JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyampaikan usulan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk memberlakukan pengaturan khusus terkait pengangkatan dan penempatan pejabat eselon serta penerimaan ASN di DOB Papua.
Usulan itu berdasarkan aspirasi yang diterima Dr. Filep Wamafma terkait persoalan-persoalan yang sedang terjadi di daerah. Filep mendorong aspirasi ini dalam Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta, hari ini Selasa (14/11/2023).
“Beberapa aspirasi yang saya terima dari sejumlah Kepala Daerah atau penjabat kepala daerah menyebutkan sangat sulit sekali jika DOB di Papua menggunakan standar atau mekanisme umum dalam pengisian maupun pengangkatan ASN. Pasalnya, pemekaran provinsi ini mendesak membutuhkan SDM yang apabila mengikuti standar umum akan membutuhkan waktu sangat panjang dan membuat kekosongan pemerintahan di daerah,” ucap Filep.
“Ini sangat menguras waktu, tenaga dan juga berdampak pada pelayanan. Oleh sebab itu kami meminta Menpan RB dapat meninjau kembali dan atau melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bisa dilaksanakan di daerah-daerah otonom baru,” jelasnya.
Selain itu, Filep juga mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus dan afirmasi bagi tenaga pendidikan terutama guru dan dosen swasta, tenaga kesehatan (nakes) hingga Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan di daerah 3T dan Daerah Otonomi Khusus termasuk Papua.
“Pada pertemuan hari ini, saya sampaikan beberapa hal yang menurut saya krusial terjadi di daerah khususnya terkait dengan rekrutmen tenaga guru atau dosen, tenaga kesehatan juga termasuk tenaga honorer polisi pamong praja yang dipandang sangat dibutuhkan di daerah,” ungkap Filep.
Di kesempatan itu, Filep Wamafma menyampaikan keluhan guru swasta yang tak terakomodasi dalam rekrutmen PPPK. Pasalnya di Papua, kuota pendaftaran guru PPPK telah terserap habis untuk honorer di sekolah negeri.
“Sesuai dengan kondisi riil di daerah, kuota rekrutmen untuk guru PPPK lebih di dominasi guru di sekolah negeri dibandingkan dengan guru yang sama-sama selama bertahun-tahun mengabdi di sekolah swasta. Sama halnya yang terjadi dengan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Pace Jas Merah ini, persoalan serupa dan membutuhkan perhatian juga dialami oleh para dosen di perguruan tinggi swasta di tanah Papua. Terlebih secara institusi, PTS juga harus memenuhi standar kualitas pengelolaan perguruan tinggi yang besar namun dengan dukungan finansial yang masih sangat minim.
“Saya sekaligus sebagai pimpinan perguruan tinggi swasta melihat bahwa tantangan perguruan tinggi swasta sangat berat dan kondisi riil memperlihatkan belum banyak perhatian bagi PTS di Papua. Fakta itu sangat jauh berbeda dengan pengelolaan PTS di luar Papua khususnya terkait dengan dukungan finansial, termasuk rekrutmen dosen-dosen dengan kualifikasi dan standar syarat yang begitu tinggi. Ini membuat PTS mengalami kesulitan dalam pengelolaan,” katanya.
Menanggapi hal ini, Menpan RB merespons bahwa persoalan di atas juga menjadi prioritas kementeriannya yang akan berkolaborasi dengan Menteri Pendidikan. Filep berharap, Mendikbud juga menyambut baik dan segera mengajukan permohonan kepada Menpan RB untuk merancang afirmasi bagi rekrutmen guru dan dosen swasta di tanah Papua.
“Kami berharap peraturan teknis terkait yang sedang disusun Menpan RB mudah-mudahan berjalan lancar dan pada bulan april tahun depan ada petunjuk operasional atau peraturan teknisnya. Kami apresiasi bahwa saat ini disebutkan sudah ada beberapa keputusan-keputusan Kemenpan RB yang menjadi dasar afirmasi di Papua,” urai Filep Wamafma.
Dalam kesempatan yang sama, Filep juga mengapresiasi Menpan RB dan jajarannya karena telah menindaklanjuti aspirasinya selaku perwakilan daerah pada Tahun 2022 lalu. Aspirasi itu telah dijawab diantaranya terkait rekrutmen pegawai ASN, rekrutmen di tingkat Kejaksaan, kepolisian dan beberapa afirmasi lainnya.
“Saya selaku senator dan mewakili masyarakat dari provinsi Papua dan Papua Barat pada umumnya mengapresiasi peran dan kontribusi Menpan RB dalam memberikan afirmasi pada rekrutmen tenaga ASN baik instansi vertikal maupun otonom apalagi dengan mengedepankan orang asli Papua sebagai subjek utama dalam hal rekrutmen di daerah. Kami berharap Menpan RB bersama jajaran dapat terus mendengar aspirasi daerah dan memberikan perhatian sesuai kebutuhan yang ada,” pungkasnya.
