MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum dalam kunjungan kerja di daerah pemilihan Provinsi Papua Barat turut memantau langsung tahapan pendaftaran calon kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati maupun walikota dan wakil walikota.
Khusus pendaftaran tingkat Provinsi untuk gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, Filep Wamafma menilai proses pendaftaran ke KPU Papua Barat sejak dibukanya pada tanggal 27-29 Agustus telah berjalan dengan baik. Ia melihat masyarakat, pendukung, relawan dan Ormas lainnya turut menjaga situasi Kamtibmas saat momentum pendaftaran berlangsung.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini juga mengapresiasi adanya prosesi adat oleh ketua dan anggota KPU yang mengenakan pakaian adat dan mahkota untuk melayani pendaftaran pasangan calon.
“Disini kita bisa menyaksikan bahwa ada keunikan dari Komisioner KPU karena pelayanan mereka kepada Paslon Gubernur dan wakil gubernur Papua Barat berjalan sesuai daerah khusus Papua yang masih berpegang teguh dengan tatanan adat Papua. Utamanya, di momen politik ini pun digaungkan dengan suasana adat yang nampak baik,” ungkap Filep Wamafma, Selasa (5/9/2024).
Menurut Filep, tahapan pemeriksaan dokumen berkas Paslon baik secara fisik dan secara Silon KPU berjalan dengan baik sejak dimulai dari pemeriksaan dokumen partai pengusung dan dokumen persyaratan umum lainnya. Tak hanya itu, pihak Kepolisian juga bekerja maksimal untuk memastikan kondisi kamtibmas terjaga.
Menurutnya, proses tahapan verifikasi berkas dokumen Paslon dilakukan secara tertib sehingga administrasi berkas Paslon diterima dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, KPU akan menindaklanjuti dokumen Paslon dengan meminta pertimbangan keaslian orang asli Papua melalui MRP PB. Dia berharap KPU Provinsi Papua Barat mengutamakan kepentingan masyarakat dalam berdemokrasi yang baik di momentum Pilkada November mendatang.
“Tugas KPU dan kita semua sebagai warga negara memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan hak suara untuk memilih dan tidak boleh sampai boikot,” pesan Filep. (WRP)
