MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD RI Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum menyampaikan upaya memajukan SDM tanah Papua merupakan tanggungjawab bersama semua pihak terkait. Terlebih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat yang masih berada di urutan terendah nasional mutlak membutuhkan perhatian serius semua pihak terutama pemerintah daerah.
Menurut Filep, peningkatan mutu SDM yang berkualitas dapat ditempuh melalui pendidikan yang berkualitas pula dan didukung infrastruktur sebagai sarana penunjang proses pembelajaran. Hal ini disampaikan Filep saat membuka workshop dalam rangka pengembangan mutu Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di STIH Manokwari, Kamis (21/7/2022).
“Jadi untuk meningkatkan IPM dan SDM Papua, maka dibutuhkan adanya perhatian serius semua pihak termasuk dalam hal membangun infrastruktur pendidikan. Sebab hanya dengan pendidikan yang unggul dan berkualitas, generasi orang asli Papua akan menjadi tuan di atas negerinya sendiri,” ungkap Filep.
“Saya menabuh tifa pendidikan karena saya tahu, hanya ada satu cara agar Papua dapat mengejar ketertinggalan yaitu dengan pendidikan. Sehingga suara tifa pendidikan dapat bergema baik di pesisir, lembah, pegunungan bahkan kepulauan-kepulauan. Waktunya, sekolah itu penting,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Filep berharap pemerintah tetap berkomitmen menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Pasalnya, UU Otsus secara jelas telah mengatur peruntukan dan penggunaan dana Otsus untuk pembiayaan pendidikan masyarakat Papua.
Filep yang merupakan doktor alumnus Unhas ini menekankan perubahan dan kemajuan tanah Papua berada di tangan orang Papua sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan generasi Papua ke depan harus dipersiapkan dengan lebih baik lagi melalui ketersediaan SDM pengajar yang berkualitas dan mutu kurikulum yang efektif serta dibarengi dengan infrastruktur yang memadai.
“Pendidikan harus didukung dengan infrastruktur yang baik untuk memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar, maka sudah saatnya pemerintah memperhatikan segala kebutuhan pendidikan di tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Barat,” tambah Filep. (WRP)
