JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto menekankan tiga poin penting terkait dengan persoalan dan isu pembangunan di tanah Papua. Ketiga poin itu antara lain terkait dengan penyelesaian permasalahan tanah adat, kejelasan desain tata ruang guna peruntukan lahan hingga pentingnya mengawal realisasi dana Otsus agar tepat sasaran.
Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi dari Staf Khusus Presiden (Stafsus Presiden) Billy Mambrasar pada Selasa (2/4/2024). Dalam diskusi tersebut kedua pihak berkomitmen untuk berkolaborasi dalam menjaga keamanan dan stabilitas Papua dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di kawasan Indonesia timur.
Hadi menyoroti pentingnya penyelesaian masalah pertanahan yang kerap terjadi di Papua, terutama tanah adat. Menurutnya, penyewaan tanah adat oleh investor asing juga dapat menjadi polemik di ujung jika tidak ada kejelasan kepemilikan tanah.
“Saat saya [sebagai Menteri] ATR/Kepala BPN kemarin, saya urus benar-benar penyerahan sertifikat tanah adat untuk masyarakat adat Papua,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Jumat (5/4/2024).
Tak hanya tentang sertifikasi tanah adat, Menko Polhukam juga menekankan pentingnya kejelasan desain tata ruang di tanah Papua agar dapat meminimalisir penyalahgunaan peruntukan lahan.
“Perlu ada juga yang mendesain tata ruang, jadi setiap lahan di kota/kabupaten jelas peruntukan dan penggunaannya, tidak ada lagi lahan tani yang dibangun gedung dan lain sebagainya. Kalau ada tata ruang yang benar, otomatis akan mendorong perekonomian daerah, kita minimalisir adanya penyalahgunaan lahan,” jelasnya.
Selain itu, mantan Menteri ATR/BPN itu menyinggung soal pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Realisasi anggaran tersebut menurut Hadi harus dikawal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.
“Satu hal lagi yang perlu kita kawal sungguh-sungguh adalah dana otsus. Bagaimana cara membuka kerannya agar sampai ke bawah, terdistribusikan sebagaimana mestinya. Saya senang kalau diskusi sama anak muda seperti ini, semangat dan energinya besar,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Hadi juga mengapresiasi kinerja dan pencapaian Billy Mabrasar di wilayah Papua. Ia pun menitip pesan agar program-program pemberdayaan dan produktif itu dapat dilanjutkan.
“Apa yang dilakukan Mas Billy dan teman-teman ini sudah tepat sasaran. Pendekatan kita untuk menjaga Papua harus dimulai dari SDM [sumber daya manusia],” kata Menko Polhukam.
Secara khusus, Hadi meminta Billy untuk terus meningkatkan program Petani Milenial. Program ini merupakan program yang digagas Billy bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendukung ketahanan pangan di tanah air melalui pemberdayaan para petani muda.
“Saya titip, program Petani Milenial yang sudah berjalan tadi harus terus dikawal bersama. Seperti nanas, markisa, dan keladi dari Wamena itu kualitasnya luar biasa baik, hingga diekspor itu nanas. Itu yang perlu dioptimalkan,” ujarnya.
Sementara itu, Billy Mambrasar menyampaikan bahwa selama lima tahun pengabdiannya sebagai stafsus presiden pihaknya konsentrasi pada permasalahan SDM, tak hanya di Papua tetapi juga di daerah lain di tanah air. Billy menambahkan, program-program yang ia lakukan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga, di antaranya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Intelijen Negara.
“Inovasi-inovasi yang kami bawa semua mengacu pada pengelolaan dan pembinaan SDM, mulai dari Yayasan Kitong Bisa (Kitong Bisa Foundation/KBF), Manajemen Talenta Pemuda Nasional (MANTAP) bersama Dirjen Otda Kemendagri, Petani Milenial bersama Kementan, Sistem Aspirasi Nyata Desa Indonesi (SINDI) bersama Bappenas, dan Papua Youth Creative Hub (PYCH) bersama BIN dan Kementerian PUPR, yang juga akan dibangun di beberapa titik lainnya,” kata Billy. (UWR)
