JAYAPURA, JAGAINDONESIA.COM – Gejolak politik kembali terjadi di Papua. Pasalnya, sejumlah tokoh adat Papua bersama Forum Peduli Kemanusiaan Papua mendesak segera adanya penunjukan penjabat Gubernur Papua oleh pemerintah pusat selambat-lambatnya hingga akhir Maret 2022.
Desakan ini didasarkan pada kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang dinilai menurun drastis sehingga dikhawatirkan berdampak pada terganggunya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini termuat dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jackob Fiobetauw, saat konferensi pers di Abepura, Jayapura pada Selasa (4/1/2022).
Lebih lanjut, Lukas Enembe dinilai tidak mampu lagi memimpin pemerintahan di Papua dengan baik pada kurun waktu satu tahun terakhir. Fiobetauw mengatakan, banyak terjadi peristiwa yang menunjukkan turunnya kinerja pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik. Menurutnya, hal ini juga terpengaruh akibat kondisi kesehatan Gubernur Lukas yang menurun.
Ia menuturkan, sejatinya Gubernur Lukas Enembe dinilai mampu membawa Papua lebih baik, namun karena berkonsentrasi pada pengobatan yang dijalaninya, Lukas Enembe dianggap telah mengabaikan tugasnya sebagai Gubernur Papua.
“Lukas mesti mengikuti berbagai petunjuk dokter dan tindakan medis yang menyita waktunya untuk melayani warga Papua,” jelasnya.
Selain itu, persoalan pasca selesainya gelaran PON XX yang lalu juga masih menyisakan permasalahan serius. Forum Peduli Kemanusiaan menyampaikan, sejumlah lahan ulayat yang digunakan untuk membangun beberapa venue PON belum dibayar oleh Pemerintah Papua, diantaranya yaitu Venue Cricket, di Doyo, Kabupaten Jayapura.
Bahkan, sejumlah tokoh di Papua telah mendesak KPK untuk memeriksa Panitia Besar PON XX terkait dugaan penyalahgunaan dana. Pasalnya, pemerintah telah berjanji akan membayar lunas persoalan hak ulayat, namun hingga kini belum diperoleh kejelasan lebih lanjut.
Gubernur Lukas Enembe Imbau Masyarakat Konsumsi Informasi yang Benar
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta masyarakat untuk memperkaya diri dengan informasi yang benar. Terkait dengan tudingan terbengkalainya pelayanan publik akibat kondisi kesehatannya, melalui Jubirnya, Enembe menyampaikan bahwa proses pengobatan yang dijalaninya sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Termasuk mendapat izin dari Mendagri untuk melakukan medical check-up bertepatan pada masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022,” kata Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus dalam keterangannya, Rabu (5/1/2022) dilansir dari Antara.
Rifai menjelaskan, Gubernur juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk mendapatkan pemenuhan hak atas kesehatan. Ia juga menyayangkan narasi-narasi keliru yang masih berada dalam koridor hipotesis, namun sudah dianggap sebagai sajian ilmiah oleh sekelompok orang.
Selain itu, Rifai mengatakan, Gubernur telah menerima sejumlah masukan dan kritik yang diberikan oleh sejumlah tokoh menyoal kondisi fisiknya. Namun ia meminta agar masyarakat juga memastikan informasi yang benar terkait dengan kondisi kesehatan gubernur dari pihak yang berwenang.
Menurutnya, Gubernur Enembe juga telah melaksanakan manajemen organisaai yang baik di tubuh Pemprov Papua untuk memastikan kelancaran tugas-tugas pemerintahan. Enembe mengimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak terpecah belah dan mengajak seluruh tokoh di Papua untuk bersama menjaga kedamaian dan ketenteraman.
“Pasca-pengobatan Gubernur Lukas Enembe dari Singapura beberapa bulan yang lalu memang telah dilakukan sejumlah penataan organisasi pada Pemerintahan Provinsi Papua yang semata-mata untuk memperkuat koordinasi dan mengakselerasi kinerja,” ujarnya. (UWR)
