PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Situasi keamanan di Papua belakangan menyita perhatian publik, termasuk kasus penyanderaan pilot Susi Air Philips Mark Methertens yang ditawan KKB Nduga sejak Februari 2023 lalu.
Dalam kunjungannya ke Papua, Presiden Joko Widodo memberikan respons saat ditanya mengenai kondisi Papua secara keseluruhan. Jokowi mengatakan secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
“Kita jangan selalu (melihat negatif), kita harus selalu melihat yang positifnya. Anak-anak muda yang di industri kreatif, anak-anak muda yang kreatif seperti ini harus dilihat positifnya, sekali lagi. Jangan melihat (negatif),” kata Jokowi kepada wartawan di Waibu Agro Eduwisata, Kabupaten Jayapura, Papua, dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/7/2023).
Jokowi menyampaikan bahwa secara umum 99 persen tidak ada masalah di Papua. Ia mengatakan, pelaksanaan sejumlah kegiatan saat dirinya berada di Papua berlangsung secara aman seperti Papua Street Carnival dan kegiatan lainnya. Dirinya pun meminta tidak perlu membesar-besarkan persoalan kecil di Papua.
“Karena memang secara umum, 99 persen ini nggak ada masalah. Jangan masalah yang kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, di manapun di Papua kan juga aman-aman saja. Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga nggak ada masalah, ya kan,” ucap Jokowi.
“Kita malam makan di restoran juga nggak ada masalah. Jangan dikesankan justru yang dibesarkan yang negatif-negatif. Itu merugikan Papua sendiri,” sambungnya.
Di kesempatan yang sama, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung soal pemekaran di wilayah Papua. Menurutnya, pemekaran ini sangat penting dan bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Bayangkan, dulu. Ibu kota di Jayapura, yang di Merauke kalau ingin mendapatkan pelayanan dari provinsi datang, jauh banget. Ini sudah ada di Merauke di Papua Selatan bisa di Merauke, Boven Digoel, mana lagi empat kabupaten yang ada di Papua Selatan. Bisa dilayani di Merauke,” sebut Jokowi.
“Tidak usah ke Jayapura. Agar mempercepat pelayanan, mempercepat pembangunan,” kata dia lagi.
Presiden Jokowi sebelumnya menekankan bahwa pemerintah terus berupaya membebaskan pilot Susi Air. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk membebaskan Philip, termasuk bernegosiasi dengan KKB
“Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini,” ujarnya ketika memberikan keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (3/7/2023).
Sementara itu, pimpinan KKB Nduga Egianus Kogoya, penyandera Philips, disebut telah meminta Komnas HAM Papua untuk menjadi negosiator dalam negosiasi penyanderaan pilot Susi Air. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey.
“Komnas HAM Perwakilan Papua telah diminta oleh kelompok TPNPB melalui juru bicaranya. Jadi penyanderaannya pada 7 Februari, lalu Komnas HAM Papua diminta pada 6 April untuk melakukan pemantauan tim semacam negosiator,” kata Frits, Selasa (4/7/2023).
“Dan itu jadi perhatian kami, dan ada keberhasilan disitu karena ancaman penembakan tidak terjadi pada tanggal 1 Juli, itu berkat negosiasi, berkat pemantauan, berkat bagaimana Komnas HAM memberikan pandangan-pandangan terkait hak asasi manusia,” sambungnya.
Di sisi lain, Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Wilayah IV Bomberay Viktor Makamuke (41) berhasil diamankan polisi di Kota Sorong, Papua Barat Daya beberapa waktu lalu. Hal ini dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Sorong Selatan Iptu Muharyadi.
“Iya benar ada penangkapan,” ujar Iptu Muharyadi, seperti dikutip dari detikcom, Jumat (7/7/2023).
Viktor Makamuke ditangkap Polres Sorong Selatan di Jalan Baru, Kota Sorong pada Rabu (5/7) sekitar pukul 10.00 WIT. Panglima TNPB itu kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.
“Kami masih dalam proses penyelidikan dan dalam waktu dekat akan dirilis secara resmi,” jelasnya. (UWR)
