PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Meningkatnya gangguan keamanan di wilayah Papua mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), memberikan atensi khusus guna mengantisipasi gangguan keamanan di Papua.
“Kemenkopolhukam wajib memberi atensi khusus untuk mengantisipasi gangguan keamanan di Tanah Papua,” kata Christina, Selasa (17/1/2023).
Christina mengatakan, langkah antisipatif perlu dilakukan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua terutama yang berada di daerah rawan konflik bersenjata seperti Pegunungan Bintang, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, dan daerah lain yang dianggap rawan.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini meyakini bahwa panglima TNI, para kepala staf angkatan, dan Kapolri yang belum lama ini mengunjungi Papua sudah memahami situasi dan kondisi lapangan, sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang tepat. Ia menilai, aparat keamanan juga perlu memperhatikan potensi gangguan keamanan terutama usai penangkapan Gubernur Papua non-aktif Lukas Enembe.
Gangguan keamanan di Papua belakangan ini meningkat akibat ulah segerombolan orang yang biasa disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB). Gerombolan bersenjata di Oksibil, Pegunungan Bintang sejak Sabtu (7/1) kembali menebar teror.
Diantaranya membakar gedung SMKN 1 dan Disdukcapil Pegubin serta menembak pesawat terbang milik Ikairos sesaat hendak mendarat di Bandara Oksibil. Akibatnya, sebanyak 187 warga sejak Kamis (12/1) mengungsi ke Sentani, Papua lantaran ketakutan.
Direktur Kriminal Umum Polda Papua Komisaris Besar Faizal Rahmadani menyampaikan, sebanyak satu kompi anggota Satgas Damai Cartenz telah bersiaga di Oksibil sejak Sabtu (14/1/2023) lalu.
“Satu kompi anggota Satgas Damai Cartenz sudah bergabung dengan aparat keamanan di Oksibil dan berharap wilayah itu segera kembali kondusif,” kata Faizal yang juga merupakan komandan Satgas Damai Cartenz 2023.
Dalam kesempatan yang sama, Faizal mengungkapkan bahwa banyak pemuda Papua berusia di bawah 25 tahun yang bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurut Faizal, para pemuda ini diduga bergabung lantaran terbatasnya lapangan pekerjaan.
“Memang benar saat ini banyak pemuda yang bergabung dan menjadi anggota KKB dan usia mereka di bawah 25 tahun. Selain bergabung dengan KKB, mereka juga sering kali melakukan tindak kriminal,” kata Faizal dilansir Antara, Sabtu (14/1/2023).
Faizal menilai apabila lapangan pekerjaan semakin bertumbuh dan dapat merangkul para pemuda tersebut maka akan dapat berdampak pada menurunnya gangguan keamanan di wilayah Papua. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah daerah terutama dinas terkait dapat segera memberikan solusi terkait hal ini.
“Bila nanti lapangan pekerjaan dibuka dan mereka direkrut, gangguan kamtibmas di wilayah itu berkurang,” ucapnya. (UWR)
