JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat bicara perihal situasi keamanan di Papua belakangan ini. Moeldoko menilai TNI perlu diberi peran lebih dominan dalam menangani gangguan keamanan di Papua. Terlebih masih adanya kelompok kriminal bersenjata disana.
“Perlu dipikirkan kembali lembaga yang diberi peran utama dalam menangani situasi di Papua. Kurang tepat kalau (peran utamanya) itu polisi, karena memang bukan domain operation-nya di situ. Sehingga nanti perlu otoritas yang kuat kepada TNI,” ucap Moeldoko dikutip dari Antara, Rabu (5/7/2023).
Mantan Panglima TNI itu juga menyebut perlu adanya redefinisi mengenai ancaman yang ada di Papua. Salah satunya tentang penggunaan istilah kelompok kriminal bersenjata (KB). Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena mempengaruhi penanganan atau operasi yang dilakukan.
“Karena itu akan mempengaruhi pola operasi yang digunakan, dan dari pola operasi itu akan menentukan siapa role utamanya,” kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, usulannya itu juga telah disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ia menyampaikan, perlunya dipikirkan kembali mengenai lembaga yang diberi peran utama menangani keamanan di Papua.
“Saya juga sudah sampaikan itu harus ada perbaikan untuk operasi ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, perihal kasus penyanderaan pilot Susi Air, Moeldoko mengatakan operasi penyelamatan itu membutuhkan waktu. Meskipun begitu, pemerintah terus berupaya yang terbaik agar pilot dapat kembali dengan selamat. Menurutnya, pembebasan tak boleh dilakukan secara gegabah.
“Jadi kita juga kan melihat dinamika lapangannya. Kalau tentaranya nanti ngawur, pembebasan korban kan repot juga. Harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada tindakan-tindakan gegabah,” kata Moeldoko sebelumnya saat konferensi pers di Lobby Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat.
“Ada pendekatan-pendekatan diplomasi, soft pendekatan, soft approach-nya ada, hard approach-nya. Masing-masing sudah tahu bagaimana melaksanakan perannya. Kepolisian melaksanakan peran seperti apa, TNI melaksanakan peran seperti apa, Kementerian Luar Negeri melaksanakan peran seperti apa, ada. ada jalur-jalur yang telah ditempuh,” sambungnya.
Selain itu, Moeldoko menekankan bahwa pemerintah juga ingin membebaskan sandera tanpa mengakibatkan korban jiwa, sebagaimana yang diminta oleh Pemerintah Selandia Baru.
“Sekali lagi bahwa ada sebuah permintaan dari Pemerintah New Zealand supaya dalam penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban,” jelasnya.
Kondisi terkini pilot Susi Air
Setelah beberapa bulan disandera oleh KKB Nduga, kondisi terkini pilot Susi Air diungkapkan oleh Komnas HAM perwakilan Papua. Terlebih, batas waktu tuntutan dan ancaman KKB menembak pilot tersebut telah lewat.
Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandey mengungkapkan bahwa berdasarkan komunikasi terakhir pihaknya, disebutkan kondisi pilot Philip Mark Mehrtens saat ini baik-baik saja. Menurutnya, proses negosiasi masih terus berjalan.
“Sandera dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Negosiasi saat ini sedang dilakukan. Sekali lagi saya berkeyakinan sejak awal bahwa mereka akan memperlakukan sandera secara baik,” kata Frits Ramandey dikutip dari detikcom, Rabu (5/7/2023).
Terkait tebusan uang sebesar Rp 5 miliar, Frits menyebut, pimpinan KKB Nduga Egianus Kogoya belum memberikan tanggapan apapun. Menurutnya, saat ini Egianus Kogoya hanya meminta rundingan.
“Sejauh saya komunikasi, mereka belum mengatakan biaya yang dibutuhkan. Mereka hanya minta rundingan. Kalau nominal belum disebutkan. Semoga dalam waktu dekat sudah ada semacam sinyal baik dalam pembebasan pilot. Saya percaya dan yakin sekali,” jelasnya. (UWR)
