JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah didesak untuk mengambil alih LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat sebagaimana langkah nasionalisasi aset strategis yang dilakukan terhadap Freeport dan Blok Mahakam. Hal ini disuarakan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) saat menggelar aksi damai di depan Taman Pandang Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Mei 2023 lalu.
DPP KNPI menyesalkan langkah pemerintah yang memperpanjang kontrak perusahaan migas asal Inggris, British Petroleum (BP) itu atas operasional ladang gas (LNG) Tangguh di Teluk Bintuni. Kontrak resmi diperpanjang selama 20 tahun hingga 2055 mendatang.
“Seharusnya aksi heroik menasionalisasi aset strategis yang vital bagi hajat hidup seluruh rakyat kembali dilakukan Pemerintahan Jokowi dengan tidak memperpanjang kontrak LNG Tangguh. Tapi, kenapa Menteri ESDM justru memperpanjangnya?” kata Koordinator Bidang (Koorbid) Ekonomi DPP KNPI, Rasminto, dikutip dari rmoldkijakarta.id, Rabu (3/5/2023).
Selain itu, KNPI juga menyampaikan banyaknya kontroversi yang mencuat saat LNG Tangguh dikelola BP, diantaranya seperti dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, kerusakan lingkungan, hingga pembangunan tanpa persetujuan masyarakat setempat.
Tak hanya itu, BP juga dinilai tidak mengutamakan tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai sumber daya manusia yang menangani LNG Tangguh. Menurutnya, pada level middle dan top management nyatanya banyak diisi oleh tenaga kerja asing (TKA).
Dirinya kemudian membeberkan hasil kajian KNPI terkait dugaan pelanggaran kontra kerja sama (KKS) oleh BP dalam mengelola LNG Tangguh, khususnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004.Â
“Perusahaan yang beroperasi dalam industri LNG di Indonesia harus mematuhi peraturan dan regulasi yang ada guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jika perusahaan tidak mematuhi peraturan, mereka harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Rasminto, langkah nasionalisasi aset dapat dilakukan untuk selanjutnya pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mengelola proyek LNG Tangguh yang memiliki cadangan gas alam yang melimpah tersebut. Ia menyebut, Presiden Jokowi harus bertindak tegas sebagaimana saat memutuskan mengambil alih kepemilikan Freeport dan Blok Mahakam.
“Kita harus semakin tegas dalam menuntut nasionalisasi aset ini. Kita harus ingat bahwa sumber daya alam kita adalah warisan yang harus dijaga dan dikelola oleh bangsa kita sendiri demi keberlangsungan hidup generasi mendatang,” katanya.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia telah menyetujui perpanjangan Kontrak Kerja Sama Tangguh (KKS Tangguh) kepada BP sebagai operator dan mitra KKS Tangguh selama 20 tahun berikutnya. KKS Tangguh itu terdiri atas KKS Berau, Muturi dan Wiriagar, menghasilkan liquified natural gas (LNG).
Penandatanganan perpanjangan kontrak dilakukan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, BP Regional President Asia Pacific Kathy Wu, serta perwakilan mitra KKS Tangguh di Ruang Sarula Kementerian ESDM, Jumat (23/12), disaksikan Menteri ESDM Arifin Tasrif, serta dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Noor Arifin Muhammad dan pihak terkait lainnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, perpanjangan kontrak ini akan memastikan ketersediaan LNG dalam memenuhi kebutuhan, tidak hanya kebutuhan domestik, namun juga untuk mendukung kebutuhan LNG negara lain. Salah satunya untuk mendukung pencapaian target transisi energi Indonesia.
“LNG sangat penting bagi Indonesia. Sebagai negara yang tengah memasuki periode transisi energi, kami harus mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Kami percaya bahwa gas akan memiliki peran penting dalam mencapai target tersebut. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memproduksi gas di masa depan, maka dari itu Pemerintah meminta Kontraktor untuk dapat bekerja sama dan mengembangkan sumber daya,” ujar Arifin.
“Kami di sini untuk mendukung pelaku usaha hulu migas, mari bekerja bersama,” sambungnya menambahkan.
Tangguh LNG merupakan suatu pengembangan dari enam lapangan gas terpadu yang terletak di wilayah KKS Wiriagar, Berau dan Muturi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Tangguh mulai berproduksi pada tahun 2009 atau empat tahun setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah. Kini, Tangguh tengah menambah satu kilang LNG baru yaitu Train 3 dan diperkirakan rampung pada kuartal I tahun 2023. (UWR)
