JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Setelah desakan dari berbagai pihak termasuk Komite I DPD RI, kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 Orang Asli Papua (OAP) di Timika, mulai diperhatikan Komnas HAM RI. Komnas HAM mengirim komisionernya Choirul Anam, ke Papua pada Rabu (7/9) kemarin. Terkait hal ini, Senator Papua Barat Filep Wamafma, menyampaikan pandangannya.
“Saya mengapresiasi Komnas HAM yang datang ke Papua untuk kasus ini. Akan tetapi yang terpenting ialah langkah konkret selanjutnya setelah kunjungan ke Papua,” ujar Filep, Kamis (8/9/2022).
Anggota Komisi I DPD RI ini berharap agar kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap OAP ini dibuka ke publik. Filep memberi contoh adanya transparansi dalam kasus Ferdy Sambo.
“Sebagai anggota Komite I DPD RI, saya meminta agar Komnas HAM mengedepankan transparansi dalam penyelidikan kasus ini,” katanya.
“Kalau kita lihat, kasus Sambo sangat transparan oleh Komnas HAM. Bahkan motifnya juga diungkapkan. Sekarang, beranikah hal serupa dilakukan terhadap kasus pembunuhan dan mutilasi OAP ini? Apakah Komnas HAM mau melakukan konferensi pers setiap waktu sebagaimana penanganan kasus Sambo?” tanya Filep.
Lebih lanjut, senator Papua Barat ini sangat mendorong adanya keterbukaan informasi dalam kasus mutilasi dan pembunuhan ini. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan penanganan kasus ini.
“Kasus ini kan melibatkan oknum aparat TNI. Sangat sensitif dan bisa saja membuka rangkaian kejahatan yang terencana terhadap OAP. Inilah kejahatan kemanusiaan yang sebenarnya, dimana Komnas HAM harus terlibat. Jika termasuk perkara koneksitas, maka peran sipil juga harus ikut dibuka dan di-clearkan, jangan sampai menjadi bola liar dan tuduhan dilemparkan kemana-mana”, kata Filep menjelaskan.
“Sampai sekarang juga belum ada rilis resmi dari Komnas HAM dan perwakilannya di Papua. Oleh sebab itu, saya akan tetap mendorong transparansi ini, agar tidak ada kesan Komnas HAM pilih-pilih kasus, atau lebih mementingkan kasus lain seperti kasus Sambo,” kata Filep di ruang kerjanya.
Filep mengingatkan bahwa kunci keberhasilan dari penegakan hukum terhadap persoalan HAM yang melibatkan oknum aparat ialah adanya transparansi. Hal ini tentu juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
“Penegakan hukum harus adil dan transparan, termasuk di dalamnya perlu adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait secara terus-menerus dan tanpa mempertimbangkan jabatan atau faktor lain. Hukum harus berpihak pada kebenaran dan memberikan keadilan kepada pihak yang benar, tanpa pandang bulu,” kata Filep mengakhiri wawancara dengan awak media.
