Rabu, 11 November 2026
No menu items!
Beranda blog

Filep: Komite I DPD Rapat Konsinyering Calon DOB di Papua Barat

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Anggota Komite I DPD RI menggelar rapat terkait DOB (5/4). (Foto. Doc. DPD RI)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM– Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan rapat konsinyering untuk membahas usulan calon Daerah Otonom Baru (DOB) di seluruh Indonesia.

Secara khusus sebanyak 11 calon Daerah Otonom Daerah (DOB) kabupaten, kota di Provinsi Papua Barat telah masuk dalam  Komite I DPD RI.

Belasan calon DOB tersebut merupakan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah yang masuk ke DPD RI untuk disuarakan ke pemerintah Pusat agar dimekarkan.

Dengan demikian, Komite I sedang menginventaris calon DOB yang masuk ke DPD RI untuk selanjutnya dibawa dalam rapat konsinyering.

Demikian disampaikan anggota senator DPD Republik Indonesia asal Provinsi Papua Barat Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum setelah melakukan rapat konsinyering Komite I DPD RI, Senin (5/4).

Menurut Filep Wamafma bahwa agenda rapat tersebut untuk melakukan validasi sekaligus mengupdate usulan calon DOB di provinsi masing-masing sebagai bahan penyusunan grand design untuk penataan daerah yang akan disingkornisasikan.

Secara khusus usulan 11 kabupaten/kota serta provinsi calon DOB yang disampaikan ke Provinsi Papua Barat yang diterima langsung oleh Komite I DPD RI, yaitu Kabupaten Malamoi, Kabupaten Kokas, Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Maybrat Sau, Kabupaten Imekko, Kabupaten Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan, kabupaten Moskona, kabupaten Sebyar dan kabupaten Kuri Wamesa serta Provinsi Papua Barat Daya.

Filep Wamafma menyampaikan bahwa pemekaran calon DOB bukan saja dari Papua Barat dan Papua, namun usulan pemekaran datang dari berbagai provinsi di Indonesia sesuai aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.

Meskipun usulan pemekaran daerah cukup banyak masuk ke Pusat, namun kata Filep Wamafma bahwa saat ini pemerintah Pusat masih berlakukan moratorium pemekaran daerah otonom baru sehingga usulan calon DOB masih sebatas pembahasan oleh Komite I.

“Kita lagi bahas untuk mencari solusi karena masih moratorium tetapi aspirasi daerah seluruh Indonesia untuk mengusulkan DOB tetap dibahas. Namun secara khusus untuk usulan calon DOB di Papua Barat akan kami kawal hingga pemekaran kabupaten di Papua Barat dapat terwujud. Semoga moratorium dicabut oleh pemerintah Pusat sehingga keinginan rakyat dapat terwujud” ungkap Filep Wamafma.

Secara terpisah Ketua tim pemekaran calon Kabupaten Manokwari Barat Marinus Bonepay menyampaikan terima kasih kepada senator Filep Wamafma atas upaya pembahasan untuk memperjuangkan calon DOB di Papua Barat.

“Di harapkan 11 kabupaten, kota dan provinsi yang sudah dibahas dalam Komite I DPD RI dapat diparipurnakan dan direkomendasikan untuk menjadi DOB” ungkap Bonepay.

Marinus Bonepay juga berharap dukungan doa seluruh tim dan masyarakat DOB Manokwari Barat agar usulan mereka diterima dan menjadi daerah definitif. (WRP)

Terima 806 Aspirasi, Komite III DPD RI Dorong Pemerintah Perkuat Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Penulis
uma ruhmana
-
0

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite III DPD RI menerima sebanyak 806 aspirasi masyarakat dan daerah selama pelaksanaan reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, yang berlangsung pada 9–28 Oktober 2026. Hasil penyerapan aspirasi tersebut menunjukkan masih adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan nasional, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil analisis Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) DPD RI, dari 806 aspirasi yang dihimpun, sebanyak 470 aspirasi berkaitan dengan lima tema pengawasan reses, sedangkan 336 aspirasi lainnya berkaitan dengan bidang tugas Komite III DPD RI.

Adapun kelima tema pengawasan tersebut meliputi revitalisasi satuan pendidikan, Program Sekolah Rakyat, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), perlindungan perempuan dan anak, serta penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam bantuan pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, dari aspirasi berdasarkan bidang tugas, sektor pendidikan menempati jumlah tertinggi dengan 117 aspirasi yang tersebar di 21 provinsi, disusul kesehatan sebanyak 59 aspirasi dari 13 provinsi dan kesejahteraan sosial sebanyak 41 aspirasi dari 12 provinsi.

Berkaitan dengan hal ini, Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menekankan hasil reses merupakan dasar penguatan fungsi pengawasan dan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, banyaknya aspirasi yang diterima menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan program nasional dan kebutuhan masyarakat di daerah.

“Di sektor pendidikan, kami mencatat berbagai persoalan yang sangat mendasar seperti keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil, risiko anak putus sekolah, hambatan administrasi dan status lahan dalam revitalisasi sekolah, serta persoalan ketepatan sasaran Program Sekolah Rakyat,” ujar Filep, Senin (9/11/2026).

“Maka Komite III mendorong penyederhanaan persyaratan revitalisasi sekolah, integrasi data pendidikan, penguatan koordinasi antarkementerian, serta peningkatan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik,” katanya menambahkan.

Sementara itu, dalam sektor kesehatan, persoalan yang dikemukakan meliputi ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis dan dokter spesialis, keterbatasan transportasi rujukan, serta belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Program Cek Kesehatan Gratis.

“Untuk kesehatan, kita memandang perlunya penguatan sistem rujukan, pemerataan tenaga kesehatan, dukungan pembiayaan pelayanan, serta kebijakan afirmasi bagi daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan wilayah dengan keterbatasan akses kesehatan,” katanya.

