PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ratusan guru PPPK melakukan aksi damai di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat daya, Selasa (4/4/2023) menuntut segera dipenuhinya gaji mereka yang tersendat sangat lama. Masalah keterlambatan pembayaran gaji guru PPPK hingga 9 bulan ini mendapat perhatian dari Senator asal Papua Barat Dr. Filep Wamafma.
“Pertama dan terutama, secara pribadi saya menyampaikan simpati saya terhadap teman-teman guru PPPK di Papua Barat Daya, dan di seluruh tanah Papua, yang mungkin mengalami nasib yang sama. Aksi damai para guru PPPK ini menunjukkan ada mekanisme yang tidak berjalan dengan baik. Saya selaku wakil rakyat, akan memfasilitasi persoalan ini sampai para guru mendapatkan hak-haknya,” tegas Filep di ruang kerjanya (5/4/2023).
“Yang kedua, saya dengan tegas mengkritik pemerintah pusat yang terkesan lamban, mulai dari memahami konstruksi PP 106 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Otsus. Masalah administratif terkait pemekaran DOB Papua Barat Daya, mestinya sudah dipikirkan konsekuensinya, apalagi titik berat Otsus adalah pendidikan dan kesehatan. Di sana sudah disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah sudah diberikan kepada kewenangan kabupaten/kota dalam rangka Otsus. Di level provinsi dan kabupaten, kewenangan terkait ialah penjaminan kesejahteraan,” sambungnya.
Filep menekankan hal yang paling penting sebagaimana PP tersebut ialah pemerintah provinsi berwenang menetapkan kebijakan afirmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan atau peningkatan mutu pendidik.
“Maka bagi saya, guru-guru PPPK itu harus diafirmasi secara maksimal, dan ini harus jadi program utama pemerintah provinsi. Kalau kita lihat secara detail, hak yang diterima PPPK sama dengan PNS sesuai dengan kelas jabatannya. Gaji maupun tunjangan sesuai dengan Perpres 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Ada hak cuti, pengembangan kompetensi, jaminan hari tua, kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja. Nah, jika gaji saja terlambat begini, bagaimana dengan hak-hak yang lain?” tanya Filep lagi.
Mantan Ketua Pansus Otsus DPD RI ini pun menyampaikan bahwa seharusnya pengalihan guru PPPK dari Papua Barat ke Papua Barat Daya dapat berjalan lancar.
“Jika semuanya sudah terdigitalisasi atau tersistematisasi secara baik, maka seharusnya peralihan ini berjalan tanpa hambatan. Sekarang mari kita lihat bagaimana besaran gaji untuk PPPK di Papua Barat, supaya kita punya gambaran untuk Papua Barat Daya sesuai peralihan tersebut,” kata Filep menjelaskan.
Dirinya menyebutkan, sesuai Lampiran Permenkeu Nomor 212/PMK.07/2022, sudah ditetapkan besaran DAU gaji PPPK yang di dalamnya sudah termasuk PPPK Guru, PPPK Nakes dan PPPK Teknis. Pasal 5 menyebutkan bahwa bagian DAU penggajian formasi PPPK (P3K) 2023 merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DAU untuk gaji PPPK dan formasi PPPK 2023 Provinsi Papua Barat yang terdiri dari PPPK Guru, PPPK Nakes dan PPPK Teknis adalah Rp. 81.903.360.000,00. Ini ada 446 Formasi PPPK Guru, 24 PPPK Nakes, dan 34 PPPK Teknis. Kabupaten Fak Fak DAU untuk gaji PPPK Rp.20.404.854.000,00. Kabupaten Manokwari Rp. 11.516.190.000,00, Kabupaten Sorong Rp. 53.333.676.000,00, Kota Sorong Rp.20.635.308.000,00, Kabupaten Raja Ampat Rp.80.609.064.000,00, Kabupaten Sorong Selatan Rp.25.852.536.000,00.
Kabupaten Teluk Bintuni Rp.6.708.048.000,00, Kabupaten Kaimana Rp.35.213.412.000,00, Kabupaten Maybrat, Rp.774.822.000,00, Kabupaten Tambrauw Rp. 15.187.308.000,00, Kabupaten Manokwari Selatan, Rp.10.159.524.000,00, dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar Rp. 1.825.608.000,00.
“Dana-dana ini sangat besar, sehingga wajar untuk dikawal sehingga sampai pada para guru PPPK dan tenaga PPPK lainnya”, ujar Filep menambahkan.
“Itulah sebabnya, pemerintah provinsi saya dorong untuk membuat blue print terkait afirmasi pada para guru PPPK. Mereka sangat kita butuhkan karena saya sendiri punya prinsip bahwa pendidikan menjadi jalan terbaik untuk membawa kesejahteraan dan kebebasan di Tanah Papua, Kita bisa bayangkan berapa dana yang bisa diterima guru PPPK jika program afirmasi itu berjalan. Jadi saya akan mengawal persoalan ini sampai para guru mendapatkan hak-haknya,” ujar Filep menutup wawancara.
