SORONG, JAGAINDONESIA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah se-Tanah Papua di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (3/2/2023).
Rakor itu dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Pj. Gubernur Papua Tengah, Pj. Gubernur Papua Selatan, Pj. Gubernur Papua Pegunungan, dan Pj. Gubernur Papua Barat Daya. Hadir pula Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bupati/wali kota se-tanah Papua, serta pihak terkait lainnya.
Mendagri Tito Karnavian membahas sejumlah hal penting dalam rakor tersebut. Diantaranya, Tito menekankan agar semua pihak terutama kepala daerah di bumi Cenderawasih itu mendukung empat provinsi baru dalam menjalankan roda pemerintahan.
Hal itu mengingat pemekaran merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPD RI dan DPR RI hingga disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Sementara pemerintah tinggal menyetujui aspirasi tersebut.
“Kami (pemerintah) hanya merespons dan menyetujui. Provinsi-provinsi baru ini (red, agar) segera running, beroperasi,” jelas Tito Karnavian dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/2/2023).
Selain itu, ia menuturkan, pemekaran wilayah di tanah Papua juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari amanat UU Otsus. Menurutnya, adanya penambahan provinsi baru akan mempersingkat rentang kendali pemerintahan dan mengoptimalisasi layanan publik di Papua.
Oleh sebab itu, mantan Kapolri ini juga meminta kepada empat Pj. Gubernur di provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya untuk menyusun roadmap mengenai arah pembangunan di wilayahnya, baik meliputi jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
Lebih lanjut, Tito juga meminta semua kepala daerah se-tanah Papua memberikan kemudahan berusaha kepada para investor baik dari dalam negeri, luar negeri termasuk investor dari kalangan orang asli Papua (OAP).
Menurut Tito, masuknya investasi terutama dari swasta akan berdampak signifikan bagi pembangunan dan kemandirian daerah. Hal itu lantaran pemerintah daerah tidak dapat hanya bergantung dan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun daerahnya.
“Berikan kemudahan-kemudahan (berusaha), jangan dipersulit,” kata Tito.
“Hal ini perlu didukung dengan kemudahan berusaha, baik bagi investasi dalam negeri maupun investasi asing, termasuk bagi usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kedua hal ini menjadi kunci untuk membangun sektor swasta di daerah masing-masing. Setelah itu, baru bisa melompat (pertumbuhan ekonominya),” ungkap Tito menambahkan.
Adanya investasi, lanjut Tito, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, apabila besaran PAD melebihi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) akan dapat mempercepat pembangunan di daerah masing-masing. Apabila PAD sudah melampaui TKDD, maka pemda akan lebih leluasa menyusun berbagai program yang mensejahterakan masyarakat.
“Daerah-daerah yang fiskalnya melebihi (transfer) pusat pasti akan lebih maju. Indonesia dapat menjadi bagian dari negara G20 salah satunya karena perekonomian tumbuh berkat dukungan sektor swasta,” ucapnya.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta pemda dapat mengidentifikasi potensi daerah, menangkap peluang usaha untuk dapat menarik para investor. Pemda juga diharapkan dapat membangun infrastruktur yang memadai menggunakan APBD guna mendukung pertimbangan investor untuk menanamkan modal di tanah Papua.
“Kondisi keamanan, kepastian hukum dalam berusaha, dan keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi pertimbangan bagi para investor,” katanya. (UWR)
