BOGOR, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan peresmian 3 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo diantaranya membahas daerah otonomi baru (DOB) Papua.
Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor pada Kamis (3/11/2022) itu berkaitan dengan persiapan peresmian ketiga provinsi baru di Papua.
“Hari ini, Mendagri menghadiri rapat terbatas dengan menteri-menteri terkait. Dipimpin Bapak Presiden,” ujar Benny, Kamis.
Benny menambahkan, persiapan peresmian DOB hampir memenuhi 100 persen. Meskipun begitu, Kemendagri belum dapat memastikan jadwal peresmian 3 provinsi di bumi Cenderawasih tersebut.
“(Persiapan peresmian) mendekati 100 persen. Karena sudah disiapkan beberapa bulan lalu. Beberapa aspek bisa dikatakan siap,” kata Benny.
Terkait hal itu, Wamendagri John Wempi Wetipo menargetkan peresmian Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tengah, akan dilakukan sebelum tanggal 10 November 2022.
“Harapan kita sebenarnya akhir bulan ini tetapi waktu terlalu mepet, jadi kita harap kalau tidak ada perubahan itu sebelum 10 November jadi itu sekaligus peresmian DOB dan Pj dilantik,” ujar Wetipo di Jayapura, Jumat (28/10/2022).
Sementara itu, Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Papua Tengah meminta agar putra asli Papua Tengah menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di provinsi baru itu. Permintaan itu diungkapkan oleh Petrus Badokapa selaku Ketua Asosiasi kepada Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian.
“Karena itu, jika posisi Penjabat Gubernur tidak diisi oleh putra asli Meepago, maka kami Asosiasi DPRD se-Provinsi Papua Tengah memohon dengan hormat kepada Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri bahwa jabatan Sekretaris Daerah Papua Tengah itu harga mati harus diberikan kepada putra asli Papua Tengah,” kata Petrus, dikutip Sabtu (5/11/2022).
Ia pun menyebutkan sejumlah nama yang dinilainya layak menjadi Sekda Provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu, Petrus menekankan kembali posisi Sekda harus diisi oleh putra asli Papua Tengah.
“Dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan ini, seperti drg. Aloysius Giyai, M.Kes, dan Ausilius You, S.Pd, MM, Marthen Ukago dan Petrus Agapa. Jangan bawa orang dari luar wilayah Papua Tengah jadi Sekda di wilayah kami. Itu namanya pelecehan martabat dan harga diri kami kami orang Meepago,” katanya.
“Untuk apa pemekaran Provinsi Papua Tengah kalau SDM Papua Tengah tidak diberdayakan? Pemekaran ini bukan ajang bagi-bagi kue kekuasaan atau jabatan. Kami wilayah Meepago adalah pencetak SDM birokrat di Papua. Dari tiga DOB yang baru, dari sisi SDM justru kami yang paling siap. Karena itu, sekali lagi kami minta Presiden dan Mendagri, wajib hukumnya menempatkan putra asli Papua Tengah sebagai sekretaris daerah,” imbuh Petrus.
Meskipun begitu, ia menambahkan, Asosiasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Papua Tengah yang meliputi 8 DPRD Kabupaten yakni Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Puncak Jaya, dan Puncak, pada prinsipnya sangat mendukung pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah dengan ibukota Nabire sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022. (UWR)
