JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah arahan kepada jajarannya di Kabinet Indonesia Maju pada agenda Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat hari ini, Senin (3/7/2023).
Secara umum, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk menjaga stabilitas politik menjelang Pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan lancar.
“Tetap jaga stabilitas politik keamanan masyarakat dalam tahapan Pemilu 2024 agar pemilu berjalan dengan baik,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta para menteri terkait untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi musim kemarau panjang akibat El Nino. Hal itu terutama untuk mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Antisipasi musim kemarau panjang, akibat El Nino. Meskipun riil kita sudah bangun ribuan lebih dari 5000 embung, bendungan juga sudah selesai 38 akan selesai menjadi 61 tahun depan, tapi tetap ini harus urusan pasokan air di embung dan bendungan betul betul harus dikelola dengan baik dan juga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” tambah dia.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah isu di Papua turut menjadi perhatian presiden , diantaranya yakni tentang pemulihan keamanan di Papua yang harus secepat-cepatnya dilakukan serta upaya penyelamatan pilot Susi Air yang telah disandera KKB Nduga sejak Februari 2023 lalu.
“Dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya khususnya di Nduga, di Intan Jaya dan kabupaten-kabupaten lainnya,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, pemerintah terus melakukan upaya penyelamatan termasuk langkah negosiasi dengan pihak KKB meski batas waktu negosiasi yang diminta kelompok separatis itu sudah terlewati.
“Kita akan terus berusaha bernegosiasi. Sebetulnya banyak hal yang kami lakukan disana, tetapi tidak bisa saya buka di sini,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta para menteri beserta kepala lembaga untuk terus mengawal penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.
“Dan kawal terus penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu,” katanya.
Arahan ini sejalan dengan kehadiran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang dilaksanakan di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023) kemarin.
“Ini adalah langkah awal dimulai dari Aceh, dari Pidie. Di sini memang ada tiga peristiwa, di Pidie Rumah Geudong, di Simpang KKA, dan di Jambo Keupok,” katanya.
Jokowi menekankan, program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat merupakan langkah awal dan akan terus dilaksanakan.
Tak hanya non-yudisial, Jokowi menuturkan, langkah yudisial tetap bisa dijalankan apabila terdapat bukti yang cukup berat melalui prosedur yang telah ditetapkan. Namun, saat ini Presiden menekankan untuk melaksanakan langkah nonyudisial guna menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM tersebut.
“Langkah yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnas HAM menyampaikan ke Kejaksaan Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR, baru itu bisa berjalan. Tetapi kita ingin yang nonyudisial dulu yang bisa bergerak kita langsung selesaikan,” tandasnya.
Dalam waktu dekat ini, Presiden Jokowi dikabarkan akan mengunjungi Papua yang disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si. Menurutnya, Presiden Jokowi akan mengunjungi Papua termasuk di Kota Jayapura pada tanggal 5 Juli 2023.
“Beliau akan ada di sini di Papua tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga akan mengunjungi Kabupaten Keroom dan Kabupaten Asmat. Rencananya Presiden akan melakukan kunjungan dan pertemuan di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. (UWR)
