PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Sebanyak 1.212 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Papua Barat tahun ini akan dibedah melalui realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap program BSPS ini akan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuannya dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman untuk ditinggali.
Selain itu, Basuki menambahkan, program BSPS diharapkan juga sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui kegiatan padat karya. Adapun alokasi bantuan akan didistribusikan di 9 kabupaten dan 1 kota dengan alokasi anggaran Rp 23,5 juta hingga Rp 40 juta untuk tiap unit tergantung kondisi wilayah.
Rinciannya, program BSPS tahun 2023 disalurkan di Kota Sorong (236 unit), Kabupaten Manokwari (88 unit), Kabupaten Sorong (45 unit), Kabupaten Sorong Selatan (108 unit), Kabupaten Teluk Wondama (43 unit), Kabupaten Manokwari Selatan (48 unit), Kabupaten Pegunungan Arfak (50 unit), Kabupaten Teluk Bintuni (23 unit). Selanjutnya Kabupaten Fak-fak (80 unit) dan Kabupaten Raja Ampat (50 unit).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan dalam pelaksanaan program BSPS pemerintah menyalurkan dana stimulan dengan membentuk kelompok masyarakat serta mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
“Kami ingin pembangunan rumah layak huni bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Papua Barat,” kata Iwan Suprijanto.
Ridwan Dibya Sudharta selaku Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mengatakan bahwa masyarakat Papua Barat menyambut baik program BSPS yang sudah terlaksana oleh Kementerian PUPR dari tahun ke tahun.
Dengan memiliki rumah layak huni diharapkan akan dapat mewujudkan tempat tinggal yang layak bagi keluarga sehingga akan mendukung kualitas hidup dan kesehatan seluruh anggota keluarga, terutama kesehatan anak sebagai generasi emas.
Hal ini sejalan dengan arahan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang secara konsisten terus menyuarakan target generasi emas 2045. Waterpauw menekankan anak-anak harus menjadi perhatian serius pemda di tengah masalah stunting dan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi isu prioritas di Papua Barat.
“Target negara ini generasi emas 2045 akan menjadi tenaga kerja produktif yang ada di Indonesia. Pejabat harus mempunyai tugas serius menciptakan anak-anak produktif. Itulah pentingnya, jangan urus perut saja,” kata Waterpauw, dikutip Rabu (7/6/2023).
Dirinya mengatakan, masyarakat Papua Barat layak bersyukur atas berbagai perhatian pemerintah pusat untuk Tanah Papua. Menurutnya, penataan yang dimulai dari keluarga menjadi kunci utamanya.
“Areal sekitar bapak dong tinggal ini banyak anak putus sekolah. Makanya kalau cerita itu program bagus, kerja bagus. Sekarang stunting tinggi, berarti tidak urus apa-apa, sementara penyiapan keluarga ini penting,” katanya. (UWR)
