JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Maruli Simanjuntak menyebut kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga sipil di Mimika Papua bukan merupakan pelanggaran HAM berat lantaran tidak menggunakan kekuatan institusi.
“Oh, beda, kalau pelanggaran berat itu menggunakan kekuatan institusi, itu pelanggaran HAM,” kata Maruli di Mabes AD, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (15/9/2022).
Selain itu, Maruli mengatakan, kasus di Mimika itu tidak menggunakan rantai komando maupun senjata milik negara sehingga tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Maruli, kasus mutilasi tersebut masuk kategori kejahatan kriminal.
“Kalau ini kan kriminal, kejahatan maksud saya itu. Tidak memakai rantai komando tidak menggunakan senjata punya negara. Kalau ini kriminal saja sudah,” terang Maruli.
Prajurit TNI AD kini menjadi sorotan publik karena selain di Mimika, prajurit TNI juga diduga terlibat dalam kasus kekerasan di Mappi yang menewaskan 1 orang warga sipil, juga pada kasus pengeroyokan terhadap preman hingga tewas di Salatiga, Jawa Tengah.
“Karena banyak terus terang ini. Kita sekarang menghadapi masalah mutilasi, itu jelas (masalah) individulah,” kata Maruli.
Maruli mengaku kesal atas sejumlah kejadian yang terjadi belakangan ini. Hal itu sangat disayangkan lantaran akibat ulah oknum juga berdampak pada nama baik institusi.
“Ada yang begini, kita kesal juga sampai ada kejadian begini. Ada yang sampai mati, kita kesel juga, walaupun yang saya bilang dia punya excuse, gitu kira-kira. Tentara itu organisasinya sekian ratus ribu, tapi kejadian individu berapa orang, kelompok, ya sudah jelek tuh semuanya. Itu risiko kami sebagai korps,” ucapnya.
“Makanya kita harus mulai bangun lagi dengan latihan-latihan lagi sekarang. (Imbas kurang latihan) Akhirnya begitu banyak menganggur celingak-celinguk, jadi nggak jelas gitu. Itu salah satu evaluasi,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Maruli meminta seluruh prajurit TNI AD turut mengatasi persoalan masyarakat sekitar. Menurutnya, TNI juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kementerian untuk bisa berjalan membantu kesulitan masyarakat. (UWR)
