PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Pendidikan Kesetaraan dinilai menjadi salah satu solusi untuk menekan tingginya angka putus sekolah di Papua Barat. Pasalnya angka putus sekolah di wilayah itu telah menembus angka 68.988 orang.
Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kemdikbudristek Samto menyampaikan Pendidikan Kesetaraan adalah program untuk memberikan layanan bagi anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah atau orang dewasa yang belum pernah memiliki kesempatan untuk belajar di pendidikan formal pada masa usia sekolahnya.
“Walaupun sudah wajib belajar ya, anak-anak usia sekolah itu jumlahnya menurut Bappenas ini masih ada 4,4 juta anak usia sekolah (7-21 tahun) yang belum sekolah, yang tidak sekolah. Belum lagi nanti usia dewasa yang belum lulus SD, SMP, SMA, jumlahnya cukup banyak, ini masih harus kita tangani,” kata Samto dilansir dari laman resmi PMPK, Selasa (8/11/2022).
Samto menerangkan, pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non-formal yang juga memiliki tugas yang sejajar dengan pendidikan formal. Selain itu, lanjut Samto, Pendidikan Kesetaraan juga merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang harus bekerja lantaran memiliki latar belakang keterbatasan kondisi ekonomi.
“Anak-anak yang di daerah tertentu, dia harus bekerja. Walaupun sudah ada larangan mempekerjakan anak di bawah umur, tetapi kan kita tidak bisa menutup mata yang membantu orang tua dan sebagainya. Kan tidak mungkin kita menghukum orang tua yang anaknya membantu jualan. Tapi kita juga memberikan layanan pendidikan,” jelas Samto.
Lebih lanjut, menurutnya, saat ini Pendidikan Kesetaraan ini telah berkembang dan menjadi pendidikan alternatif atau pilihan bagi peserta didik yang berasal tidak hanya dari masyarakat yang putus sekolah dan putus lanjut di jenjang pendidikan melainkan juga bagi masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan dengan tetap menekuni passion atau minat tertentu.
Pendidikan alternatif melalui pendidikan kesetaraan ini juga telah berdiri dan berjalan di kota Manokwari. Diantaranya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kasih Rumbai Koteka di Kota Manokwari.
Menurut Ketua Yayasan Kasih Rumbai Koteka Ayub Msiren, sebanyak 174 peserta didik saat ini sedang mengikuti pendidikan jalur kesetaraan A (SD) , B (SMP) , dan C (SMA) yang berlokasi di tiga kelurahan di kota Manokwari, yakni kelurahan Sanggeng, Manokwari Barat dan kelurahan Padarni.
“Hari ini merupakan pertemuan ke tujuh sejak PKBM ini dilaunching dengan
pertemuan seminggu dua kali dalam seminggu (Rabu dan Jumat) waktu belajar 2 jam,” kata Ayub Msiren, dikutip dari Antara, Sabtu (5/11/2022).
Kegiatan PKBM Kasih Rumbai Koteka ini juga mendapat dukungan dari Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga. Ia pun mendorong agar pendidikan paket kesetaraan menjadi salah satu solusi mengatasi kesenjangan pendidikan akibat putus sekolah di Papua Barat.
“Pendidikan paket kesetaraan yang digelar PKBM Kasih Rumbai Koteka sangat positif, karena membuka kesempatan bagi anak-anak, remaja, dan pemuda untuk melanjutkan pendidikan mereka yang sempat putus dengan berbagai latar belakang persoalan,” ungkapnya.
Kapolda juga memberikan motivasi kepada para peserta didik untuk terus semangat mempersiapkan masa depan yang cemerlang melalui pendidikan. Ia juga menyatakan pihaknya siap untuk turut memfasilitasi pendidikan guna menurunkan tingginya angka putus sekolah tersebut.
“Saya prihatin dengan angka puluhan ribu warga Papua Barat putus sekolah. Oleh karena itu, melalui sinergitas yang telah dibangun, Polda Papua Barat dan jajaran siap memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak putus sekolah,” ujar Kapolda. (UWR)
