JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah dikabarkan bakal memperpanjang kontrak atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport. Rencana itu dibocorkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Meskipun begitu, Bahlil menyebut Presiden Jokowi memiliki dua syarat utama yang harus dipenuhi Freeport.
“Saya kasih bocoran, dalam beberapa waktu terakhir ini, kita sedang membicarakan tentang kemungkinan perpanjangan pengelolaan Freeport,” ungkap Bahlil Lahadalia di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/2023).
“Jadi, pemerintah memikirkan melakukan perpanjangan, tapi dengan penambahan saham kurang lebih 10 persen. Ini bocoran saja, nanti akan kami umumkan secara resmi,” sambung Bahlil.
Selain syarat penambahan saham 10 persen, Menteri Investasi menyampaikan syarat yang kedua yaitu pemerintah akan mendesak Freeport membangun smelter baru di Papua. Dirinya bahkan menegaskan bahwa syarat tersebut adalah bentuk menuntut keadilan.
Bahlil mengaku optimistis perihal syarat ini, hingga dirinya menyatakan siap dievaluasi Presiden Jokowi apabila upaya negosiasi tersebut tak berhasil.
“Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil,” jelasnya.
“Jadi Freeport bukan memberikan perpanjangan ke orang lain, memperpanjangkan diri kita sendiri. Karena ini punya Pemerintah Indonesia yang dimiliki sahamnya oleh negara sebesar 51 persen. Freeport harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport gak mau nambah, saya siap dievaluasi jadi menteri. Freeport harus membangun smelter di Papua, saya hanya minta keadilan,” kata Bahlil menambahkan.
Lebih lanjut, mantan Ketum BPP HIPMI itu menyebutkan, pemerintah membuka opsi perpanjangan kontrak itu lantaran pendapatan perusahaan semakin baik dan grafik produksi yang mencapai puncak pada 2030-2035. Menurutnya, hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.
Meskipun begitu, menurut Bahlil pemerintah tidak gegabah dan masih akan menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Dirinya lantas menegaskan pemerintah ingin produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti.
Sementara itu, VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia (PTFI) Katri Krisnati menyampaikan PTFI menyambut baik rencana Presiden Jokowi untuk memperpanjang kontrak perusahaan tambang tersebut.
“Kami menyambut baik rencana pemerintah terkait perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 2041,” kata Katri Krisnati dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (29/4/2023).
Katri mengatakan, pihak perusahaan berkomitmen untuk mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah terkait perpanjangan kontrak tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan demi kepentingan bangsa, negara, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Papua serta keberlanjutan lapangan pekerjaan setelah 2041,” tegasnya. (UWR)