Pada bidang kesejahteraan sosial, Filep mengatakan, aspirasi masyarakat menunjukkan masih adanya persoalan akses bantuan, ketidaksesuaian data penerima manfaat, keterbatasan layanan bagi penyandang disabilitas, serta belum optimalnya mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data sosial.

“Penggunaan DTSEN menjadi perhatian karena ketidaktepatan data berpotensi menyebabkan masyarakat yang membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial. Selain itu, Komite III menyoroti perlunya peningkatan kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, penguatan tenaga profesional, dukungan anggaran, serta koordinasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” sebutnya.

Senator Papua Barat itu menekankan, hasil reses harus ditindaklanjuti melalui pengawasan, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat bersama kementerian serta lembaga terkait. Untuk sektor pendidikan, tindak lanjut diarahkan pada koordinasi dengan kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, serta kementerian terkait perlindungan anak dan kesejahteraan sosial.

“Pada sektor kesehatan, kami akan melakukan pembahasan bersama Kementerian Kesehatan untuk memastikan pemerataan fasilitas, tenaga medis, pembiayaan, dan pelayanan rujukan. Sedangkan pada sektor kesejahteraan sosial, diperlukan penguatan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memperbaiki sistem pendataan, memperluas akses layanan, dan meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas,” katanya lagi.

Tak hanya itu, Komite III DPD RI juga menekankan bahwa kebijakan pembangunan nasional perlu memperhatikan karakteristik dan kesenjangan antardaerah agar pelaksanaan program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Fungsi pengawasan serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah difokuskan bersamaan dengan menempatkan pemerataan pelayanan dasar dan perlindungan hak masyarakat sebagai perhatian utama.

Dari Putus Sekolah hingga Menatap Cita-Cita, Harapan Baru Tumbuh di Sekolah Rakyat Nagan Raya

Penulis
uma ruhmana
-
0

JAGAINDONESIA.COM – Bagi Ulan Ulya Al Humairah, bangku sekolah sempat terasa seperti sesuatu yang harus ia tinggalkan. Sejak kelas 3 SMP, Ulan putus sekolah dan tinggal bersama neneknya. Harapan untuk kembali belajar muncul ketika seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) datang ke rumah dan mengajaknya mendaftar ke Sekolah Rakyat.

“Pertama kali kan Ulan udah putus sekolah sejak kelas 3 SMP. Ulan juga tinggal sama nenek. Habis itu datang ketua PKH ke rumah ngajak ke Sekolah Rakyat. Jadi Ulan merasa, ‘Wah boleh’, jadi Ulan bisa melanjutkan lagi sekolahnya,” cerita Ulan.

Kini Ulan duduk di kelas 10 Sekolah Rakyat Nagan Raya. Ia kembali memiliki ruang untuk mengejar cita-citanya.

“Senang karena bisa tercapai cita-cita Ulan. Apa yang Ulan inginkan bisa tercapai,” ujarnya.

Selepas sekolah nanti, Ulan ingin menjadi anggota militer di bidang biologi, sekaligus membanggakan kedua orang tua dan bangsa Indonesia.

Harapan seperti itu pula yang tumbuh dari Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu (11/11/2026. Sekolah tersebut menghadirkan jenjang SD, SMP, dan SMA, dilengkapi delapan asrama, kantin, laboratorium komputer dan bahasa, hingga laboratorium biologi, fisika, dan kimia.

Bagi Putri Mauliza, siswi kelas 7A, kehidupan di Sekolah Rakyat membuatnya belajar menjadi lebih mandiri dan disiplin. Ia juga merasakan langsung fasilitas dan kebutuhan belajar yang disediakan sekolah.

“Kayak misalnya baju sekolah dikasih, semua peralatan sekolah dikasih, sampai pembalut cewek dikasih. Semua dikasih, lengkap pokoknya,” tutur Putri.

Hari itu menjadi makin istimewa bagi Putri. Ia mendapat kesempatan bernyanyi di hadapan Presiden Prabowo. Meski mengaku gugup, Putri menyampaikan rasa syukurnya dapat bersekolah di tempat tersebut.

“Terima kasih Bapak telah mendirikan Sekolah Rakyat di Nagan Raya. Kami bersyukur bisa sekolah di Sekolah Rakyat ini,” ucapnya.

Perubahan juga dirasakan para orang tua. Susilawati, warga Desa Cot Kumbang yang memiliki dua anak di kelas 1 SMP, melihat perubahan besar dalam keseharian anak-anaknya. Jika sebelumnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon genggam, kini ia melihat peningkatan kedisiplinan dan kesopanan.

“Kalau perbedaan luar biasa. Kalau dulu anak saya asyik sama HP. Kalau sekarang, pokoknya banyaklah perubahan di sini, masalah kesopanan, kedisiplinan semua,” ujar Susilawati seraya berharap Sekolah Rakyat makin diperluas agar lebih banyak keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan serupa.

Kepala Sekolah Samsuardi mengatakan perubahan para siswa sudah terlihat meski proses pendidikan baru berjalan sekitar tiga bulan. Pada masa awal, sebagian anak belum terbiasa tinggal di asrama dan bahkan ada yang mencoba pulang. Kini, menurutnya, kondisi tersebut berubah seiring anak-anak mulai merasa nyaman dengan lingkungan sekolah.

“Kita sudah berjalan baru tiga bulan, dan di tiga bulan ini saja kita lihat banyak perubahan perilaku siswa. Di bulan-bulan pertama, kita juga agak kewalahan dalam menangani anak-anak yang tidak betah ingin pulang,” ungkap Samsuardi.

“Tapi sekarang mungkin bisa dilihat sendiri, enggak ada lagi anak-anak yang ingin kabur atau mau pulang dari Sekolah Rakyat ini,” lanjut Samsuardi.

Bagi Samsuardi, makna terbesar Sekolah Rakyat adalah membuka akses terhadap pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan. Fasilitas sekolah yang lengkap serta guru-guru yang diseleksi secara ketat kini dapat dinikmati anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2.

