MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Tahap pendaftaran bakal calon anggota DPD RI dapil Papua Barat saat ini telah dibuka dan akan ditutup pada 8 Januari 2023 mendatang. Terkait hal ini, Sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Anthon Rumbruren, SH., MH memandang porsi kursi DPD harus diberikan seluas-luasnya kepada orang asli Papua (OAP) yang berkompeten dan mampu memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua di Senayan, Jakarta.
“Kita tahu bahwa peraturan KPU tidak mewajibkan kursi DPD RI untuk OAP. Namun, Papua dan Papua Barat adalah daerah khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, maka secara tidak langsung hal ini dapat menjadi perhatian bersama, terutama oleh lembaga penyelenggara pemilu,” ujarnya, Kamis (5/1/2023).
Lebih lanjut, Anthon Rumbruren mengatakan, kursi DPD RI pada pemilu serentak 2024 sejatinya harus diberikan bagi OAP dan bukan bagi non-OAP. Hal itu juga lantaran tidak ada anak asli Papua yang mendaftar sebagai balon DPD RI di luar tanah Papua.
Oleh sebab itu, Anthon kembali menegaskan bahwa apabila kursi DPR RI, DPR Papua Barat dan DPRD kabupaten dan kota didominasi oleh non-OAP, maka khusus porsi kursi DPD RI harus diberikan luas kepada OAP.
“Harus ada pengertian bersama oleh publik di Papua Barat bahwa pemilu serentak 2024 kursi legislatif dan DPD harus diperhatikan untuk OAP. Maka diharapkan buat masyarakat OAP jeli melihat porsi kursi DPD RI untuk diprioritaskan bagi OAP, sehingga istilah menjadi tuan di negeri sendiri dapat terwujud di tanah Papua,” ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa penyelenggara pemilu juga perlu memperhatikan posisi OAP dalam kursi legislatif DPR RI, DPD, DPR PB, dan DPRD kabupaten, kota. Selain itu, ia berharap agar partai politik juga memprioritaskan OAP untuk masuk sebagai calon legislatif sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua sebagai tuan rumah di tanah Papua. (WRP)
