JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat pada Kamis (23/11/2023) lalu. Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa pembangunan industri pupuk di Fakfak merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan pangan.
“Kita ini penduduk hampir 280 juta, oleh sebab itu kita harus mandiri, kita harus berdikari, kita harus bisa berdaulat betul dalam hal pangan,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Jokowi mengatakan, negara harus berdaulat pangan agar tidak tergantung dari suplai negara lain, terlebih dalam situasi ketidakpastian global. Ia lantas menyinggung dampak yang dirasakan akibat konflik Rusia dan Ukraina.
“Ternyata gandum kita 30 persen itu berasal dari Rusia dan Ukraina, untungnya kita mendapat suplai dari negara lain. Ini yang harus kita pikirkan dalam jangka ke depan,” kata Jokowi.
Presiden kemudian mengungkapkan kondisi di dalam negeri. Ia mengaku banyak menerima keluhan petani soal kelangkaan pupuk. Oleh sebab itu, pembangunan pabrik pupuk baru diharapkan akan membantu kebutuhan di dalam negeri.
“Sering ini dikeluhkan kalau saya ke desa, ke sawah, yang dikeluhkan oleh para petani pupuk, kelangkaan pupuk, ini yang harus kita segera selesaikan,” ucapnya.
Menurutnya, urusan pangan bukan hanya mengenai pemenuhan kebutuhan beras saja, melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman yang ditanam. Oleh sebab itu, Jokowi menyebut, pupuk sangat penting karena akan meningkatkan produktivitas tanaman baik itu padi, baik itu tebu, baik itu jagung dan lainnya.
Di sisi lain, pembangunan pabrik pupuk nitrogen di Fakfak, Papua Barat justru dianggap bukan solusi mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Pengamat pertanian sekaligus Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa mengatakan, pertimbangan pembangunan pabrik pupuk nitrogen di Papua Barat semata-mata untuk kepentingan bisnis dari PT Pupuk Kaltim.
Pertimbangan itu diantaranya dilatarbelakangi tujuan untuk meningkatkan produksi dan mengurangi biaya logistik pupuk jenis nitrogen.
“Hal lainnya barang tentu ekspansi ini mendekatkan [pabrik] ke bahan bakunya, karena bahan baku urea itu kan gas alam,” ujar Andreas, dikutip dari ekonomi.bisnis.com, Jumat (24/11/2023).
“Karena kalau kita bicara swasembada pangan ada aspek-aspek lain yang jauh lebih penting dibandingkan pupuk urea,” sambungnya.
Dia mengungkapkan, pembangunan pabrik pupuk nitrogen di Papua Barat tidak serta-merta menjadi jawaban atas permasalahan pangan di Indonesia. Pasalnya, produksi pupuk berbasis nitrogen di Indonesia telah melampaui dari kebutuhan di dalam negeri.
“Hampir pasti ya, untuk tujuan ekspor, mungkin ke Filipina atau di wilayah Pasifik. Bisa juga arahnya ke sana. Jadi murni pertimbangan bisnis menurut saya terkait pembangunan pabrik pupuk di sana,” sebutnya.
Andreas menyebut, tren peningkatan penggunaan urea secara tahunan juga cenderung rendah dan pertumbuhan konsumsi pupuk urea di dunia hanya 0,3% secara year-on-year (yoy).
Sedangkan, tren penggunaan pupuk lebih tinggi untuk pupuk berbasis fosfat dan kalium, dengan pertumbuhan sekitar 5% (yoy). Namun, ia juga mengakui adanya pabrik pupuk di Fakfak akan dapat membantu stok dan efisiensi harga pupuk untuk pertanian di Papua dan sekitarnya.
“Sedangkan Indonesia hanya mampu memproduksi urea karena memiliki bahan baku gas alam,” ucapnya. (UWR)
