PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Muhammad Ridwan Rumasukun yang saat ini menjabat Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua sebagai Penjabat (Pj) Gubernur menggantikan Lukas Enembe.
Penunjukan Muhammad Ridwan Rumasukun dilakukan bersamaan dengan penunjukan 9 Pj Gubernur di 9 provinsi lainnya yang masa jabatannya habis pada awal September 2023. Nama-nama itu diputuskan dalam rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang digelar pada Kamis (31/8/2023).
Selain Ridwan Rumasukun, 9 nama Pj Gubernur yang Ditunjuk Presiden Jokowi antara lain: Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.
Pj Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Azroi, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi dan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.
Tak berselang lama, penunjukan Ridwan Rumasukun seketika menuai protes dari kelompok masyarakat Papua karena Pj Gubernur tersebut bukan asli orang Papua (OAP). Seorang tokoh pemuda Papua Bony Mofu mengatakan masyarakat menginginkan Anthonius M Aryobaba yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua.
Menurutnya, sosok Anthonius M Aryobaba yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Papua layak dan berkompeten untuk menjabat Pj Gubernur Papua. Selain itu, Anthonius juga termasuk dalam nama yang diusulkan menjadi Pj Gubernur Papua oleh DPR Papua.
“Diskriminasi orang asli Papua, dimana adanya oknum yang berusaha mencekal putra terbaik Papua bapak Anthonius M Aryobaba untuk bisa terpilih menjadi Pj Gubernur Papua 2023-2024,” kata Bony Mofu dalam keterangannya, Jumat (1/9/2023).
“Bapak Anthonius M Aryobaba merupakan salah satu kandidat dari usulan DPR Papua setelah menyerap aspirasi dari masyarakat Papua untuk direkomendasikan menjadi Pj Gubernur Papua 2023-2024,” sambungnya.
Bony mengatakan, sepak terjang Anthonius yang baik membuat masyarakat percaya dirinya layak menjadi Pj Gubernur. Ia menyebut, Anthonius bersih dari korupsi dan tidak pernah dipanggil menjadi saksi di dalam suatu persidangan. Menurutnya, Anthonius M Aryobaba juga banyak didukung oleh beberapa elemen masyarakat di Papua.
Bahkan pada Kamis (31/8/2023), sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi terkait penunjukan Pj Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun. Bahkan, massa yang terdiri dari HMI, PERMAHI, GMM, GPMI dan Lima Nusa mendesak KPK mengusut dugaan penyalahgunaan APBD Papua 2022 dan 2023 Ridwan Rumasukun.
Melansir dari metrotvnews, Jumat (1/9/2023), dalam aksi itu, koordinator aksi Don Syahril menyampaikan bahwa pihaknya memiliki temuan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp1,5 triliun oleh Ridwan Rumasukun.
Menanggapi aksi itu, Anggota BP3OKP Alberth Yoku menyebut Presiden Jokowi atau KPK memberi perhatian khusus untuk memeriksa dugaan kasus korupsi di Papua. Alberth juga meminta Mendagri untuk melakukan evaluasi pada para pejabat di Provinsi Papua.
“Kami beri apresiasi penuh dan mendukung sesuai surat mereka. Dan kalau memang indikasi tentang adanya korupsi di Papua kami harapkan Presiden (Jokowi) memberi perhatian, juga KPK segera melakukan tugasnya,” kata Alberth kepada wartawan. (UWR)