“Kehadiran Sekolah Rakyat ini sungguh sangat membantu bagi keluarga yang kurang mampu. Sekolah yang besar seperti ini, yang mewah dengan fasilitas lengkap, dengan guru-guru yang diseleksi dengan ketat, yang sebelumnya dimiliki oleh anak-anak dari keluarga menengah ke atas, sekarang di sekolah ini diperuntukkan kalangan miskin ekstrem dari desil 1 dan 2,” katanya.

Dari Ulan yang kembali bersekolah, Putri yang berani tampil di depan Presiden, hingga orang tua yang menyaksikan perubahan anak-anaknya, Sekolah Rakyat Nagan Raya menghadirkan lebih dari ruang belajar. Di tempat tersebut, kesempatan yang sempat menjauh kini kembali hadir bersama cita-cita yang tumbuh lagi.

“Terima kasih Bapak karena berkat Bapak kami bisa bersekolah lagi,” ujar Ulan. (BPMI Setpres)

Lindungi Hak Fiskal Daerah, Senator Filep Dorong Evaluasi Penurunan 81,5 Persen DBH Migas Otsus Papua Barat 2027

Penulis
uma ruhmana
-
0
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, melakukan evaluasi dan rekonsiliasi menyeluruh terhadap rancangan alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus (DBH Migas Otsus) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2027.

Hal ini menanggapi adanya penurunan rancangan pagu DBH Migas Otsus Papua Barat dari sekitar Rp2,688 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp495,735 miliar pada tahun 2027. Pasalnya, terdapat penurunan sekitar Rp2,192 triliun atau 81,5 persen.

Filep menilai penurunan dengan nilai yang sangat signifikan tersebut memerlukan penjelasan terbuka dari pemerintah pusat, terutama mengenai dasar penghitungan, data produksi minyak dan gas bumi, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta formula pembagian DBH Migas Otsus.

“Kami menyoroti penurunan yang sangat drastis tersebut, lebih dari Rp2,19 triliun tentu berpengaruh terhadap kapasitas fiskal Papua Barat. Pemerintah harus menjelaskan secara transparan mengapa terjadi perubahan alokasi yang begitu besar dalam satu tahun anggaran. Kebijakan ini perlu dikaji kembali sebelum ditetapkan secara final,” tegas Filep.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI itu mengingatkan bahwa Tambahan DBH Migas Otsus mempunyai landasan hukum khusus sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, serta PP Nomor 107 Tahun 2021.

Secara khusus, PMK Nomor 35 Tahun 2026 mengatur tambahan DBH Migas Otsus untuk Provinsi Papua Barat, yakni 54,5 persen dari PNBP minyak bumi dan 39,5 persen dari PNBP gas bumi, sehingga bagian daerah mencapai 70 persen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, ketentuan ini harus menjadi dasar dalam mengevaluasi setiap perubahan alokasi.

“Dalam konteks Papua, kebijakan efisiensi anggaran nasional harus memperhatikan ketentuan hukum Otsus. Kita harus memastikan apakah penurunan ini terjadi karena perubahan produksi, perubahan PNBP, perubahan data daerah penghasil, atau karena adanya perubahan kebijakan penghitungan. Semua harus dibuka secara objektif,” ujarnya.

Perlunya Rekonsiliasi Data BP LNG Tangguh dan PNBP Migas

Filep juga menekankan pentingnya rekonsiliasi data antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penghitungan DBH Migas Otsus menggunakan data produksi, lifting, distribusi penerimaan, serta PNBP yang akurat.

Dia menekankan bahwa pemerintah perlu menjelaskan hubungan antara perkembangan produksi dan penerimaan LNG Tangguh dengan perubahan rancangan alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat.

“Kalau memang terdapat penurunan produksi atau penerimaan negara, pemerintah harus menyampaikan data pembandingnya. Tetapi apabila produksi dan penerimaan tidak mengalami penurunan yang sebanding dengan pengurangan alokasi, maka harus ada evaluasi serius terhadap formula dan dasar penghitungan yang digunakan,” jelasnya.

Selain itu, Filep mengingatkan bahwa DBH Migas Otsus merupakan instrumen penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengurangan alokasi dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi OAP, dan program pembangunan kabupaten/kota di Papua Barat.

“Papua Barat merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam strategis. Karena itu, hasil pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan lupa bahwa keadilan fiskal merupakan bagian penting dari pelaksanaan Otsus. Jangan sampai daerah penghasil menanggung dampak eksploitasi sumber daya alam, tetapi ruang fiskalnya justru semakin terbatas untuk membiayai pembangunan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai Anggota DPD RI dari Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Filep mendorong agar persoalan ini menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan kelembagaan DPD RI. Ia meminta Kementerian Keuangan memberikan penjelasan resmi mengenai 6 poin mendasar antara lain:

(1) Perbandingan pagu DBH Migas Otsus Papua Barat tahun 2026 dan 2027; (2) Data produksi dan lifting minyak serta gas bumi; (3) Realisasi PNBP sektor minyak dan gas bumi; (4) Formula penghitungan tambahan DBH Migas Otsus; (5) Dasar penetapan dan perubahan alokasi tahun 2027; dan (6) Kesesuaian penghitungan dengan UU Otsus dan peraturan pelaksanaannya.

Filep juga mendorong BPK melakukan pengawasan terhadap kesesuaian penghitungan dan penyaluran penerimaan tersebut.

“Yang kita perjuangkan bukan perlakuan istimewa di luar ketentuan hukum, melainkan kepastian bahwa hak fiskal Papua Barat dihitung secara benar, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fokus pengawasan kami diantaranya, amanat Otsus harus diwujudkan dalam kebijakan anggaran, bukan hanya tertulis secara adminstratif saja,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Filep menegaskan bahwa keberhasilan Otsus tidak cukup diukur dari besarnya kewenangan pemerintah daerah, tetapi juga dari kepastian dukungan fiskal untuk menjalankan pembangunan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua.

