JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pendeta Lipiyus Biniluk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).
Pertemuan ini dilakukan di tengah sejumlah persoalan yang terjadi di Papua, kasus pembunuhan disertai mutilasi di Mimika, kekerasan terhadap warga sipil di Mappi hingga persoalan massa pendukung yang memprotes penetapan tersangka Gubernur Papua.
Pendeta Lipiyus menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Presiden Jokowi juga untuk masukan sebagai kewajiban salah satu pemuka agama.
“Saya seperti ini tetapi memberikan masukan kepada pemimpin negara itu kewajiban sebagai pendeta,” kata Lipiyus seperti dilansir dari Antara, Senin (19/9/2022).
Menurut Lipiyus, kedatangannya juga karena urusan pribadi terkait persoalan penting bagi bangsa Indonesia dan tidak hanya terkait dengan Papua.
“Kami juga ada urusan pribadi. Urusan pribadi yang paling penting saya tidak mau ngomong, tapi itu luar biasa, untuk bangsa besar ini. Kami ambil sikap untuk bangsa ini, bukan (hanya) Papua,” ujar Lipiyus.
Pertemuan Pendeta Lipiyus dengan Presiden Jokowi ini bukan yang pertama terjadi. Sebelumnya, Pdt Lipiyus sempat melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada 25 Juli 2015 silam dan menyatakan bahwa insiden Tolikara bukan konflik agama.
Saat itu, selaku Ketua FKUB Papua, Pdt Lipiyus membentuk tim investigasi terkait insiden di Kaurbaga, Kabupaten Tolikara, pada saat Idul Fitri 1436 Hijriah atau 17 Juli 2015. Menurutnya, pembenahan pola komunikasi antarmasyarakat maupun masyarakat dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci untuk mencegah berulangnya insiden serupa.
“Tolikara bukan masalah agama. Masalah dasar adalah komunikasi yang tak berjalan baik,” kata Lipiyus saat itu.
Sementara itu, situasi di Papua sedang memanas saat ini. Sejumlah massa simpatisan Gubernur Papua Lukas Enembe dari sejumlah daerah berusaha memaksa masuk ke kota Jayapura, Papua. Massa datang dengan menggunakan kendaraan hingga berjalan kaki.
Massa hendak menyuarakan penolakan atas penetapan status tersangka terhadap Gubernur Lukas Enembe oleh KPK. Penetapan status tersangka ini dinilai bentuk kriminalisasi terhadap orang nomor satu di Papua itu.
Dijaga ketat pihak kepolisian, massa nampak terus menyuarakan tuntutannya. Namun, para koordinator aksi menegaskan pihaknya akan tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap Gubernur Lukas Enembe. (UWR)
