PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan Luhut Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat.
Dalam rakor yang berlangsung di Gedung L. Jitmau, Kamis (11/8/2022), Pj Gubernur Papua Barat diwakili oleh Sekda Provinsi Papua Barat Nathaniel Mandacan dan juga Wali Kota Sorong Lambert Jitmau.
Pada kesempatan itu, Luhut menekankan jika kelapa sawit tidak segera digarap di Provinsi Papua Barat, maka dirinya meminta KLHK mencabut semua izinnya.
“Tadi saya tegaskan kelapa sawit kalau tidak digarap di sini, maka dicabut saja semua izinnya saya minta Kementerian LHK lakukan itu. Jadi jangan dibiarkan kita di sandera oleh orang lain dan jangan jadikan itu tanah terlantar,” tegas Luhut seperti dilansir dari Kumparan BalleoNews, Kamis (11/8/2022).
Ia menuturkan, agenda kunjungan kerjanya ke Papua Barat kali ini adalah untuk untuk mensinkronkan kembali pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang sudah berjalan serta mengidentifikasi masalah-masalah yang harus diselesaikan. Ia pun menilai pembangunan infrastruktur di bumi Kasuari ini telah berjalan baik.
Diantara persoalan yang disoroti Luhut yaitu terkait masalah kebersihan khususnya sampah plastik. Pembangunan lapangan terbang yang perlu diperbaiki hingga terkait pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Kemudian pelabuhan kawasan ekonomi khusus perlu segera diputuskan apakah karangnya mau diledakkan atau diapakan agar KEK tersebut bisa segera difungsikan. Saya juga titip mengenai pertanian agar dibuat pertanian disini,” imbuhnya.
Luhut juga meminta para bupati dan wali kota agar masuk ke dalam e-Katalog atau katalog lokal. Hal itu menurutnya dapat mendorong industri lokal dapat tumbuh dengan cepat.
“Kemudian industri pariwisata di Raja Ampat juga harus benar-benar diperhatikan dan dimajukan serta diperhatikan kebersihannya,” ujarnya.
Luhut menyebut pembangunan infrastruktur bukan hanya dapat meningkatkan konektivitas dan keterisolasian, tetapi juga memajukan wilayah di Papua Barat. Rakor ini digelar juga untuk mengetahui perkembangan dan kendala pembangunan infrastruktur di Papua Barat. Sejumlah proyek infrastruktur yang dibahas diantaranya adalah Jalan Trans Papua yang akan dibangun sepanjang 3.462 kilometer, jalan strategis di Papua Barat dan Bandar Udara Siboru Fak Fak.
Pembangunan proyek Pelabuhan Sorong Eksisting dan Pelabuhan Arar, Pelabuhan Waisai, Bandar Udara Perairan (Seaplane), infrastruktur biru sumber daya air, Proyek Tangguh LNG Train 3, serta pengembangan ekonomi kawasan juga dibahas dalam rakor tersebut. (UWR)
