukan sekadar proses memilih wakil rakyat atau pemimpin. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karena itu, setiap penyelenggara harus menjaga integritas, dan pada saat bersamaan masyarakat harus memiliki keberanian dan pengetahuan untuk melakukan pengawasan,” tegasnya.

Dalam sambutannya, pihak Bawaslu menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan IHTP. Kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan perguruan tinggi dipandang sebagai langkah penting dalam memperluas pendidikan demokrasi, memperkuat pengawasan partisipatif, serta membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pemilu yang jujur dan berintegritas.

“Kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari berbagai kegiatan berkelanjutan yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan jajaran Bawaslu dalam pengembangan pendidikan hukum kepemiluan,” ungkap perwakilan Bawaslu.

Menutup sambutannya, Rektor IHTP menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung penguatan demokrasi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

IHTP diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, tetapi juga generasi yang menerapkan nilai-nilai konstitusi, menjunjung tinggi hukum, dan memiliki tanggung jawab terhadap masa depan demokrasi di Tanah Papua.

“Demokrasi yang berkualitas harus dibangun melalui pendidikan, integritas, dan partisipasi masyarakat. IHTP siap menjadi mitra Bawaslu untuk melahirkan generasi yang sadar hukum, kritis, dan bertanggung jawab dalam mengawal demokrasi menuju Pemilu 2029,” pungkas Filep.

Tapaktuan | — Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Majelis Pengurus Daerah (MPD) Pemuda ICMI Aceh Selatan menggelar webinar bertajuk “The Power of Public Speaking: Membangun Kredibilitas, Pengaruh, dan Kepemimpinan di Era Digital.”

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas generasi muda dalam membangun keterampilan komunikasi, kepercayaan diri, dan kepemimpinan di tengah perkembangan teknologi digital.

Webinar menghadirkan narasumber Ms. Hj. Veni Nella Syahputri, S.Pd., M.Pd., CPS (Certified Public Speaking Trainer). Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, meliputi dosen, praktisi, guru, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Ketua Umum MPD Pemuda ICMI Aceh Selatan, Ir. T. Irwansyah, ST, dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda harus dimaknai lebih dari sekadar kegiatan seremonial.

Momentum ini perlu menjadi penggerak bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri, memperkuat persatuan, serta mengambil peran nyata dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

“Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan kita tentang persatuan, keberanian, dan komitmen untuk membangun bangsa. Di era digital, pemuda tidak cukup hanya memiliki ide dan gagasan, tetapi juga harus mampu menyampaikan gagasan tersebut secara jelas, meyakinkan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Menurut Irwansyah, kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking merupakan salah satu kompetensi penting dalam membangun kepemimpinan.

Keterampilan ini diperlukan agar generasi muda mampu menyampaikan pemikiran, membangun kepercayaan, memperluas kolaborasi, serta mendorong perubahan positif di lingkungan masing-masing.

Ia juga menekankan bahwa kemajuan teknologi digital harus diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, etika, integritas, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Pemuda harus menjadi pelopor perubahan, bukan sekadar penonton perkembangan zaman. Kita membutuhkan generasi yang berani menyampaikan gagasan, kritis dalam berpikir, santun dalam berkomunikasi, dan mampu menghadirkan karya nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui materi yang disampaikan narasumber, webinar ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta mengenai teknik komunikasi efektif, pengembangan kepercayaan diri, pembentukan kredibilitas, serta pemanfaatan kemampuan berbicara untuk membangun pengaruh positif dan kepemimpinan di era digital.

Keterampilan tersebut semakin relevan di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial. Kemampuan berkomunikasi tidak hanya berkaitan dengan keberanian berbicara, tetapi juga mencakup kecakapan menyusun pesan, memahami audiens, menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, dan membangun dialog yang produktif.

Bagi kalangan akademisi dan pendidik, kemampuan komunikasi menjadi modal penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sementara itu, bagi pemuda dan mahasiswa, keterampilan ini dapat mendukung aktivitas organisasi, pengembangan karier, kewirausahaan, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Penyelenggaraan webinar ini sekaligus menjadi bentuk komitmen MPD Pemuda ICMI Aceh Selatan dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 diharapkan mampu membangkitkan kesadaran bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi generasi muda, tetapi juga oleh kemampuan mereka mengembangkan potensi tersebut menjadi gagasan, karya, dan kontribusi nyata.

MPD Pemuda ICMI Aceh Selatan mengajak generasi muda untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kompetensi, dan mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Bersatu dalam gagasan, bergerak dalam karya, mengabdi untuk Indonesia (*).

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator DPD RI asal Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang menyurati Menteri Keuangan untuk meminta rekonsiliasi dan penelaahan kembali rancangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2027.

