WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma merasa sangat prihatin atas kondisi pendidikan di Kampung Yende, Kecamatan Roon, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Dalam kunjungan kerjanya di Kampung Yende Kamis (27/10/2022), Filep Wamafma menerima aspirasi dari masyarakat, kepala kampung, komite sekolah hingga para siswa bahwa proses pembelajaran di sekolah mereka telah terhenti hampir satu tahun lamanya.
“Banyak hal yang sangat memprihatinkan terkait pendidikan disana, berdasarkan pengakuan dari Komite Sekolah, masyarakat dan juga siswa-siswi yang saya kunjungi, mereka mengatakan para guru sudah meninggalkan tempat tugas dan sudah tidak ada lagi pelayanan pendidikan dasar kurang lebih setahun, tentu kondisi ini sangat menyayat hati kita semua,” ungkap Filep.
Lebih dari itu, Filep Wamafma turut menyaksikan langsung siswa-siswi SD di Kampung Yende ini tetap berangkat ke sekolah lengkap dengan seragam mereka. Filep melihat antusiasme dan semangat siswa sangat tinggi untuk bersekolah yang seketika menyentuh hati, mereka tetap hadir ke sekolah meskipun tidak ada satupun guru yang mengajar.
“Hal yang membuat saya merasa prihatin dari siswa-siswi ini adalah mereka tetap semangat ke sekolah walaupun tidak ada guru. Yang mereka bisa lakukan hanya mengenakan baju seragam SD dan berangkat ke sekolah seperti sekolah pada umumnya. Tapi sampai di sekolah tidak ada satupun guru dan mereka hanya bisa bernyanyi di kelas dipimpin oleh salah satu siswa yang tertua, kemudian ia memimpin dalam doa dan kemudian mereka pulang,” ujar Filep.
Kondisi pendidikan di Kampung Yende ini lanjut Filep hanya salah satu dari potret pendidikan di tanah Papua khususnya di daerah kepulauan, pedalaman dan di daerah-daerah pegunungan. Situasi ini menegaskan fakta bahwa masalah pendidikan masih menjadi tantangan besar di wilayah paling timur Indonesia itu.
“Kondisi ini harus segera kita rubah, bagaimana kita ingin membangun Papua kalau kualitas dan pelayanan pendidikan dasar kita semrawut, tidak dilakukan dengan baik dan benar. Faktanya semangat siswa ini sangat tinggi untuk bersekolah, untuk menuntut ilmu. Semangat ini harus kita pelihara dan kita sambut dengan pelayanan pendidikan yang optimal,” ujar Filep.
Melihat persoalan ini, Filep berharap pemda setempat juga memperhatikan kondisi guru-guru yang bertugas di daerah pedalaman. Menurutnya, masalah di Kampung Yende harus dilihat secara menyeluruh tanpa menyalahkan para guru. Hal itu mengingat banyak tantangan dan kendala tersendiri yang dihadapi seorang tenaga pendidik untuk bertugas di daerah-daerah pedalaman.
“Tentu kita prihatin ketika guru-guru tidak berada di sekolah. Namun kita juga harus memperhatikan keluhan dan kendala guru-guru ini agar sampai juga kepada dinas terkait. Kebijakan afirmasi diharapkan juga dapat menyentuh guru-guru di daerah untuk menunjang pelayanan pendidikan. Tentu kita juga berharap segera ada tindak lanjut termasuk adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI ini.
Lebih lanjut Filep mendesak agar Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan evaluasi persoalan pendidikan di daerah dan menata ulang dengan baik untuk memastikan hak dasar pendidikan bagi anak-anak Papua terpenuhi.
“Saya melihat bahwa kita sangat lambat dalam mengadvokasi masalah-masalah mendasar di daerah. Saya pikir ini juga perlu adanya peran dari rekan-rekan DPRD kabupaten hingga provinsi. Mari kita bekerja keras, berjuang dan menindaklanjuti masalah-masalah yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan pendidikan. Karena pendidikan menjamin masa depan generasi kita,” tutur Filep.
Selain itu, Filep juga mengajak kepala kampung, tokoh-tokoh adat, pemuka agama, tokoh masyarakat dan para pemuda untuk bersama-sama mendorong persoalan tersebut untuk segera ditindaklanjuti. Filep juga meminta aparat penegak hukum di daerah untuk turut memperhatikan persoalan ini terutama mengawal pengelolaan dana pendidikan, termasuk bila diperlukan melakukan penyelidikan hingga tindakan tegas apabila terbukti terjadi penyalahgunaan dana pendidikan.
“Harusnya kita bersyukur, pemerintah pusat mengalokasikan dana Otsus kepada provinsi dan kabupaten/kota, tujuannya cuma satu untuk mengafirmasi dan mengatur hal-hal mendasar di daerah termasuk pendidikan yang mendapatkan kuota sangat besar. Saya harap segera ada evaluasi total dan menyeluruh atas masalah ini dan masalah pendidikan di Papua Barat pada umumnya. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan bangsa Papua dari ketertinggalan dan keterbelakangan kalau tidak dibenahi dengan pendidikan yang berkualitas utamanya untuk generasi Papua di masa depan,” katanya.
“Sebagai senator saya berkomitmen untuk memfasilitasi dan mencari solusi terbaik atas problem yang hari ini kita hadapi. Satu tahun guru tidak melayani pendidikan, namun siswa-siswi tetap siap ke sekolah. Menurut saya, ini berarti kita sudah melakukan pelanggaran terhadap hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu,” pungkasnya.
