SORONG, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma menyampaikan, kehadiran Provinsi Papua Barat Daya harus menjawab masalah pendidikan dan kesehatan di wilayah itu. Hal itu disampaikan Filep saat bertatap muka dengan bupati dan walikota di wilayah Sorong Raya bertempat di Gedung Lambert Jitmau, Senin (21/11/2022).
“Masyarakat adat Papua itu subjek paling utama dalam segala kebijakan di tanah Papua. Apa indikator Papua maju, ya orang Papua indikatornya. Saya melihat bapak-bapak yang duduk di depan sebagai calon pemimpin Papua Barat Daya, jadi saya langsung ingatkan dan titip pesan tentang hal ini,” kata Filep di Sorong, Senin.
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Papua Barat itu mengingatkan calon pemimpin di provinsi baru tersebut agar meningkatkan perhatiannya melalui berbagai program bagi sektor pendidikan di wilayah itu. Anak-anak asli Papua, kata Filep, tak boleh sampai putus sekolah.
“Kita saat ini adalah pelaku sejarah di masa ini, tetapi generasi yang akan datang adalah generasi yang akan menghadapi tantangan masa depan. Tantangan yang kita hadapi saat ini boleh jadi jauh berbeda dengan tantangan yang akan dihadapi generasi-generasi Papua ke depan,” ujarnya.
“Oleh sebab itu saya ingatkan terutama kepada stakeholder terkait, sektor pendidikan sangat penting untuk menyiapkan SDM Papua yang unggul, sekaligus sebagai benteng terakhir orang Papua menghadapi era globalisasi,” sambung Filep.
Dalam kesempatan itu, Filep tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga yang selalu menemui dan memberi perhatian kepada anak-anak putus sekolah guna memberikan motivasi.
“Bayangkan saja kalau hari ini generasi kita ini tidak sekolah, siapa yang mau mengisi dan memajukan Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pengunungan, tidak ada yang mengisi Provinisi ini jika SDM kita lemah,” ungkapnya.
Filep juga mengingatkan masalah kesehatan dan kualitas rumah sakit di wilayah itu. Ia menyebut warga yang memiliki kemampuan ekonomi bisa berobat ke luar Papua. Namun, warga yang kebanyakan berprofesi sebagai petani, buruh, dan nelayan biasanya berobat ke puskesmas atau rumah sakit di daerah harus mendapat perhatian dari pemerintah.
“Ini persoalan riil, saya harap ini yang harus kita pecahkan, kehadiran provinisi ini bukan akhir dari perjuangan kita, tetapi masih banyak tantangan di daerah, menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat Papua Barat Daya,” kata dia.
Lebih lanjut, Filep menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan alokasi anggaran terutama Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi masyarakat Papua. Terlebih, keberadaan Otsus adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama memberikan perhatian yang besar bagi sektor-sektor mendasar yakni sektor pendidikan dan kesehatan.
“Saya, salah satu orang yang sering ‘ribut’ mempertanyakan tentang pengelolaan alokasi anggaran karena kalau masyarakat punya kasih ke masyarakat, ini hak mereka. Ketika negara memberikan Otonomi Khusus bagi Papua, kita harus buktikan supaya orang percaya kepada kita apa yang kita kerjakan benar untuk menjawab persoalan masalah Papua,” tutupnya.