“Papua bukan tanah kosong. Ada masyarakat adat, ada hak-hak masyarakat, dan ada tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan pembangunan. Jangan sampai semangat Otsus semakin kuat dalam regulasi, tetapi semakin lemah dalam dukungan fiskal. Hal ini akan kita kawal bersama,” tutup Filep.

IHTP Gandeng Gramedia Perkuat Literasi dan Kembangkan Perpustakaan Terbuka Bagi Masyarakat Papua Barat

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP) terus mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memperluas akses literasi di Papua Barat. Hari ini, Selasa (10/11/2026), Rektor IHTP, Dr. Filep Wamafma melakukan penandatanganan kerja sama dengan Gramedia dalam rangka penguatan perpustakaan kampus melalui pengembangan program Smart Pin dan Smart Lib serta pemanfaatan teknologi pembelajaran.

Rektor IHTP, Dr. Filep Wamafma, menegaskan bahwa pengembangan perpustakaan kampus selain berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal perguruan tinggi, juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami ingin membangun perpustakaan IHTP sebagai pusat literasi dan pengetahuan yang terbuka bagi publik. Perpustakaan ini bukan hanya milik mahasiswa dan dosen IHTP, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Papua Barat, para pelajar SMA/SMK, bahkan masyarakat umum yang membutuhkan akses terhadap ilmu pengetahuan,” tegas Filep.

Menurutnya, mahasiswa dari perguruan tinggi lain dan siswa-siswi SMA/SMK nantinya dapat menjadi anggota perpustakaan IHTP melalui mekanisme keanggotaan yang akan disiapkan oleh pihak kampus. Dengan demikian, perpustakaan IHTP diharapkan berkembang menjadi pusat pembelajaran bersama yang mempertemukan dunia pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan masyarakat.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis IHTP untuk membangun perpustakaan modern yang tidak hanya menyediakan koleksi buku akademik, tetapi juga mengintegrasikan teknologi informasi, sistem layanan perpustakaan, dan akses terhadap berbagai sumber pengetahuan,” urainya.

Sebelumnya, IHTP juga telah menjalin kerja sama dengan Hukumonline.com dalam upaya memperkuat literasi hukum, khususnya akses terhadap referensi peraturan perundang-undangan, kajian hukum, jurnal, dan informasi hukum digital bagi mahasiswa serta dosen.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua APTISI Papua Barat, Filep juga menilai kerja sama IHTP dengan Gramedia dapat menjadi model penguatan literasi bagi perguruan tinggi swasta lainnya di Papua Barat.

“Perguruan tinggi tidak memerlukan sekat-sekat eksklusif terhadap ilmu pengetahuan, justru harus menjadi jembatan yang membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Melalui kerja sama dengan Gramedia ini kami harapkan menjadi model yang dapat dikembangkan oleh kampus-kampus lain di Papua Barat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Filep menambahkan bahwa keterbatasan akses buku, referensi akademik, dan teknologi pembelajaran masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua. Oleh karena itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha sangat diperlukan untuk menghadirkan solusi nyata.

Ia lantas menekankan bahwa transformasi perpustakaan harus diarahkan pada tiga tujuan utama, yakni penguatan koleksi buku dan referensi akademik, digitalisasi layanan dan teknologi pembelajaran, serta perluasan akses literasi bagi masyarakat.

“Literasi adalah fondasi kemajuan peradaban. Kita tidak mungkin membangun sumber daya manusia Papua yang unggul apabila akses terhadap buku, pengetahuan, dan teknologi masih terbatas. Karena itu, perpustakaan harus menjadi ruang publik yang mencerdaskan,” ungkapnya.

Selain itu, melalui kerja sama dengan Gramedia dan Hukumonline.com, IHTP berkomitmen mengembangkan perpustakaan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pembangunan sumber daya manusia Papua Barat.

“Kami ingin IHTP berkembang secara inklusif, memfasilitasi dan menjadi pusat lahirnya pengetahuan, gagasan, inovasi, dan peradaban baru di Tanah Papua. Ilmu pengetahuan harus dapat diakses oleh semua orang,” tutup Filep.

Tingkatkan Investasi dan Eksplorasi Hulu Migas, Pemerintah Tawarkan 4 Wilayah Kerja Available

Penulis
uma ruhmana
-
0
Foto: ESDM

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Dari lepas pantai Papua, daratan dan perairan Papua Barat Daya, Laut Arafuru, hingga lepas pantai Nusa Tenggara Timur, empat wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) seluas lebih dari 33 ribu kilometer persegi kini terbuka bagi investor. Melalui Direktorat Jenderal Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Wilayah Kerja (WK) Cerera, Areca-Bruni, South Tanimbar, dan Namori sebagai WK Available.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menyebut penawaran wilayah kerja sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk membuka peluang investasi baru di berbagai wilayah Indonesia.

“Dalam rangka meningkatkan investasi sekaligus menjaga ketersediaan energi nasional di masa depan, Kementerian ESDM terus membuka penawaran wilayah kerja guna mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diharapkan dapat meningkatkan produksi nasional dan menambah temuan cadangan-cadangan baru,” ujar Laode di Kantor Ditjen Migas, Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Senin (9/11).

Keempat WK tersebut ditetapkan sebagai WK Available melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 133.K/MG.04/DJM/2026 tanggal 9 November 2026 tentang Hasil Lelang Reguler Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahap I Tahun 2026. Status ini membuka kembali peluang bagi badan usaha (BU) dan bentuk usaha tetap (BUT) untuk berpartisipasi dalam kegiatan eksplorasi melalui mekanisme Penawaran Langsung, baik dengan maupun tanpa Studi Bersama.

