PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Masalah kemiskinan ekstrem masih menjadi isu prioritas di wilayah Provinsi Papua Barat. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022, persoalan kemiskinan ekstrem juga menjadi atensi pemerintah pusat dalam pembahasan Mendagri bersama kepala daerah.
Merespons hal itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat mencanangkan program bantuan langsung tunai (BLT) jangka pendek dan menyertakan masyarakat miskin ekstrem pada program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut pada 2024.
“Dengan pemberian BLT dan mengikutkan mereka pada program jaminan sosial diharapkan kemiskinan ekstrem tidak ada lagi di Papua Barat,” kata Plt Kepala Bappeda Papua Barat Melkias Werinussa di Manokwari, dikutip dari Antara, Selasa (31/5/2023).
Dirinya mengungkapkan, strategi tersebut diadopsi dari daerah zona hijau kemiskinan ekstrem yakni Kabupaten Raja Ampat yang berhasil menangani masalah kemiskinan ekstrem di daerahnya.
“Kita belajar dari Raja Ampat, untuk kemiskinan ekstrem mereka zona hijau karena ada komitmen kuat kepala daerah dengan program tersebut,” ucap Melkias.
Terkait sasaran program BLT, Melkias mengatakan akan diberikan kepada masyarakat dengan status miskin ekstrem yakni dengan penghasilan di bawah Rp 17 ribu per bulan. Pemberian BLT diharapkan dapat menjadi stimulan untuk perbaikan ekonomi masyarakat miskin menjadi lebih baik.
Menurutnya, BLT diberikan dalam jangka pendek sebagai stimulan lantaran untuk menghindari ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemda sehingga malas bekerja. Kemudian, penyertaan masyarakat miskin ekstrem pada jaminan sosial baik BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, bertujuan untuk mempermudah dalam mendapatkan layanan kesehatan dan santunan kematian.
“Kalau BPJS kesehatan jelas digunakan saat mereka sakit, sementara untuk BPJS ketenagakerjaan untuk asuransi ketika ada masyarakat yang meninggal dunia,” jelasnya.
Data terakhir menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 10,28 persen menjadi 9,43 persen di tahun 2022. Meskipun begitu, Panjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, mengatakan bahwa masih terdapat beberapa kabupaten di Papua Barat yang mengalami kemiskinan ekstrem.
“Kemiskinan ekstrem di Papua Barat saat ini masih menduduki angka 8,5 persen, padahal diharapkan di tahun 2024 kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen, secara keseluruhan,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Oleh sebab itu, Pj Gubernur Waterpauw meminta Sekda, Bappeda dan para pimpinan OPD untuk bersama-sama menindaklanjuti persoalan itu sekaligus membahas stunting yang mengalami kenaikan di Papua Barat.
Adapun angka stunting di Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan yakni berada di angka 26 persen. Pemprov Papua Barat menargetkan agar di tahun 2024 angka stunting Papua Barat dapat turun menjadi 14 persen.
“Ini perlu relevansi, miskin ekstrem dan stunting. Saya bersama OPD teknis dan PKK kita akan coba melaksanakan kegiatan-kegiatan di Posyandu. Saya sedih dan juga prihatin lihat anak-anak kita yang tidak sehat. Ini yang harus kita kerjakan. Bukan kita pergi rawat mereka, bukan kita biayai mereka dengan yang besar, namun cukup dengan tingkatkan gizi mereka,” katanya.
“Prinsipnya kita sebagai pelayan masyarakat kita buat berbagai macam pola yang masuk akal dan realistis, relevan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk jangan takut, khawatir tapi terus hadir untuk kepentingan mereka,” katanya lagi. (UWR)
