Rabu, 27 November 2024
BerandaHAMMarthen Wersin: LMA 7 Suku Tak Pernah Dilibatkan BP Tangguh, Hanya Dibutuhkan...

Marthen Wersin: LMA 7 Suku Tak Pernah Dilibatkan BP Tangguh, Hanya Dibutuhkan Saat Ada Masalah Adat

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) 7 suku Teluk Bintuni, Marthen Wersin menyampaikan pihaknya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam agenda perusahaan apapun di Teluk Bintuni, termasuk BP LNG Tangguh.

Menurut Marthen, LMA hanya dilibatkan saat pihak perusahaan menghadapi masalah terkait hak ulayat atau persoalan sosial lainnya.

“Kami masyarakat adat belum pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan perusahaan apapun yang ada di Teluk Bintuni. Itu artinya LMA dan masyarakat tidak diperlukan, meskipun kami ini punya masyarakat adat yang mendiami tanah adat di lokasi beroperasinya perusahaan migas dan lain sebagainya,” tegas Marthen saat dijumpai media ini, Selasa (6/6/2023).

Marthen menekankan bahwa sudah semestinya saat pihak perusahaan atau investor masuk ke wilayah adat melibatkan LMA agar dapat memfasilitasi suku yang mempunyai wilayah adat. Hal itu termasuk pembicaraan tentang investasi dan ketentuan lainnya serta dengan melibatkan pemilik hak ulayat.

Dengan begitu, lanjut Marthen, masuknya investasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat adat dan saling memahami perihal ketentuan-ketentuan yang menyertai investasi tersebut.

“Seharusnya kami ini dilibatkan agar kedepannya jika ada masalah bisa dihadapi bersama. Namun nyatanya saat ini LMA tidak dilibatkan. Sebaliknya, LMA hadir ketika perusahaan BP Tangguh dan perusahaan lainnya di Bintuni ada masalah dengan masyarakat adat saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, tujuh suku di Bintuni ini memiliki kesepakatan terikat yaitu 7_1 atau 1_7 yang bermakna ketujuh suku memiliki tujuan yaitu setiap hal harus disepakati bersama dahulu sebelum dilaksanakan.

“Artinya bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi harus ada izin LMA bahkan harusnya lembaga adat ini ambil bagian di dalamnya,” katanya.

“Jadi kami disini hanya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mengurus masalah adat saja. Kalau tentang perusahaan di Bintuni kami tidak pernah dilibatkan sehingga operasi perusahaan BP Tangguh kami tidak mengetahui secara pasti,” tegas Wersin. (WRP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini

- Advertisment -