JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Filep Wamafma memberikan tanggapannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam konsep negara kesejahteraan, Filep berharap program MBG mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan asupan gizi seimbang, utamanya dalam menanggulangi masalah stunting dan anemia.
“Program MBG diharapkan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. WHO juga menekankan bahwa asupan gizi seimbang sangat mendukung perkembangan anak. Anak-anak yang sehat bisa belajar lebih baik. Dengan asupan gizi yang cukup, Masyarakat akan lebih produktif dan dapat menciptakan peluang untuk secara bertahap memutus siklus kemiskinan dan kelaparan. Di sisi ini maka MBG mampu meningkatkan kesejahteraan, ini yang kita harapkan,” ungkap Filep dalam keterangan yang diterima Selasa (21/1/2025).
“Dalam kaitan ini, kekurangan gizi masyarakat dapat berdampak pada masalah kesehatan, ekonomi dan sosial. Selain itu, program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat. Edukasi tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan pangan,” urainya menambahkan.
Filep memandang, efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan merealokasi dana dari kementerian berlebih ke program-program prioritas seperti MBG. Menurutnya, harmonisasi kebijakan antar-kementerian perlu ditekankan agar tidak terjadi duplikasi anggaran dan program. Misalnya, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian harus saling berkoordinasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan MBG benar-benar terintegrasi.
Dalam rangka memastikan program MBG mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan, senator yang kini menjabat sebagai Ketua Komite III itu menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat mendukung terlaksananya MBG dengan baik, yakni (1) Peningkatan Infrastruktur Dasar di Daerah Terpencil; (2) Pelibatan Komunitas Lokal dalam Penyediaan Bahan Pangan; (3) Edukasi Gizi Berbasis Komunitas; (4) Integrasi Lintas Sektoral dalam Perencanaan dan Pelaksanaan dan (5) Alokasi Anggaran Berbasis Prioritas
“Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan transportasi harus dipercepat untuk mendukung distribusi bahan pangan bergizi di daerah terpencil. Juga infrastruktur yang memadai akan memastikan bahan pangan dapat mencapai masyarakat dengan kualitas terjaga. Penyediaan fasilitas penyimpanan makanan seperti cold storage perlu dilakukan untuk menjaga kesegaran dan kualitas bahan pangan, khususnya di daerah dengan cuaca panas dan akses terbatas. Terlebih lagi MBG yang disediakan oleh UMKM Lokal,” jelasnya.
“Dan lagi, program MBG tidak hanya fokus pada komunitas UMKM saja. Program MBG harus melibatkan petani dan nelayan lokal sebagai pemasok utama bahan pangan bergizi. Langkah ini tidak hanya mengurangi biaya logistik tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Pelatihan dan pendampingan teknis kepada petani dan nelayan terkait teknologi pertanian dan perikanan modern harus disediakan untuk memastikan produksi yang efisien dan berkualitas tinggi. Dukungan ini akan memberdayakan komunitas lokal sekaligus meningkatkan daya saing mereka,” sambungnya.
Ia menerangkan, untuk penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Filep mendorong agar edukasi ini dapat melibatkan kader gizi di tingkat desa yang telah dilatih untuk memberikan informasi terkait pola makan sehat. Program ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kesehatan mereka, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan program MBG.
“Perlu juga kebijakan yang terintegrasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif. Target penurunan prevalensi stunting, wasting, dan anemia harus dirancang secara spesifik dan terukur. Sinergi antar-sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pertanian, diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang saling mendukung dan tidak tumpang tindih,” jelas Pace Jas merah itu.
“Realokasi anggaran dari kementerian yang memiliki struktur gemuk ke program MBG harus dilakukan secara bertahap dan terencana. Evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan anggaran perlu dilakukan untuk memastikan alokasi dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini akan meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat fokus pemerintah pada program prioritas,” pungkasnya.
