BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Senator DPD RI Dr. Filep Wamafma berpesan kepada seluruh pemuda-pemudi GKI di tanah Papua, baik dari Provinsi Papua Barat, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan lewat temu raya PAM GKI se-Papua ini dapat turut melakukan kontrol dan mengawasi keterwakilan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).
Menurut Filep Wamafma fungsi kontrol ini terutama dilakukan terhadap anggota MRP yang masuk lewat jalur agama, khususnya yang mendapat rekomendasi GKI.
“Para pemuda GKI perlu untuk ikut mengontrol, agar mereka yang dipercayakan menduduki kursi lembaga MRP lewat rekomendasi GKI bisa berkontribusi kepada pemuda/i GKI di setiap wilayah lembaga kultur tersebut,” kata Filep saat menjadi pembicara pada acara temu raya PAM GKI se-Papua di Teluk Bintuni, Selasa (18/7/2023).
Lebih lanjut, wakil ketua Komite I DPD RI ini menyarankan kepada semua Pemuda GKI untuk membuat keputusan tertulis dan menyerahkan kepada ketua Sinode GKI di tanah Papua.
Tujuannya, agar setelah anggota MRP dilantik, ketua sinode dapat bertemu secara langsung dengan semua anggota MRP yang berasal dari jalur GKI untuk membuat maklumat dan memperhatikan tugas yang diemban.
“Sebab mereka berasal dari GKI, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus melihat persoalan di GKI. Jadi, saya harap ada keputusan dari kegiatan ini dan diserahkan kepada ketua Sinode GKI Tanah Papua di Jayapura,” ujar Filep.
“Sehingga ada perhatian dari anggota MRP yang menggunakan rekomendasi GKI. Artinya ketika sudah dipercayakan dan tidak melaksanakan tugas mereka sesuai rekomendasi itu, maka pantas untuk diberikan warning,” ungkap Filep.
Filep menambahkan, keberadaan anggota MRP juga atas dasar UU Otsus termasuk dibiayai oleh dana Otsus. Dirinya berharap, para wakil di MRP dapat benar-benar memahami masalah masyarakat Papua terutama OAP melalui reses dan aspirasi. Anggota MRP utusan GKI diharapkan juga peduli dan berkontribusi bagi kemajuan pemuda/i GKI di setiap wilayah lembaga kultur. (WRP)
