PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Tragedi pembunuhan aktivis perempuan Papua yakni Michele Kurisi Doga pada 28 Agustus 2023 lalu di Distrik Koloak Atas, Kabupaten Lanny Jaya akhirnya terungkap. Michele Kurisi Doga dikenal sebagai pejuang hak-hak perempuan Papua yang aktif bersuara dalam memperjuangkan isu-isu Papua melalui platform media sosial, terutama melalui kanal YouTube.
Polda Papua Barat berdasarkan hasil penyelidikan awal, kasus ini diduga merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tujuh terduga pelaku yang masing-masing berinisial PM, AW, RK dan 4 DPO lainnya yakni KW, JW, DW, dan K. Para pelaku diduga merupakan anggota KNPB yang secara aktif menyebarkan propaganda negatif tentang isu Papua di media sosial.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom, mengutuk keras kebrutalan pembunuhan ini.
“Pembunuhan ini sadis dan kejam. Bagaimana beberapa orang laki-laki bisa melakukan tindakan seperti ini terhadap seorang perempuan, bahkan merekamnya dan menyebarkannya,” ujar Kombes Benny dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (9/10/2023).
Benny mengatakan, Michele Kurisi menjadi korban pembunuhan yang sangat kejam, diserang oleh sekelompok orang dengan menggunakan pisau dan kayu. Terlebih, aksi sadis ini direkam oleh para pelaku dan disebarluaskan melalui Facebook yang membuat video pembunuhan Michele Kurisi Doga ini menjadi viral di media sosial.
Dari ketujuh terduga pelaku, pada 5 Oktober 2023, Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil menangkap tiga terduga pelaku yakni PM di Jayawijaya, AW di Jayapura, dan RK alias RM di Tolikara.
Menurutnya, ketiga terduga pelaku saat ini telah diamankan di Polda Papua untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, pihak berwenang terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam tragedi pembunuhan tersebut.
Terkait kasus HAM, Pegiat HAM sekaligus Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa mengajukan permintaan kepada Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin agar ada pengadilan HAM di Papua. Hal itu disampaikannya saat audiensi bersama Wapres dan para pegiat kemanusiaan, HAM, dan perdamaian di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
“Ada permintaan ketika terjadi kasus HAM, hendaknya supaya masyarakat di sini juga merasa puas dan juga merasa terbuka mungkin kiranya ada pengadilan HAM itu berada di wilayah Papua terutama di Kota Jayapura ini,” kata Subhan Hamid kepada wartawan.
Subhan mengatakan pengadilan HAM dibangun untuk menumbuhkan rasa percaya antara masyarakat dan pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi persoalan HAM. Pasalnya, sejauh ini, pengadilan HAM terdekat dari Papua berada di Makassar.
“Salah satu diantara yang diusulkan ada pengadilan HAM supaya mungkin mereka hadir, buat bisa mengikuti karena ini juga pengadilan terbuka juga kan. Karena selama ini pengadilan HAM, yang kami dapat informasi kan paling dekat ada di Makassar,” ujarnya.
Namun menurutnya, aspirasi ini belum ditanggapi oleh Wapres. Pihaknya juga memahami bahwa pembangunan pengadilan memiliki banyak persyaratan termasuk sarana-prasarana dan juga SDM yang mumpuni.
Selain itu, dirinya mengungkapkan, aspirasi lain yang disampaikan adalah tentang pendekatan penyelesaian di Papua yang perlu mengedepankan adat dan kultural masyarakat Papua. Pihaknya pun berharap kehadiran pemerintah juga semakin dapat dirasakan masyarakat, tidak hanya di wilayah perkotaan namun juga hingga ke wilayah pedalaman. (UWR)