Setiap WK memiliki karakteristik geologi, lokasi, dan potensi sumber daya yang beragam, sehingga menjadi alternatif peluang bagi investor dengan berbagai profil dan strategi eksplorasi. Pemerintah juga memberikan pilihan bentuk kontrak kerja sama, yaitu cost recovery atau gross split.

“Keempat Wilayah Kerja Available ini menawarkan peluang eksplorasi dengan karakteristik dan ketentuan pokok kontrak kerja sama yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah kerja. Untuk Wilayah Kerja Available, Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap dapat mengusulkan untuk dapat ditawarkan kembali melalui Lelang Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama dengan jangka waktu selama 30 hari kalender,” jelas Laode.

BU/BUT yang berminat dapat menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal Migas dalam kurun waktu enam bulan sejak hasil penawaran ditetapkan. Usulan dapat mencakup bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama, termasuk terms and conditions yang berbeda sesuai harapan investor.

Untuk WK Cerera, sebelumnya terdapat BU/BUT yang memasukkan dokumen partisipasi. Namun, dokumen tersebut dinyatakan tidak lengkap sesuai Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021, sehingga tidak dinilai lebih lanjut. BU/BUT tersebut tetap berkesempatan mengajukan penawaran kembali melalui Lelang Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama.

Melalui penawaran ini, pemerintah berharap minat investasi hulu migas terus tumbuh dan membuka jalan bagi penemuan cadangan baru demi ketahanan energi nasional. Informasi lengkap keempat WK dapat diakses melalui https://www.esdm.go.id/wkmigas/.

Apresiasi Kemendikdasmen, Ketua Komite III DPD RI Dorong Penataan 172 Ribu Guru Non-ASN Prioritaskan Daerah 3T

Penulis
uma ruhmana
-
0

JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana penataan status sekitar 172 ribu guru non-ASN melalui mekanisme pengadaan aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Filep, kebijakan tersebut merupakan langkah penting pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan guru yang selama ini mengabdikan diri bagi pendidikan nasional.

“Saya mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam memperjuangkan kepastian status guru non-ASN. Namun, kami berharap kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan administrasi kepegawaian, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan dan keadilan pendidikan nasional, khususnya bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T,” tegas Filep dalam keterangan Senin (2/11/2026).

Seperti diketahui, data Kemendikdasmen tahun 2026 menunjukkan Indonesia masih kekurangan sekitar 464.856 guru. Dalam pembahasan kebutuhan guru nasional pada September 2026, tercatat sekitar 224.454 posisi guru masih kosong, sementara sekitar 172 ribu kebutuhan pengajaran ditangani guru non-ASN.

Filep menilai angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan nasional tidak hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga kebutuhan tenaga pendidik dan ketimpangan distribusinya.

“Kita lihat di Tanah Papua, tantangan tersebut terlihat dari langkah Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang menempatkan 500 guru melalui Program Mapega hingga tahun 2026 untuk membantu pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di wilayah 3T. Angka kekurangan guru nasional harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai penataan guru hanya menyelesaikan persoalan status kepegawaian, sementara anak-anak di pedalaman masih mengalami kekurangan tenaga pengajar,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, senator asal Papua Barat tersebut meminta pemerintah memberikan prioritas afirmasi bagi guru non-ASN yang telah lama mengabdi di daerah 3T, termasuk di seluruh wilayah Tanah Papua.

Menurutnya, tantangan pendidikan di daerah 3T tidak dapat disamakan dengan daerah perkotaan. Guru di wilayah pedalaman, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil menghadapi keterbatasan transportasi, fasilitas pendidikan, akses kesehatan, perumahan, hingga biaya hidup yang relatif tinggi.

“Bayangkan banyak guru telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun di pedalaman Papua, dengan segala keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan. Maka pemerintah diharapkan memperhatikan betul guru-guru kita dan memberikan penghargaan yang adil terhadap pengabdian mereka. Jangan sampai mereka justru tersisih dalam proses penataan ASN karena keterbatasan usia, akses informasi, atau persyaratan administratif lainnya,” ujarnya.

Ketua Komite III DPD RI Mendorong 5 Rekomendasi Penting

Filep menegaskan bahwa kebijakan pengangkatan guru non-ASN perlu memperhatikan kondisi objektif daerah, masa pengabdian, kebutuhan guru, serta karakteristik geografis dan sosial masyarakat. Ia lantas menyampaikan lima hal yang menjadi perhatian Komite III DPD RI:

Pertama, Prioritas daerah 3T. Pemerintah perlu menetapkan alokasi formasi afirmatif bagi guru non-ASN yang mengabdi di wilayah 3T, terutama daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.

Kedua, Penghargaan masa pengabdian. Guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun perlu mendapatkan pertimbangan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Perlindungan guru berusia di atas 35 tahun. Pemerintah perlu memastikan tersedianya jalur PPPK bagi guru yang tidak memenuhi persyaratan usia CPNS, sepanjang memenuhi ketentuan seleksi.

Keempat, Afirmasi bagi Orang Asli Papua. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan afirmasi yang sesuai dengan kerangka Otonomi Khusus Papua, sekaligus memastikan kesempatan yang adil bagi guru yang telah lama mengabdi.

Kelima, Transparansi data dan formasi. Kemendikdasmen, KemenPANRB, BKN, dan pemerintah daerah perlu melakukan verifikasi data guru non-ASN agar tidak terjadi ketimpangan dalam penetapan kebutuhan dan formasi.

Tak hanya itu, Filep juga meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru-guru yang bertugas di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua. Ia menilai keberhasilan program penataan harus mampu mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan pelayanan dasar.

“Jangan sampai daerah yang sudah memiliki jumlah guru relatif memadai terus mendapatkan tambahan formasi, sedangkan sekolah-sekolah di pedalaman Papua masih mengalami kekurangan guru. Pemerataan pendidikan harus dimulai dari pemerataan tenaga pendidik dan kesejahteraannya,” katanya.

