PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum menyoroti kondisi pendidikan di tanah Papua yang masih sangat memprihatinkan. Filep menyayangkan masih tingginya angka anak tidak mengenyam pendidikan formal meskipun di Papua dan Papua Barat berdiri perusahaan tambang mineral yang terkemuka di dunia, yaitu PT. Freeport Indonesia dan perusahaan migas BP Tangguh.
“Selain dampak ekonomi, adanya investasi di daerah juga diharapkan berdampak pada peningkatan mutu SDM melalui pendidikan. Keberadaan Freeport dan BP Tangguh ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua (OAP) untuk menjamin kehidupan yang lebih baik, misalnya dengan CSR yang sudah semestinya menjadi hak masyarakat Papua. Namun, kenyataannya sampai saat ini pun masyarakat belum terlepas dari masalah pendidikan juga kemiskinan yang sangat tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Indonesia,” ungkap Filep dalam keterangan yang diterima, Selasa (25/3/2025).
Filep lantas menyinggung data Badan Pusat Statistik tahun 2023 yang menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua adalah yang terendah di Indonesia, yakni sebesar 63,01 pada tahun 2023. Hal ini diantaranya tercermin dari jumlah anak yang tidak bersekolah, yang mencapai sekitar 620.000 anak dalam kategori Penduduk Usia Sekolah (PUS).
“Angka ini merepresentasikan jumlah hampir sepertiga dari total populasi anak usia sekolah di Papua, yang menunjukkan betapa seriusnya krisis pendidikan yang terjadi di kawasan timur Indonesia ini. Kita lihat lebih dekat di Papua data terbaru SIO Papua pada 2020-2025 menyebut sekitar 15,29% atau sekitar 16.839 jiwa tidak mengenyam Pendidikan formal. Selanjutnya, jumlah lulusan SD juga sangat kecil hanya 3,09%, SMP 12,30%, SMA 3,74%. Data ini menunjukkan banyak penduduk tidak melanjutkan pendidikan setelah SMP, yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, geografis, atau minimnya fasilitas pendidikan yang tersedia,” urainya.
Pace Jas Merah itu lantas menyebutkan laporan Claus Wamafma sebagai Director & Executive Vice President (EVP) Sustainable Development PT. Freeport Indonesia bahwa pada pada tahun 2023, Freeport menggelontorkan dana kemitraan di bidang pendidikan sebesar Rp350 miliar, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp400 miliar namun kontribusi ini belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi pendidikan di Provinsi Papua.
“Di Papua Barat, data Saikplus menunjukkan Partisipasi Sekolah Tahun 2025 di Papua Barat warga umur 7 tahun sampai dengan 24 tahun, didapati jumlah penduduk belum pernah sekolah yaitu sebanyak 16.293 jiwa atau 6.50% dari total jumlah jiwa di Papua Barat, sedangkan untuk penduduk yang sudah tidak sekolah lagi, yaitu sebanyak 31.316 jiwa atau 12.50%. Maka sebesar 19% penduduk usia sekolah di Papua Barat tidak mengenyam pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Ini sangat miris, semestinya keberadaan BP Tangguh dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kualitas pendidikan masyarakat sekitar melalui dana CSR-nya. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam memberikan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat, terutama bagi OAP,” tegasnya.
Sebelumnya, senator Filep telah merilis Laporan Advokasi berkaitan dengan BP Tangguh di Teluk Bintuni Papua Barat tahun 2023. Ia mendapati beberapa fakta lapangan yang tidak sesuai dengan klaim dari BP Tangguh, diantaranya klaim adanya transparansi CSR, yang pada faktanya BP tidak pernah mempublikasi secara transparan sumber dana CSR BP Tangguh.
Dalam laporan advokasi tersebut juga dipaparkan mengenai klaim BP Tangguh yang menyatakan bahwa kontribusinya terkait pendidikan antara lain yakni Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2020 naik 3 kali lipat dibandingkan pada tahun 2009. Namun demikian, mirisnya berdasarkan Data BPS 2023, menunjukkan bahwa tidak ada satupun SMA hingga tahun 2022 di Aroba, Kuri, Wamesa, Manimeri, Tuhiba, Dataran Beirnes, Aranday, Weriagar, Moskona Selatan, Biscoop, Masyeta, Moskona Barat, dan Moskona Timur.
Di sisi lain, senator yang juga ketua tim pansus Otsu situ mengatakan bahwa dalam peraturan turunan UU Otsus yaitu PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua telah menegaskan peran penting melibatkan masyarakat adat dan orang asli Papua dalam proses pengembangan perusahaan, termasuk usaha perekonomian di Papua dilakukan dengan memperhatikan SDM setempat dan mengutamakan OAP.
Sebagai respons atas kondisi pendidikan itu, senator Filep memberikan empat rekomendasi untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
“Pertama, bagi Pemerintah daerah, sesuai amanat Otsus dan PP 106/2021, wajib memberikan pendidikan gratis untuk OAP, mulai dari tingkat pendidikan paud hingga tingkat pendidikan tinggi dengan penguatan kerja sama dengan PT. Freeport dan BP Tangguh. Kedua, bagi Freeport dan BP Tangguh dapat secara optimal memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dengan bantuan pendidikan,” katanya.
“Ketiga, bagi Anggota DPRP, dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terkait tanggung jawab perusahaan kepada OAP, dan keempat, kepada masyarakat adat, agar dapat memperkuat basis adat sehingga dapat melakukan pembelaan secara masif dan terstruktur jika ada penyelewenangan dana pendidikan, termasuk dana abadi BP Tangguh,” pungkasnya.
