PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1.036 triliun untuk pembangunan di Papua dalam kurun waktu 2014-2022. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan Papua Youth Creative Hub seperti disiarkan melalui kanal YouTube Setpres, Selasa (21/3/2023).
“Itu pembangunan-pembangunan yang ada disini (Papua) dari 2014 sampai 2022, ini hati-hati. Anggaran yang keluar dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota telah keluar Rp 1.036 triliun. Uang ini uang yang sangat besar sekali,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. Dirinya berharap agar anggaran itu tidak dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya, korupsi termasuk faktor terbesar yang menghambat berjalannya pembangunan di daerah.
“Saya minta kepada masyarakat di tanah Papua tolong ini diawasi, dikawal, diamati terus, jangan sampai belok kemana-mana, nanti tidak akan jadi barang. Hati-hati mengenai ini. Karena korupsi menjadi momok semua provinsi dalam rangka pembangunan di daerah-daerah kita,” ungkapnya.
“Sekali lagi saya minta diawasi, dikawal terus dilihat betul karena duitnya gede sekali yang ada di tanah Papua,” sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ia menuturkan, agenda pembangunan di tanah Papua menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, gelontoran anggaran tersebut sudah memberikan dampak besar bagi Papua terutama terlihat dari perbaikan infrastruktur. Hal itu menunjukkan bahwa saat ini pembangunan di Indonesia tidak lagi terkesan jawa sentris.
“Dan tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan,” ujar Jokowi menambahkan.
Dirinya lantas menyampaikan sejumlah infrastruktur yang telah dibangun di Papua, diantaranya yakni Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 Km dan jalan di perbatasan 1.098 Km, Jembatan Youtefa 1,3 Km ada di Jayapura.
“Bandara Domine Eduard Osok di Sorong juga kita perbaiki terminalnya, bandara di Wamena kita bangun, Jayawijaya. Kemudian juga pembangunan lintas batas di 3 lokasi. Seingat saya di Skouw, di Sota, kemudian terakhir di Yetetkun di Boven Digoel, semuanya telah kita selesaikan,” ujar Jokowi.
Usai menghadiri peresmian PYCH, Jokowi kemudian memimpin rapat terbatas (ratas) membahas persoalan Papua. Ratas tersebut diikuti para pejabat terkait, antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko Hingga Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Terkait ratas itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi awalnya mendengarkan secara langsung terkait dengan perkembangan seluruh program kebijakan yang berlangsung di Papua.
“Hari ini kita berada di Papua, baru saja kita melaksanakan rapat terbatas antara Panglima, Kapolri, Kapolda, Pangdam dan kesatuan wilayah serta Kabin, KSP, dipimpin Pak Presiden untuk mendengar langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan wilayah,” kata Sigit.
Menurut Sigit, Jokowi juga memberikan beberapa pengarahan serta instruksi kepada seluruh jajarannya. Diantaranya adalah dilakukannya kesatuan atau integrasi antara program di Pemerintah Pusat dengan daerah.
Ia menyebut, presiden memerintahkan jajaran TNI-Polri dan lainnya untuk bekerja secara lebih terintegrasi, mengkoordinasikan dengan baik antara program-program pusat dengan program-program di daerah.
“Sehingga, TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Sigit.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa keberadaan TNI di Papua adalah untuk mendukung penegakan hukum Polri.
“Pasukan TNI yang berada di Papua, ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri. Sehingga, TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang tergelar baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua,” ujarnya.
“Ini semuanya, tentunya selain pengamanan perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi membackup Polri dalam rangka penegakan hukum,” kata Yudo. (UWR)
