MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Dalam agenda reses ke Manokwari, Jumat (15/11/2024), Direktur RSUD Manokwari drg. Yannie Febby Martina Lefaan, Sp., PM menyampaikan keluhannya terkait beberapa masalah keterbatasan pelayanan Kesehatan di RSUD Manokwari kepada Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum.
Dalam penjelasannya, drg. Yannie mengatakan bahwa selama dipercaya memimpin di RSUD Manokwari, ia telah melaksanakan beberapa kebijakan untuk memberikan akses pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
Dalam kepemimpinannya, Yannie mengatakan bahwa telah membentuk tim khusus yang menerima masalah di lingkungan RSUD. Ia menjelaskan bahwa beberapa masalah yang dihadapi saat ini adalah sebagai berikut:
1. Masalah ketersedian darah kepada pasien terutama bagi ibu melahirkan.
2. Penyedian obat-obatan yang tidak mencukupi sesuai kebutuhan pasien sehingga pihak RSUD selalu menyarankan pasien untuk membeli obat keluar.
3. Fasilitas Alat Kesehatan menjadi masalah serius.
4. Masalah tenaga kesehatan masih terbatas.
5. Masalah pasien yang tidak paham dengan alur pelayanan BPJS.
6. Beban tugas yang harus ditangani petugas kesehatan.
Dari penjelasannya ini, drg. Yannie menjelaskan secara terperinci dari 6 poin tersebut dan berharap segera ada solusi untuk menjawab setiap poin masalah itu. Bahkan dia berharap klaim BPJS setidaknya menjawab persoalan operasional yang dialami oleh pihak RSUD, sebab satu pasien yang dirawat di RSUD dapat memerlukan biaya lebih besar dari yang diklaim oleh pihak BPJS.
“Terkait masalah darah bagi pasien selalu dibeli oleh pihak RSUD kepada pihak PMI sebagai penyedia transfusi darah, namun sejujurnya pihak RSUD terkadang kesulitan karena setiap darah yang diambil tidak bisa langsung digunakan ke pasien dan harus diperiksa dahulu, apakah cocok bagi pasien atau tidak. Apalagi RSUD Manokwari belum memiliki UTD (unit transfusi darah),” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk satu orang pasien bersalin dibutuhkan 14 kantong darah. Bahkan pihak RSUD selalu meminta kepada pasien untuk membantu membeli darah keluar atau membawah pendonor ke RSUD namun pihak RSUD juga terkendala lantaran tidak memiliki UTD.
Tak hanya itu, kata dia, RSUD juga terkendala tenaga kesehatan dan sesekali pihaknya ke PMI untuk mengecek kebutuhan darah kepada pasien. Tenaga kerja yang terbatas ini juga berdampak pada pelayanan yang tidak maksimal.
Atas keluhan Direktur RSUD Manokwari ini, Dr. Filep Wamafma menekankan bahwa masalah ini merupakan aspirasi yang akan segera dikomunikasikan kepada pihak Kementerian Kesehatan. Tujuannya agar segera ada perhatian kepada pihak RSUD Manokwari. Filep pun menyarankan pihak RSUD untuk membuat telaahan atas aspirasi tersebut dan menyampaikan rekomendasi penyelesaiannya.
“Dalam beberapa kali kesempatan, saya menemui sejumlah masalah pelayanan kesehatan yang tidak hanya terjadi di RSUD Manokwari, namun juga di Provinsi dan kabupaten lain di Papua Barat. Maka sesuai kewenangan Komite III di bidang kesehatan, kami akan segera berkomunikasi dengan kementerian terkait agar segera dicari solusi menjawab masalah pelayanan kesehatan di Papua Barat,” ungkap Filep.
“Apabila masalah yang bisa ditangani dengan sumber APBD, maka Komite III DPD RI akan menyurati kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten setempat. Sebaliknya apabila masalah berkaitan dengan APBN, maka akan menyurati Menteri Kesehatan untuk segera menjawab apa yang menjadi keluhan di RSUD di Papua Barat. Kita terus upayakan yang terbaik untuk menindaklanjuti,” pungkasnya. (WRP)