Dukungan tersebut berkaitan dengan surat Gubernur Papua Barat tertanggal 19 Oktober 2026, yang mempersoalkan penurunan tajam rancangan DBH Migas Otsus dari sekitar Rp2,688 triliun pada 2026 menjadi hanya Rp495,735 miliar pada 2027. Berdasarkan lampiran surat gubernur, penurunan itu mencapai Rp2,192 triliun atau sekitar 81,5 persen. Angka ini masih berstatus rancangan sehingga memerlukan konfirmasi resmi dari Kementerian Keuangan.

Menurut Filep, perubahan besaran transfer fiscal memerlukan dianalisis dalam kerangka politik anggaran nasional, keadilan fiskal, hak daerah penghasil sumber daya alam, serta tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanat Otonomi Khusus Papua. Ia menekankan, pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan dan penyebab perubahan alokasi tersebut.

“Saya mendukung langkah Gubernur Papua Barat yang meminta rekonsiliasi kepada Menteri Keuangan. Penurunan budgeting yakni soal DBH Migas Otsus sebesar lebih dari Rp2,19 triliun perlu dijelaskan secara transparan. Pemerintah daerah dan masyarakat berhak mengetahui dasar perhitungan, perubahan penerimaan negara, serta formula yang digunakan dalam menentukan hak fiskal daerah penghasil,” ujar Filep dalam keterangan yang diterima, Senin (26/10/2026).

Politik Anggaran Otsus Harus Mencerminkan Keadilan Fiskal

Lebih lanjut dalam perspektif politik anggaran, Filep menilai Otonomi Khusus merupakan kebijakan afirmatif yang memiliki tujuan mempercepat pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, serta mempersempit kesenjangan antara Papua dan daerah lainnya.

Oleh karena itu, menurutnya, perubahan alokasi DBH Migas Otsus dalam skala besar perlu diuji dari sisi konsistensi kebijakan, ketepatan formula, transparansi data, dan dampaknya terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum khusus bagi penerimaan daerah dari sumber daya alam.

“Politik anggaran negara tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal nasional, melainkan juga mempunyai kewajiban menjaga keadilan distribusi manfaat sumber daya alam dan memastikan kebijakan afirmasi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Dia lantas menyinggung bahwa dalam Lampiran surat Gubernur Papua Barat menunjukkan bahwa lifting gas bumi Papua Barat hingga Semester I 2026 mencapai sekitar 268,21 juta MMBTU atau 27,27 persen dari total lifting gas nasional dalam periode yang sama. Data ini menunjukkan gambaran besarnya kontribusi produksi gas Papua Barat meskipun lifting merupakan ukuran volume produksi, dan tidak secara langsung menunjukkan nilai penerimaan negara yang menjadi dasar perhitungan DBH.

Oleh sebab itu, Filep mendorong rekonsiliasi data secara menyeluruh antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat mencakup volume lifting, harga realisasi penjualan, penerimaan negara bukan pajak, biaya dan faktor pengurang yang diakui dalam ketentuan, wilayah kerja penghasil, serta formula pembagian penerimaan yang berlaku.

“Pemerintah daerah perlu memperoleh akses yang memadai terhadap data dan metode perhitungannya. Pasalnya, transparansi fiskal merupakan syarat utama untuk membangun kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Filep menambahkan.

Penurunan DBH Berpotensi Memengaruhi Pelayanan Dasar

Di kesempatan yang sama, Filep juga mengingatkan bahwa penurunan penerimaan dalam skala triliunan rupiah, apabila benar ditetapkan dan tidak diimbangi sumber pendanaan lain akan dapat memengaruhi ruang fiskal daerah untuk membiayai pelayanan dasar. Hal itu misalnya terhadap bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat adat, dan pelayanan publik di wilayah terpencil.

Menurut Filep, penelaahan DBH Migas Otsus 2027 harus disertai simulasi dampak terhadap APBD Papua Barat, terutama program yang bergantung pada penerimaan transfer pusat.

“Kita perlu pertimbangkan dan perhatikan betul persoalan perhitungan fiskal agar tidak berdampak pada tertundanya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa setiap penyesuaian anggaran memiliki dasar yang jelas dan mempertimbangkan kemampuan daerah menjalankan kewajibannya,” jelas Pace Jas Merah itu.

Filep kembali menegaskan dukungannya terhadap permintaan Gubernur Papua Barat agar dilakukan rapat teknis dan rekonsiliasi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pemerintah daerah.

Ia juga memandang pentingnya koordinasi para gubernur di Tanah Papua untuk membahas dampak kebijakan transfer fiskal secara lebih luas, dengan tetap membedakan karakteristik penerimaan masing-masing provinsi.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI, Filep menyatakan kesiapan untuk mengawal aspirasi tersebut melalui fungsi representasi daerah dan koordinasi kelembagaan sesuai kewenangan DPD RI.

“Yang kita minta bukan perlakuan istimewa di luar ketentuan hukum, melainkan kepastian bahwa hak fiskal Papua Barat dihitung secara benar, terbuka, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi Khusus harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.