BALI, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terus memastikan pelaksanaan peresmian 3 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua berjalan lancar. Semakin mendekati hari pelaksanaan, Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Pra-peresmian ketiga provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.
Rakor tersebut diselenggarakan di Hotel Dynasty Resort Bali, Rabu, 26 Oktober 2022. Dalam rakor ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan, dari pemaparan tiga kelompok kerja (Pokja) yang diterjunkan ke masing-masing wilayah, ketiga DOB tersebut telah memenuhi syarat untuk segera dilakukan pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur.
“Sebenarnya dari langkah kita hari ini, di belakang ini ada tulisan ‘pra’ artinya memantapkan, memastikan diri bahwa kita yakin untuk melangkah akan lebih baik ke depan, akan lebih jauh ke depan,” ungkap Wempi.
Terkait calon Pj gubernur, Wempi menyebut nama-nama yang akan diusulkan menjadi Pj Gubernur ketiga DOB itu merupakan hasil penjaringan aspirasi dari berbagai pihak terkait. Ia berharap nama-nama ini menjadi keputusan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan bersama.
Ia juga menyampaikan, adanya dinamika terkait calon Pj Gubernur 3 provinsi merupakan bagian dari semangat untuk membangun Papua. Adanya dinamika itu juga merupakan bentuk dukungan peresmian hingga penyelenggaraan pemerintahan di 3 DOB di bumi Cenderawasih itu.
“Semangat dari pemekaran yang dilakukan adalah bagaimana untuk ada kesetaraan, ada untuk semangat, ada motivasi buat kita untuk Papua lebih baik,” katanya.
“Saya berharap dengan adanya Pj. Gubernur, Sekda, dan juga Kepala OPD yang lain itu bisa sinergikan, membangun tim yang kuat untuk bisa menyelaraskan ini (pembangunan),” sambung Wempi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan peresmian 3 DOB ditargetkan berlangsung pada akhir Oktober atau awal November 2022. Peresmian itu dilakukan sekaligus dengan pelantikan 3 Pj gubernur sebagaimana amanat 3 UU tentang pembentukan 3 provinsi baru di Papua.
Salah satunya menyebutkan Presiden harus mengangkat Pj gubernur hingga pemilihan kepala daerah definitif dalam waktu 6 bulan setelah UU tersebut disahkan.
“Kemungkinan akhir Oktober atau awal November akan kita bentuk. Undang-undangnya sudah ada secara de jure. Secara de facto belum operasional. Yang paling muda yang sudah operasional itu adalah Kalimantan Utara,” ujar Tito. (UWR)
