JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan 3 arahan terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI). Poin pertama, BUMN meminta PTFI untuk menambah direksi yang berasal dari putra daerah, Papua.
“Satu, kita meminta kepada Freeport adanya penambahan putra daerah sebagai direktur. Ini sudah puluhan tahun, sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan,” kata Erick saat ramah tamah dengan media di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Terlebih, Erick mengatakan, saat meninjau langsung ke lapangan, dirinya mendapati banyak putra Papua yang mampu dan berpotensi menjadi direktur. Selain itu, menurutnya, penambahan direksi asal Papua merupakan hal yang lumrah mengingat PTFI juga sudah sangat lama beroperasi di tanah Papua.
“Ketika saya menjabat, saya minta ditambah. Alhamdulillah waktu itu dikasih. Nah, sekarang saya minta ditambah lagi. Jangan sampai saudara-saudara kita yang ada di Papua ini merasa disisihkan. Saya sudah melihat waktu turun ke lapangan, mereka banyak yang mampu,” ujar Erick.
Poin kedua, pihaknya mendorong penyelesaian pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. Erick juga membuka peluang kemungkinan penambahan smelter baru di Papua. Pihaknya menekankan bahwa hilirisasi menjadi salah satu komitmen yang telah disepakati PTFI agar Indonesia tidak terus menerus mengirimkan bahan baku mentah ke luar negeri.
“Oleh karena itu, kita mendorong penyelesaian smelter di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita tentu harus dorong itu,” katanya.
Selanjutnya, poin ketiga yakni perihal penambahan saham pemerintah di Freeport saat kontraknya diperpanjang. Ia mengatakan, penambahan kepemilikan saham itu bertujuan meningkatkan pendapatan negara, pajak hingga dividen. Selain itu, Freeport juga tengah mengajukan perpanjangan izin pasca 2041.
“Kembali nanti kalau kontraknya sudah selesai, mau diperpanjang, ya nambah saham dong. Pendanaannya nanti, belum negosias. Nambah saham buat negara supaya apa, kembali kalau nambah saham, kan pemasukan negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen,” ucapnya.
“Iya (red, perpanjangan izin), tapi penambahan direksi sekarang. Terus komitmen pembangunan smelter Gresik harus selesai, dan penambahan smelter sesuai dengan peningkatan produktivitas, jadi mesti begitu. Jadi kan nggak bisa tahun depan, Gresik-nya saja baru tahun depan. Saham nanti, kita nego,” lanjut Erick menambahkan.
Tak hanya Erick, sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga membocorkan rencana pemerintah terkait perpanjangan kontrak Freeport. Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah memiliki 2 syarat utama yakni penambahan smelter di Papua dan penambahan saham 10 persen saat kontrak berakhir pada 2041.
Rencana persetujuan perpanjangan ini pun ditanggapi positif oleh pihak PTFI. PTFI menyatakan menyambut baik hal itu dan akan mengikuti arahan pemerintah Indonesia. Perusahaan tambang di Papua itu lantas mengklaim bahwa Freeport merupakan aset penting negara. (UWR)
