MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD Republik Indonesia Dr. Filep Wamafma didampingi 3 anggota Komite I yaitu Dr. Richard Hamonangan Pasaribu, B.Sc., M.Sc dapil Provinsi Kepulauan Riau, Fernando Sinaga, S.Th. dapil Provinsi Kalimantan Utara dan AJBAR dapil Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Polda Papua Barat.
Kedatangan rombongan Komite I DPD RI ini diterima langsung oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga di ruang kerjanya, Kamis (2/2/2023). Dalam kesempatan ini, Dr. Filep Wamafma menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya tentang keluhan masyarakat yang terdampak aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) atau yang marak terjadi di wilayah Papua Barat.
Dr. Filep menegaskan bahwa penambangan emas secara ilegal itu sangat meresahkan masyarakat dan berakibat pada kerusakan lingkungan sekitar. Sebagai mitra Polri, senator Papua Barat ini mendorong adanya penegakan hukum secara konsisten sekaligus advokasi bagi masyarakat terutama para pemilik hak ulayat.
“Sebagai mitra kerja Polri, kami dari Komite I DPD RI berharap masalah ini dapat menjadi perhatian bersama. Di samping penegakan hukum yang tegas kepada pihak yang melanggar hukum, kita juga harus memperhatikan masyarakat yang terdampak agar tidak menjadi korban. Masyarakat juga membutuhkan advokasi sekaligus pemahaman yang baik untuk kemudian secara bersama-sama diperoleh solusi penataan penambangan yang memperhatikan hak-hak pemilik ulayat,” ungkap Filep, Kamis (2/2/2023).
“Kami juga berharap agar Polda Papua Barat mengusut tuntas kasus tambang emas ilegal ini terutama kepada para pemilik modal,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menyampaikan apresiasi terhadap Komite I DPD RI atas tindak lanjut terhadap persoalan yang terjadi di Papua Barat. Daniel menyampaikan, pihaknya menyambut baik masukan dan saran tentang penambangan emas ilegal di wilayah hukum Polda Papua Barat.
Daniel mengatakan, penegakan hukum atas kasus tersebut masih terus berjalan. Dirinya menegaskan, Polda Papua Barat bertindak tegas terhadap para pelaku pelanggar hukum di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Meskipun begitu, dirinya mengakui penanganan kasus ini menghadapi sejumlah kendala. Akan tetapi, Daniel meyakini Polda Papua Barat akan mampu mengusut tuntas persoalan tersebut.
“Saya berterima kasih kepada bapak Filep dan anggota DPD RI yang sudah berkunjung dan sekaligus sudah memberikan masukan dan solusi bagi kami untuk penanganan masalah kasus penambangan emas tanpa izin atau ilegal ini,” ujarnya.
“Segala hal yang sudah disampaikan ini bisa menjadi rujukan bagi kami dalam bekerja menangani masalah ini agar supaya rakyat tidak menjadi korban, dan lingkungan Papua Barat ini tidak rusak karena penambangan emas secara ilegal,” katanya. (WRP)
