BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Masyarakat adat Suku Besar Sebyar Distrik Weriagar menyampaikan aspirasi tertulis kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bahwa sudah 15 tahun lamanya LNG dieksplorasi, namun tidak ada solusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam dokumen tertulis yang diterima, masyarakat Suku Sebyar menyampaikan kesulitan yang dialami selama ini hidup di bawah garis kemiskinan. Berbagai persoalan disampaikan mulai dari kesulitan air bersih hingga masalah pendidikan.
“Dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kondisi kami di sekitar daerah industri yang sangat memprihatinkan. Hampir 15 tahun Sumber Daya Alam kami (LNG) dijual, namun sampai saat hari ini kami tetap masih hidup di bawah garis kemiskinan,” bunyi penggalan pernyataan aspirasi tersebut, dikutip Sabtu (15/7/2023).
Masyarakat Sebyar yang hidup dekat dengan LNG Tangguh masih mengalami kesulitan air bersih, listrik, rumah yang tidak layak huni, SDM yang menganggur, dan kemiskinan ekstrem.
“Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, saat ini kami sedang bersedih dan jika kami harus menangis, maka kami akan menangis di depan bapak Wakil Presiden untuk menyampaikan isi hati kami tentang kondisi hari ini dengan Tingkat Pengangguran yang Sangat Tinggi, Kesulitan Air Bersih, Listrik yang Sangat Sulit Kami dapatkan untuk kebutuhan anak-anak sekolah belajar, rumah yang tidak layak huni, rendahnya sumber daya manusia dan masih banyak lagi,” sebutnya.
“Kami sebagai indikator kesejahteraan di Provinsi Papua Barat, jika kami saja yang mempunyai sumber daya alam masih miskin, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang lain?” sambungnya.
Suku Sebyar juga mempertanyakan keberadaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dinilai belum berdampak pada kesejahteraan orang asli Papua, terutama masyarakat di daerah penghasil.
“Kami selalu bertanya-tanya tentang dana bagi hasil migas yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, namun sampai hari ini yang sudah 15 tahun lamanya kami menunggu, tetapi tidak ada sebuah perencanaan yang baik dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk memberikan sebuah solusi bagi kami. Sehingga kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak dapat menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk mensejahterakan Orang Asli Papua, khususnya kami yang ada di daerah penghasil,” katanya.
Lebih lanjut, masyarakat Sebyar menyampaikan ingin menawarkan sebuah solusi yang terbaik kepada Pemerintah Pusat tentang percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dengan konsep maju dan makmur bersama antara pihak Investor dan Masyarakat Pemilik Hak Ulayat. Terlebih Wapres sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Di akhir pernyataannya, masyarakat adat Suku Sebyar menyatakan akan melakukan aksi untuk menghentikan aktivitas LNG Tangguh apabila aspirasi ini tidak diperhatikan oleh Wapres.
“Jika aspirasi ini tidak diperhatikan dengan baik oleh Bapak Wakil Presiden, maka kami akan melakukan aksi lautan merah putih untuk menghentikan aktifitas LNG TANGGUH, sampai ada perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Daerah kepada kami Daerah Penghasil,” tutupnya.
Diketahui pernyataan aspirasi tertulis masyarakat adat Suku Sebyar ini ditandatangani oleh para perwakilan Tua-Tua Adat pada 13 Juli 2023, yakni Muhammad Patiran perwakilan Marga Patiran, Timar Gegetu perwakilan Marga Gegetu, Primus Kutanggas perwakilan Marga Kutanggas, Yustinus Hindom perwakilan Marga Hindom.
Nikodemus Bauw perwakilan Marga Bauw, Hendrikus Sorowat perwakilan Marga Sorowat, Barnabas Frabun perwakilan Marga Frabun, Piter Braweri perwakilan Marga Braweri, Hendrikus Sorowat Ketua LMA Distrik Weriagar dan Waterus Hindom Kepala Suku Distrik Weriagar. (UWR)
