PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mendukung langkah Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere yang hendak berkoordinasi dengan BP Tangguh di Bintuni untuk meningkatkan akses penerbangan di Papua Barat.
Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir, akses penerbangan di wilayah Papua Barat tengah terhambat pasca maskapai Batik Air mengurangi intensitas penerbangan di wilayah ini. Filep sepaham dengan pandangan Pj Gubernur bahwa pihak swasta harus memiliki itikad baik untuk mengambil peran, mendorong perkembangan aksesibilitas penerbangan, terutama di masa sulit saat ini.
“Saya sepakat dengan langkah yang akan diambil Pj Gubernur untuk melibatkan perusahaan swasta dalam hal ini BP Tangguh memberikan kontribusinya, utamanya saat ini penerbangan di Papua Barat sedang terkendala. BP Tangguh harus mendorong perkembangan di daerah sekitar operasionalnya dan secara umum di wilayah Papua Barat,” ujar Filep kepada awak media, Selasa (27/2/2024).
“Peran itu bisa diambil salah satunya mengunakan skema kerjasama pembangunan untuk penyediaan infrastruktur dimana pemerintah melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). PPP ini berbentuk perjanjian dua pihak yakni pemerintah di sektor publik dengan BP sebagai pihak swasta di sektor privat untuk mengadakan sarana layanan publik untuk kepentingan umum yang diatur dengan kontrak dan pembagian resiko,” sambungnya.
Terlebih, menurut Filep, pemerintah memiliki keterbatasan pendanaan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Diantara solusinya yakni menggunakan beberapa alternatif pendanaan dengan membangun koordinasi maupun kerjasama dengan pihak-pihak swasta di daerah.
“Dalam praktiknya, PPP bisa dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada tahap perencanaan Kepala Daerah dapat menyusun rencana anggaran dana, identifikasi, pengambilan keputusan hingga penyiapan realisasi bentuk proyek dan transaksi. Harapannya, ada kerja sama yang baik antara pemda dan swasta yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak dan masyarakat umum,” ungkapnya.
Pimpinan Komite I DPD RI ini menilai BP LNG Tangguh di Bintuni adalah pihak yang tepat untuk turut membangun dan meningkatkan sarana layanan publik di Papua Barat, juga untuk mempermudah aksesibilitas bagi karyawan BP LNG Tangguh sendiri.
“Jika bisa, semua operasional BP tangguh yang selama ini di provinsi lain bisa dipindahkan ke Provinsi Papua Barat. Termasuk pajak pegawai semua perusahan asing dan dalam negeri yang beroperasi khusus di Papua Barat wajib home base di Papua Barat,” ujarnya.
Seperti diketahui, belakangan ini terhambatnya akses penerbangan di wilayah Papua Barat berdampak pada terganggunya pelayanan pemerintah, pembangunan, aktivitas masyarakat dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah ini. Saat ini pemerintah provinsi Papua Barat tengah berkoordinasi dengan pihak maskapai agar akses penerbangan kembali normal.
Pemerintah melalui Pj Gubernur juga menyampaikan akan mengambil langkah alternatif, yakni berkoordinasi dengan BP Tangguh untuk mendorong perkembangan pembangunan di daerah, utamanya untuk menangani permasalahan ini dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses publik dan juga kebutuhan mobilitas karyawan BP di Papua Barat.
