JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons bencana kelaparan akibat kekeringan yang melanda dua distrik, Distrik Lambewi dan Distrik Agandume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang mengakibatkan 6 warga meninggal dunia.
Presiden Jokowi lantas meminta jajarannya baik di pusat dan daerah, untuk secepatnya menangani dampak cuaca ekstrem EL Nino yang terjadi di Papua Tengah. Cuaca ekstrem itu mengakibatkan kekeringan serta memicu gagal panen dan bencana kelaparan yang sedang berlangsung di daerah tersebut.
“Saya sudah perintahkan kepada Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Menteri Sosial, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan juga di daerah di Papua untuk segera menangani secepat-cepatnya,” ujar Presiden.
Di kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan, permasalahan yang dihadapi di Papua Tengah dengan kondisi geografisnya yakni terdapat daerah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman pada musim salju.
“Problemnya, supaya tahu ya, itu adalah daerah spesifik yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh, di ketinggian yang sangat tinggi distrik itu,” ujarnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga mengungkapkan tantangan lain berupa kendala keamanan yang menghambat pengiriman bantuan makanan ke wilayah terdampak. Mengatasi hal itu, Presiden menginstruksikan Panglima TNI untuk mengawal pengiriman bantuan tersebut.
“Saya minta juga tadi TNI untuk membantu mengawal. Di sana memang problemnya selalu seperti itu, medannya yang sangat sulit, pesawat yang mau turun pilotnya enggak berani, sehingga problem itu yang terjadi,” jelasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito mengatakan penanganan bencana yang terjadi di Papua Tengah itu mengalami kendala berupa distribusi pangan.
“Di Kabupaten Puncak terjadi kekeringan, gagal panen dan 6 warga meninggal di sana. Saya sudah koordinasi dengan Gubernur dan Bupati memang ada permasalahan supply,” kata Mendagri dalam Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah, Senin (31/7/2023).
Menurut Tito, Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat terbatas (ratas) bersama jajaran kementerian dan lembaga untuk membahas antisipasi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman iklim El Nino di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (18/7/2023).
“Dua minggu lalu ada rapat terbatas dengan Bapak Presiden masalah dampak el nino, khususnya terhadap ketahanan pangan. Saya mendapat arahan langsung dari Presiden,” katanya.
Di sisi lain, ancaman dampak El Nino disebut semakin nyata dan diprediksi berlangsung cukup lama. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati memprediksi ancaman El Nino akan mengalami puncak pada Agustus-September. Menurutnya, puncak El Nino akan berdampak pada kekeringan dan menurunnya produktivitas pangan.
“Karena wilayah Indonesia ini dipengaruhi oleh dua samudera dan juga topografinya yang bergunung-gunung di khatulistiwa, masih tetap ada kemungkinan satu wilayah mengalami kekeringan, tetangganya mengalami banjir atau bencana hidrometeorologi,” jelas Dwikorita.
Adapun El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia hingga memicu terjadinya kondisi kekeringan. (UWR)