Sebagai Ketua Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, Filep menyatakan akan mendorong pembahasan kebijakan ini dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI, termasuk meminta penjelasan pemerintah mengenai distribusi formasi dan mekanisme afirmasi bagi daerah 3T.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dijalankan melalui mekanisme seleksi ASN yang sah, transparan, dan akuntabel, bukan dipahami sebagai pengangkatan otomatis seluruh guru non-ASN menjadi PNS.

“Pendidikan yang berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa guru yang sejahtera. Kebijakan harus memberikan kepastian masa depan bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, termasuk di wilayah paling terpencil. Di ujung timur Indonesia, Papua cerdas dan sehat harus dimulai dari kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan. Keadilan pendidikan harus dirasakan oleh seluruh anak bangsa,” pungkas Filep.

 

Wakili Yorrys Raweyai, Filep Tekankan Komitmen Bersama DPD RI dan Kemenperin Percepat Industrialisasi Indonesia Timur

Penulis
uma ruhmana
-
0

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI sekaligus Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menekankan pentingnya komitmen bersama antara DPD RI, Kementerian Perindustrian dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan industri yang berkeadilan di kawasan Indonesia Timur.

Hal tersebut disampaikan Filep Wamafma mewakili Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai dalam pertemuan Anggota DPD RI Wilayah Timur II dengan Kementerian Perindustrian RI hari ini, Jumat (6/11) yang membahas arah kebijakan industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan manfaat pembangunan industri.

Dalam sambutan Wakil Ketua DPD RI yang diwakilinya, Filep menegaskan bahwa Indonesia Timur harus memperoleh perhatian yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan program industrialisasi nasional.

“Indonesia Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun, kekayaan tersebut harus diikuti pembangunan industri pengolahan, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita ingin Indonesia Timur tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah saja tapi juga memperoleh added value (red, nilai tambah) ekonomi yang memadai,” demikian ungkap Filep.

Anggota DPD RI Wilayah Timur II Tekankan Pemerataan Industri

Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPD RI Wilayah Timur II menyampaikan sejumlah perhatian strategis mengenai pembangunan industri di kawasan Indonesia Timur. Para anggota menekankan perlunya pemerataan pembangunan industri, khususnya pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, serta komoditas unggulan daerah.

Selain itu, penguatan IKM harus menjadi prioritas melalui bantuan mesin produksi, peningkatan kualitas produk, pengembangan Sentra IKM, akses pembiayaan, perluasan pasar, dan kemitraan dengan industri berskala besar. Persoalan keterbatasan infrastruktur logistik, fasilitas rantai dingin, laboratorium pengujian, dan tenaga kerja terampil juga menjadi perhatian dalam pembahasan.
Anggota DPD RI Wilayah Timur II turut menyoroti pentingnya keadilan penerimaan pajak bagi daerah penghasil, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta evaluasi kemitraan kawasan industri agar pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan yang nyata.

Di kesempatan yang sama, dalam penjelasannya, Kementerian Perindustrian RI membahas mengenai pengembangan industri di Wilayah Timur II, termasuk penguatan hilirisasi, pemberdayaan IKM, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta dukungan sarana dan prasarana industri.

Kementerian Perindustrian juga menyampaikan komitmen untuk mengonsolidasikan berbagai aspirasi yang berkembang dalam pertemuan dan meneruskannya kepada Menteri Perindustrian.

Selain itu, kementerian akan menyiapkan data program secara lebih terperinci, terutama mengenai Sentra IKM dan bantuan mesin, mencakup lokasi, pengelola, pemerintah daerah terkait, penerima manfaat, perkembangan pelaksanaan, serta dampak program.

Komitmen Bersama untuk Program Industri Tahun 2027

Pertemuan tersebut menekankan pentingnya membangun komitmen bersama antara DPD RI, Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk memperkuat ekosistem industri di Indonesia Timur.

Adapun komitmen yang didorong mencakup percepatan hilirisasi komoditas lokal, penguatan IKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pembangunan laboratorium teknologi dan pendidikan vokasi, serta penyusunan program yang lebih terarah untuk siklus anggaran tahun 2027.

Filep menekankan bahwa aspirasi daerah perlu diterjemahkan menjadi program konkret yang memiliki lokasi, target dan sasaran penerima manfaat, dukungan anggaran, dan indikator keberhasilan yang jelas.

“Pertemuan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPD RI dan Kementerian Perindustrian. Aspirasi daerah harus ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, dan dukungan anggaran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia Timur,” ujar Filep.

Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung industrialisasi. Melalui pertemuan ini, Senator Papua Barat itu mendorong agar pembangunan industri nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi, tetapi juga pemerataan kesempatan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Komitmen bersama yang kita bangun adalah menjadikan Indonesia Timur bukan sekadar wilayah penghasil sumber daya alam, tetapi pusat pertumbuhan industri baru yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya,” demikian ujar Filep.

Respons Arahan Menko Polkam di Sorong, Senator Filep Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan dan Pemulihan Pengungsi Sipil

Penulis
uma ruhmana
-
0
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI sekaligus Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menanggapi arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam Rapat Koordinasi Penguatan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Sorong pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Filep mengapresiasi penegasan pemerintah bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama serta keamanan dan pembangunan harus berjalan beriringan. Namun, ia mengingatkan bahwa stabilitas keamanan Papua tidak cukup hanya diukur melalui penanganan kelompok bersenjata, melainkan juga mencakup perlindungan masyarakat sipil, penegakan hukum, penyelesaian dugaan pelanggaran HAM, dan pemulihan kehidupan masyarakat yang mengungsi akibat konflik.

“Pansus Papua DPD RI berpandangan, keamanan negara dan keselamatan rakyat merupakan dua kepentingan yang harus berjalan bersama. Negara harus hadir bukan hanya melalui aparat keamanan, tetapi juga melalui keadilan, perlindungan HAM, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan kehidupan masyarakat,” tegas Filep, Sabtu (31/10/2026).

