PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI-Polri saat melaksanakan tugas pengamanan ibadah salat tarawih di Puncak Jaya Papua. Dua aparat keamanan tersebut meninggal dunia akibat penembakan yang telah dikonfirmasi oleh pihak OPM ataupun KKB Papua.
Filep mengaku prihatin dan sangat menyayangkan peristiwa yang kembali memakan korban di Papua. Pasalnya, konflik yang berkepanjangan ini sudah banyak menelan korban jiwa baik dari TNI-Polri, warga sipil maupun KKB Papua. Sehingga menurutnya, kejadian kekerasan bersenjata yang terus berulang itu merupakan persoalan serius yang harus segera diselesaikan.
Senator Filep berharap pemerintah melakukan evaluasi pendekatan penanganan konflik Papua untuk menemukan cara penyelesaian dan solusi yang tepat sehingga kedamaian segera tercipta khususnya di daerah-daerah rawan konflik.
“Bagi saya kondisi keamanan di Papua saat ini menuntut kepada semua pihak terutama kepada pemerintah untuk dapat mengevaluasi, bila perlu mengubah metode atau cara penyelesaian konflik ini. Konflik di Papua ini tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan biasa, pasalnya peristiwa ini terus berulang dan terus memakan korban jiwa,” ungkap Filep, Senin (27/3/2023).
“Menurut saya yang pertama, pemerintah harus memutus berulangnya kejadian jatuhnya korban jiwa akibat konflik ini di tanah Papua. Hemat saya, pimpinan TNI dan Polri dapat segera melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang pengamanan bagi prajurit TNI-Polri sekaligus juga pengamanan bagi warga sipil terutama di daerah rawan,” katanya.
Senator Papua Barat ini meyakini bahwa setiap prajurit yang ditempatkan di daerah konflik telah memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang medan dan situasi di daerah penugasan. Oleh sebab itu, ia memandang pentingnya mengedepankan upaya-upaya untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di luar perencanaan atau strategi TNI-Polri.
“Yang kedua, pemerintah perlu melihat konflik bersenjata seperti ini sebagai hal yang serius. Tentu kita mengikuti pernyataan maupun pandangan-pandangan Pemerintah terkait dengan peristiwa ini, bahwa pendekatan yang selama ini diterapkan belum mampu menyelesaikan masalah ini, karena kejadian kekerasan terus berulang,” ujar Filep.
Pimpinan Komite I DPD RI ini memandang perlu adanya konsep yang konstruktif tentang penanganan keamanan di Papua khususnya di daerah konflik. Menurutnya, perlu ada kajian yang komprehensif untuk mengidentifikasi akar persoalan guna menemukan cara-cara dan solusi yang tepat guna mengakhiri konflik bersenjata yang sudah puluhan tahun terjadi di tanah Papua itu.
“Tentu saya yakin bahwa TNI dan Polri punya evaluasi atau analisa sendiri tentang model-model atau bentuk-bentuk peristiwa, identifikasi kelompok yang berseberangan dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa peristiwa seperti ini terus terjadi dan tidak segera berakhir. Ini sangat meresahkan masyarakat, karena hidup dalam kecemasan, ketakutan hingga harus mengungsi tiap kali ada kejadian. Maka, saya berharap ada desain khusus tentang penanganan konflik bersenjata di Papua ini,” jelasnya.
Yang ketiga, Filep memandang perlunya penguatan jalan dialog yang sebelumnya telah diinisiasi dan digaungkan oleh Komnas HAM hingga disebutkan sempat adanya jeda kemanusiaan. Dirinya lantas merujuk pada penyelesaian konflik di Aceh hingga lahirnya Kesepakatan Helsinki yakni berupa nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Hensinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu.
“Berdialog dengan kelompok yang berseberangan menunjukkan komitmen negara untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Konflik di Aceh, GAM dan pemerintah bisa bertemu dan menyelesaikan persoalan dengan perjanjian Helsinki. Akhirnya, anggota dan pimpinan GAM Aceh hari ini menikmati pembangunan dan terlibat aktif dalam berbagai bidang baik eksekutif maupun legislatif dan mereka bersama-sama membangun negeri,” ungkapnya.
“Tentu kita berharap konflik di Papua segera selesai, apalagi tokoh-tokoh agama di Papua, tokoh-tokoh adat telah mendeklarasikan Papua sebagai tanah damai. Oleh sebab itu, saya pun berharap tidak ada lagi konflik bersenjata di tanah Papua yang mengorbankan warga sipil dan prajurit TNI-Polri,” sambung Filep.
Dalam kesempatan yang sama, Filep berharap kepada masyarakat khususnya umat muslim yang ada di daerah konflik dapat tetap melaksanakan ibadah puasa dengan aman termasuk para prajurit TNI dan Polri yang menjalankan ibadah puasa.
“Marilah kita semua menjaga kehidupan toleransi beragama, saling menghargai terutama saat ini kepada saudara-saudara muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Mari ciptakan Papua yang aman, Papua yang damai agar rakyat kita memperoleh kesejahteraan sebagaimana apa yang kita harapkan bersama,” pungkas Filep.
