Jumat, 1 November 2024
BerandaNasionalPimpin Rapat Pleno Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma Tekankan Sejumlah...

Pimpin Rapat Pleno Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma Tekankan Sejumlah Agenda Penting

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite III DPD RI melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda pembahasan Jadwal Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Padjajaran Gedung B DPD RI pada hari ini, Senin (14/10/2024).

Dalam rapat ini juga dibahas kompilasi hasil reses Komite III Tahun Sidang 2023-2024 yang disampaikan oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) dan pembahasan Konsepsi Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif DPD RI tentang Perubahan Atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang disampaikan oleh Pusat Kajian Hukum (Pusjakum).

Komite III DPD RI memiliki sebanyak 12 bidang tugas antara lain: Pendidikan, Agama, Kebudayaan, Kesehatan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Kerja, Keluarga Berencana, Perpustakaan dan Ekonomi Kreatif.

Dari dua belas bidang tugas Komite III itu, Bidang pendidikan menjadi bidang yang paling banyak menerima aspirasi yakni sebanyak 314 yang disampaikan oleh 25 provinsi. Sedangkan jumlah aspirasi terendah terkait Bidang Perpustakaan yakni 10 aspirasi yang disampaikan oleh 7 provinsi.

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyampaikan bahwa di periode ini, Komite III akan terus meningkatkan kinerja, utamanya dalam menindaklanjuti aspirasi daerah yang disampaikan oleh masyarakat dan para senator.

“Ke depan Komite III berkomitmen bahwa setiap aspirasi masyarakat harus tuntas ditangani, sehingga tidak sebatas hanya sebagai pandangan atau masukan saja. Tapi kita berharap bahwa setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan seluruh anggota itu mampu terealisasi secara optimal,” ujarnya.

Realisasi tersebut, lanjut senator Papua Barat itu, akan ditempuh diantaranya dengan membangun hubungan sinergis dengan lembaga eksekutif selaku pelaksana kebijakan dan keputusan pemerintah. Hal itu juga dibarengi dengan fungsi pengawasan atas implementasi kebijakan di daerah.

“Kita akan membangun kemitraan yang kuat, bersinergi dengan eksekutif sehingga aspirasi-aspirasi itu dapat diperhatikan dan mampu menjadi skala prioritas. Dan kita optimis mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan maksimal,” jelasnya.

“Kita juga akan memperdalam dengan kajian-kajian khusus sesuai bidang terkait, agar aspirasi dapat dipahami secara menyeluruh, sehingga setiap rapat dan upaya kita ini betul-betul memberikan hasil yang bermanfaat dan kontributif di bidang maupun persoalan terkait,” kata Filep. (UWR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini

- Advertisment -