Filep menjelaskan bahwa dalam audiensi Pansus Papua DPD RI dengan Komnas HAM pada 3 September 2026, telah disampaikan data mengenai 42 peristiwa kekerasan, 59 korban meninggal dunia, dan 50 korban luka-luka dalam cakupan pemantauan yang dibahas. Selain itu, persoalan pengungsian internal di Tanah Papua diperkirakan menyangkut sekitar 100.000 orang, yang memerlukan pendalaman dan pemutakhiran data.

Menurutnya, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan Papua mempunyai dimensi kemanusiaan yang luas dan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat. Sementara itu, dalam bahan paparan Menko Polkam di Sorong, data yang diatribusikan kepada Polda Papua Barat Daya mencatat 32 kejadian terkait kelompok kriminal bersenjata sepanjang 2018–2026 dengan 20 korban meninggal, terdiri atas delapan anggota TNI, dua anggota Polri, dan sepuluh warga masyarakat.

Terhadap hal itu, Filep menegaskan bahwa kedua kelompok data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena memiliki cakupan wilayah, periode, sumber, dan klasifikasi kejadian yang berbeda.

“Data keamanan perlu dibaca secara utuh. Kita perlu mengetahui berapa warga meninggal, terluka, mengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan berapa anak yang kehilangan kesempatan bersekolah. Karena itu, Pansus Papua mendorong penyelarasan data pemerintah, aparat keamanan, Komnas HAM, dan lembaga terkait agar kebijakan negara benar-benar berbasis fakta,” ujarnya.

Fokuskan Akar Persoalan Konflik, Pengungsian dan Perlindungan Warga Harus Jadi Prioritas

Lebih lanjut, Filep juga mengingatkan bahwa dalam rangkaian kerja Pansus Papua, termasuk agenda di Sorong pada 14 September 2026, persoalan pengungsian menjadi salah satu perhatian utama. Data kerja yang dibahas Pansus mencakup perkiraan sekitar 22.000–22.661 pengungsi dalam wilayah dan periode pemantauan tertentu.

Angka tersebut harus terus diverifikasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan kebutuhan perlindungan dan bantuan kemanusiaan. Ia menilai kebijakan keamanan perlu memiliki indikator pemulihan yang jelas, termasuk jaminan keselamatan warga, pelayanan kesehatan, pendidikan anak-anak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kepulangan pengungsi secara aman dan sukarela.

“Jangan sampai saat suatu wilayah dinyatakan aman secara administratif, tapi ternyata masyarakatnya belum berani kembali ke kampung, anak-anak belum kembali ke sekolah, dan keluarga korban belum memperoleh kepastian hukum. Artinya pemulihan belum tuntas karena keamanan harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Filep.

Filep lantas menekankan bahwa penanganan keamanan perlu berjalan seiring dengan implementasi UU Otsus Papua, penghormatan hak masyarakat adat, pemerataan pembangunan, dan penguatan pelayanan publik. Menurutnya, pendekatan keamanan tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan dilaksanakan secara profesional, proporsional, akuntabel serta menghormati hukum dan HAM.

Ia juga meminta agar setiap dugaan kekerasan terhadap warga sipil, siapa pun pihak yang diduga bertanggung jawab, ditangani melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Papua bukan tanah kosong. Di atas tanah Papua ada masyarakat adat, sejarah, hak-hak konstitusional, dan masa depan generasi yang harus dilindungi. Pembangunan dan investasi harus menghormati hak-hak tersebut,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Filep mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Komnas HAM, dan lembaga terkait segera melakukan evaluasi terpadu terhadap situasi keamanan dan kemanusiaan di Tanah Papua.

“Evaluasi perlu mencakup pemutakhiran data korban konflik, penanganan pengungsian, akses pendidikan dan kesehatan, penyelesaian perkara hukum, serta keterlibatan masyarakat adat dalam dialog dan pemulihan,” sebutnya.

Ia juga meminta agar hasil rapat koordinasi Menko Polkam diterjemahkan menjadi rencana aksi dengan penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan mekanisme pengawasan yang jelas.

“Indikator keberhasilan kebijakan keamanan bukan semata-mata berkurangnya kontak senjata, tetapi juga berkurangnya korban sipil, pulihnya kehidupan pengungsi, tegaknya hukum, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada negara. Keamanan yang berkelanjutan harus dibangun di atas keadilan dan kesejahteraan,” pungkas Filep.

IHTP Jalin Kerja Sama Strategis dengan Bawaslu, Perkuat Pendidikan Hukum Pemilu dan Pengawasan Partisipatif Pemilu 2029

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP) menjalin kerja sama kelembagaan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui penandatanganan nota kesepahaman sebagai langkah memperkuat pendidikan hukum kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta peningkatan kualitas demokrasi di Papua Barat.

Rektor IHTP, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang berlangsung pada hari ini, Jumat (30/10/2026) tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik dan sosial untuk membangun kesadaran hukum, meningkatkan literasi demokrasi, serta mempersiapkan generasi muda yang memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kerja sama ini menargetkan implementasi nyata yang memberikan manfaat bagi mahasiswa, Bawaslu, dan juga masyarakat. Kampus harus menjadi pusat pendidikan demokrasi, sebagai tempat lahirnya generasi yang kritis, berintegritas, dan memahami hukum pemilu,” tegas dia.

Filep menekankan pentingnya peran mahasiswa untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Menurutnya, keikutsertaan mahasiswa akan membantu pengawasan pemilu dan menjangkau luasnya wilayah Papua Barat, tantangan geografis, serta dukungan terhadap keterbatasan jumlah personel pengawas pemilu.

