BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Forum Anak-Anak Asli 7 Suku Peduli Otsus Kabupaten Teluk Bintuni menyambut baik hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Sebagai pegiat pengawasan Otsus di tanah Papua khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni, forum pemuda ini mendukung adanya BPP Otsus agar pelaksanaan kebijakan Otsus di tanah Papua sesuai dengan amanat UU Otsus.
“Menurut kami ini adalah bentuk kepedulian Negara Republik Indonesia untuk benar-benar menyejahterakan Orang Asli Papua lewat kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujar Agustinus Orosmona selaku Ketua Forum Anak-Anak Asli 7 Suku Bintuni dalam keterangannya, Jumat (4/11/2022).
Lebih lanjut, Agus berharap Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua BPP agar hadir di Provinsi Papua dan Papua Barat setelah kunjungan ke luar negeri untuk membentuk Anggota BPP di kedua provinsi tersebut.
“Sehingga proses evaluasi, monitoring dan pengawasan pelaksanaan program Otsus di tanah Papua secara fisik dan non-fisik itu benar-benar dilakukan, agar Program Otsus itu benar-benar menyentuh OAP sesuai dengan perintah UU Nomor 2 Tahun 2021, PP 106 dan 107 serta Perpres Nomor 121 Tahun 2022,” ucapnya.
“Kami berharap juga untuk kehadiran Wapres RI sebagai Ketua BPP dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan konsolidasi Otsus di Papua itu harus benar melibatkan tokoh agama tokoh masyarakat tokoh pemuda dan tokoh perempuan di daerah untuk memberi masukan dan saran demi terwujudnya program Otsus Jilid II di Tanah Papua,” sambungnya.
Sebagai pemuda asli Papua, Agus menyampaikan terima kasih atas hadirnya Perpres tentang BPP Otonomi Khusus ini yang menurutnya merupakan bagian dari rahmat Tuhan untuk selanjutnya dijabarkan di tanah Papua. Ia berharap, adanya Perpres ini dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan OAP saat ini dan juga generasi OAP di masa yang akan datang.
“Oleh sebab itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Papua untuk mendukung kehadiran BPP ini agar berjalan secara baik bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat agar mengakomodasi kepentingan kita OAP itu sendiri,” kata Agus.
“(Jika) Otsus Jilid I itu gagal, maka mari kita jadikan itu sebagai pengalaman untuk mendukung Otsus Jilid II ini secara baik, agar kita OAP itu tidak kembali jatuh di lubang yang sama atau dengan kata lain Otsus Jilid II ini tidak boleh gagal seperti Otsus I,” pungkasnya. (UWR)
