Jakarta – Raker Dengan Wakil Menteri Pertahanan RI, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi yang juga Senator Aceh, meminta Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan agar serius memperhatikan perdamaian di Aceh dan wilayah terluar diujung barat Indonesia. Komite I DPD RI meminta agar Kementerian Pertahanan dapat memperhatikan wilayah perbatasan dan pulau terluar sebagai salah satu aspek penting dalam penegakkan pertahanan-keamanan terkait kedaulatan negara dengan pendekatan kesejahteraan.
“Wilayah perbatasan dan pulau terluar di wilayah barat Indonesia masih terisolir, tertinggal, infrastruktur yang minim, pengawasan yang lemah. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang memadai dalam kawasan perbatasan,” ucap Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam Rapat Kerja bersama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra di DPD RI membahas UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Senin (7/2).
Fachrul Razi meminta agar Kemenhan lebih memberikan perhatian serius kepada Aceh dan Papua dalam hal pembangunan di wilayah terluar dan perbatasan. “Penguatan perdamaian di Aceh untuk wilayah barat harus diperkuat dengan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan, agar perdamaian dapat abadi,” jelas Fachrul Razi.
Dalam sambutannya, Senator Fachrul Razi menjelaskan bahwa Rapat Kerja dengan Kemenhan ini bertujuan untuk mendapat penjelasan mengenai kebijakan strategis kedaulatan negara dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan segenap bangsa, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan termasuk pengawasan batas-batasnya, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Disamping itu, Komite I juga ingin mengetahui sejauhmana penerapan konsep sishankamrata dalam mengantisipasi ancaman kedaulatan dan keutuhan wilayah negara termasuk sinergitas antar semua komponen bangsa dalam menghadapi ancaman kedaulatan negara.
Karena selama ini wilayah perbatasan dan pulau terluar di ujung barat Indinesia sering mengalami kompleksitas masalah yang berpengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan.
Fachrul juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara DPD RI dengan Kementerian Pertahanan dalam upaya penyelesaian berbagai isu terkait pendekatan kesejahteraan dan keamanan di ujung Indonesia.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Muhammad Herindra menegaskan bahwa Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan ruang alat kondisi juang yang tangguh, menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap Bangsa dari segala ancaman yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan.
Sedangkan untuk wilayah perbatasan dan terluar, Herindra menjelaskan bahwa pemerintah telah membangun pos-pos batas dengan baik. “Kami sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah terluar dan perbatasan,” jelasnya.
Kementerian Pertahanan juga berupaya melihat dari sisi kesejahteraan. Untuk wilayah tengah Indonesia, Kita sudah membangun jalan JIPP di Kalimantan, hampir 1.000 km. Dengan dibangun jalan tersebut, mudah-mudahan akan menyejahterakan wilayah-wilayah di perbatasan,” katanya.
Rapat Kerja ini dipimpin oleh Fachrul Razi (Ketua Komite I), didampingi oleh Filep Wamafma (Wakil Ketua I) dan Ahmad Bastian (Wakil Ketua III). Rapat Kerja yang diselenggarakan secara fisik dan daring ini dihadiri oleh sejumlah anggota antara lain: Hilmy Muhammad (DIY); Husein Alting Sjah (Maluku Utara); Jimly Asshidiqqie (DKI Jakarta); Agustin Teras Narang (Kalteng); Eni Sumarni (Jabar); Otopianus P. Tebay (Papua); Ahmad Kanedi (Bengkulu); Muhammad Nuh (Sumut); Jialyka Maharani (Sumsel); Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Ahmad Sukisman Azmy (NTB); Maria Goreti (Kalbar), Abraham Liyanto (NTT); Dewa Putu (Dultra); Abdul Kholik (Jateng); Abubakar Bahmid (Gorontalo); Djafar Alkatiri (Sulut); dan Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri). Sedangkan dari Kemenhan RI dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan RI, Muhammad Herindra beserta jajarannya. (*)
