TIMIKA, JAGAINDONESIA.COM – Para gubernur pada 6 provinsi di tanah Papua menggelar rapat kerja daerah (rakerda) yang dilaksanakan di Timika, Rabu 20 September 2023. Rakerda dilakukan guna menyamakan persepsi dan pikiran, terkait pelaksanaan kebijakan strategis nasional, mulai dari penanganan stunting hingga menekan kemiskinan ekstrem.
Rakerda diinisiasi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Komjen (Purn) Drs Paulus Waterpauw, M.Si dan dihadiri para penjabat gubernur mulai dari Pj Gubernur Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
Gubernur Waterpauw menjelaskan rakerda dilakukan guna meningkatkan sinergitas peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program strategis nasional di daerah, demi kemakmuran masyarakat di tanah Papua.
Termasuk meningkatkan sinergitas dan peran serta pemda dalam pengendalian inflasi di tanah Papua, optimalisasi dan peran serta pemda dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan persiapan pemda untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Waterpauw berharap setiap kepala daerah dapat memberikan dukungan dalam mempromosikan potensi wilayahnya di seluruh Indonesia hingga mancanegara, guna untuk menarik investor menanamkan modalnya di tanah Papua.
“Kepala daerah diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, membentuk kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu,” jelasnya.
Kemudahan-kemudahan dalam menarik investor, bisa dilakukan dengan kerja sama dengan BPN dalam penyediaan lahan atau lokasi investasi, memastikan eksploitasi sumber daya alam dilakukan untuk kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
Berikut kesepakatan yang dimuat dalam rakerda:
- Badan Hukum Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua segera dibentuk sebelum akhir 2023.
- Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua merekomendasikan peran BP3OKP dalam menjembatani, mengkoordinasikan, kepentingan daerah dengan kementerian/lembaga, memperhatikan aspirasi dari bupati dan wali kota melalui gubernur se-Tanah Papua.
- Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk melaksanakan dan mensukseskan pemilu legislatif, presiden, DPR hingga pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 dengan tertib dan damai.
- Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan program nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengangguran dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.
- Melanjutkan sosialisasi kewenangan Otonomi Khusus di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
- Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk menyelesaikan pengalihan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, perlu melakukan kerja sama antar daerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing. (rls)
