PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, kembali menekankan bahwa pembangunan smelter Freeport sudah semestinya dilakukan di tanah Papua. Ia menyampaikan penolakannya terhadap keputusan pemindahan smelter PT Freeport Indonesia dari Papua ke Jawa Timur. Menurutnya, sejak awal rencana ini digulirkan, ia sudah menentang karena alasan yang dianggap tidak logis.
Filep menilai sangat tidak logis jika sumber daya alamnya diambil dari Papua, namun smelternya dibangun di luar Papua. Pasalnya, limbahnya tetap di Papua, sedangkan keuntungan ekonominya dinikmati di tempat lain. Oleh sebab itu, ia mengatakan hal ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan politik.
Filep menilai bahwa kebijakan ini dapat berpotensi memperkuat ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Bahkan, saat peresmian smelter di Gresik, Jawa Timur, ia pun mempertanyakan absennya perwakilan dari Papua dalam acara tersebut.
“Hal seperti ini yang membuat masyarakat Papua semakin merasa terpinggirkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya di Manokwari, dikutip dari RRI, Minggu (23/3/2025).
Meskipun smelter tersebut telah diresmikan, Filep mendesak agar pemerintah tetap memperhatikan dampak ekonomi bagi Papua, khususnya dalam hal kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Tingkat pengangguran di Papua masih tinggi. Seharusnya ada kebijakan prioritas untuk merekrut tenaga kerja asli Papua, baik sebagai karyawan, manajer, hingga pimpinan dalam operasional smelter,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi belum adanya langkah konkret dari Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua. Menurutnya, keputusan membangun smelter di luar Papua tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat hanya akan memperdalam kesenjangan antara Papua dan Jakarta.
“Kami mendukung program pemerintah, tetapi persoalan ini belum selesai. Masih ada anggapan di Papua bahwa kebijakan negara tidak berpihak kepada kami,” ucapnya.
Filep berharap ke depan pemerintah pusat lebih serius dalam membangun Papua, termasuk dengan mendirikan smelter baru di wilayah tersebut agar manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Ia juga menyoroti kecenderungan perusahaan asing yang lebih fokus mengeksploitasi sumber daya alam daripada berkontribusi dalam pembangunan Papua.
“Saya kira cukup satu smelter Freeport di luar Papua. Ke depan, smelter-smelter lain harus dibangun di Papua agar masyarakat lokal bisa menikmati manfaatnya,” katanya.
Dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada Papua, Filep berharap pemerintah dapat menunjukkan komitmen nyata dalam membangun wilayah tersebut secara adil dan berkelanjutan.