“Dalam pengawasan pemilu dibutuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk membantu mencegah pelanggaran serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan hukum. Pasalnya, jumlah pengawas yang terbatas, sedangkan wilayah pengawasan sangat luas. Karena itu, mahasiswa harus dipersiapkan menjadi mitra strategis dalam membangun kesadaran demokrasi dan pengawasan partisipatif. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan keterlibatan masyarakat, selain daripada penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap menjelang Pemilu Legislatif 2029, mahasiswa IHTP dapat memperoleh pembekalan dan kesempatan berpartisipasi melalui pendidikan pemilih, sosialisasi, penelitian, pemantauan partisipatif, maupun kegiatan pengawasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IHTP Siapkan Laboratorium Fasilitasi Praktik Penyelesaian Sengketa Pemilu

Dalam kesempatan tersebut, Filep juga menawarkan pemanfaatan fasilitas akademik IHTP, khususnya ruang praktik peradilan semu, sebagai sarana pembelajaran hukum pemilu. Melalui kerja sama ini, Bawaslu diharapkan dapat menghadirkan praktisi dan tenaga ahli untuk memberikan kuliah umum, pelatihan, simulasi pemeriksaan pelanggaran administrasi, serta praktik penyelesaian sengketa proses pemilu.

“Kita memiliki ruang praktik peradilan. Saya berharap Bawaslu dapat hadir dan memberikan pembelajaran langsung kepada mahasiswa tentang bagaimana proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu dilakukan. Selain memahami teori, mahasiswa juga harus menguasai praktik hukumnya secara komprehensif,” jelasnya.

Menurut Filep, pembelajaran ini akan memberikan pengalaman akademik yang penting bagi mahasiswa, terutama dalam memahami kewenangan Bawaslu, mekanisme penegakan hukum pemilu, serta perbedaan antara penyelesaian sengketa pemilu dan proses peradilan umum.

Tak hanya itu, sebagai bagian dari pendidikan hukum, Filep mengingatkan bahwa integritas merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Ia menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus bekerja secara profesional, independen, transparan, dan bertanggung jawab.
Pace Jas Merah itu juga mengingatkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap proses demokrasi. Oleh sebab itu, pendidikan politik dan hukum pemilu harus terus diperluas, terutama kepada generasi muda.

“Pemilu bukan sekadar proses memilih wakil rakyat atau pemimpin. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karena itu, setiap penyelenggara harus menjaga integritas, dan pada saat bersamaan masyarakat harus memiliki keberanian dan pengetahuan untuk melakukan pengawasan,” tegasnya.

Dalam sambutannya, pihak Bawaslu menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan IHTP. Kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan perguruan tinggi dipandang sebagai langkah penting dalam memperluas pendidikan demokrasi, memperkuat pengawasan partisipatif, serta membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pemilu yang jujur dan berintegritas.

“Kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari berbagai kegiatan berkelanjutan yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan jajaran Bawaslu dalam pengembangan pendidikan hukum kepemiluan,” ungkap perwakilan Bawaslu.

Menutup sambutannya, Rektor IHTP menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung penguatan demokrasi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

IHTP diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, tetapi juga generasi yang menerapkan nilai-nilai konstitusi, menjunjung tinggi hukum, dan memiliki tanggung jawab terhadap masa depan demokrasi di Tanah Papua.

“Demokrasi yang berkualitas harus dibangun melalui pendidikan, integritas, dan partisipasi masyarakat. IHTP siap menjadi mitra Bawaslu untuk melahirkan generasi yang sadar hukum, kritis, dan bertanggung jawab dalam mengawal demokrasi menuju Pemilu 2029,” pungkas Filep.

Dorong Dukungan Beasiswa, Filep Wamafma Agendakan Dialog dengan Pemda dan 11 PTS

Penulis
uma ruhmana
-
0

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ketua APTISI Wilayah XIV Papua Barat terpilih, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten memperkuat dukungan pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS), terutama di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan pembiayaan pendidikan.

Filep mengatakan, keberlanjutan studi mahasiswa perlu menjadi perhatian bersama agar keterbatasan ekonomi tidak menghambat generasi muda Papua Barat dalam memperoleh pendidikan tinggi.

“Kalau tidak ada afirmasi dari pemerintah, maka ada ancaman bagi anak-anak kita yang sedang studi. Karena itu, kebijakan pembangunan pendidikan harus bersinergi supaya PTS juga mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujar Filep.

Menurutnya, perguruan tinggi swasta memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Karena itu, dukungan pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan kampus dan mahasiswa, termasuk melalui bantuan pendidikan dan program beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengakui pemerintah provinsi dan kabupaten selama ini telah memberikan sejumlah dukungan kepada perguruan tinggi. Namun, kondisi ekonomi saat ini dan berkurangnya dukungan beasiswa dari pemerintah pusat menjadi tantangan yang perlu diantisipasi bersama.

Filep mengatakan, persoalan tersebut akan menjadi salah satu materi yang ingin dibahas bersama pemerintah daerah dan pimpinan PTS di Papua Barat. Ia menyampaikan telah berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, kepala dinas pendidikan, serta Bappeda provinsi untuk membahas kebutuhan pendidikan tinggi.

Pertemuan terbatas bersama perwakilan 11 PTS di Papua Barat direncanakan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi kampus sekaligus membicarakan kemungkinan dukungan pemerintah terhadap pembiayaan pendidikan mahasiswa.

“Kita ingin agar kebijakan-kebijakan pembangunan pendidikan sudah harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi di Papua Barat,” katanya.

Filep berharap, kebijakan pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten dapat diselaraskan dengan kebutuhan perguruan tinggi swasta sehingga bantuan yang tersedia dapat menjangkau mahasiswa yang membutuhkan.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan PTS sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia di Papua Barat. Melalui sinergi tersebut, Filep berharap semakin banyak generasi muda memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi dan menyelesaikan studi tanpa terkendala persoalan pembiayaan. (Rilis)

123...225Halaman 1 dari 225

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.