MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Kepala Lembaga Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (LBH STIH) Manokwari, Frengky Wambrauw menilai seleksi program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) tahun 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berjalan tidak profesional.
Melihat nama-nama penerima Beasiswa Adik yang dirilis, Frengky menduga ada mafia dibalik seleksi Program ADik di wilayah Papua Barat tersebut yang sarat akan kepentingan oknum pejabat di Papua Barat. Menurutnya, dibalik seleksi program ini disinyalir ada titipan khusus yakni sarat kepentingan individu tertentu agar keluarga oknum pejabat teras provinsi maupun kabupaten dapat lolos menerima program afirmasi ADik.
“Selain itu, program ADik dinilai tidak berpihak kepada anak petani, nelayan maupun buruh kasar di Papua Barat ini, maka kami secara tegas meminta kepada pihak Kementerian terkait untuk segera melakukan investigasi terhadap proses seleksi di provinsi Papua Barat,” kata Frengky, Kamis (20/7/2023).
“Selanjutnya, apabila terdapat kejanggalan dalam hal seleksi program beasiswa ADik ini, maka Kementerian terkait harus memberikan perhatian khusus, sebab program ADik ini menggunakan dana yang bersumber APBN dan APBD,” sambungnya.
Dirinya menambahkan, program beasiswa ADik sudah seharusnya memprioritaskan anak-anak asli Papua yang berlatar belakang ekonomi rendah sebagai penerima beasiswa agar program ini lebih tepat sasaran.
“Kami harap ada perhatian serius tentang pengumuman beasiswa Adik yang diseleksi oleh panitia di Provinsi Papua Barat. Karena ketika membicarakan tentang kesejahteraan dalam Pendidikan, maka perlu ada kesempatan luas bagi anak-anak yang berlatarbelakang ekonomi rendah untuk berkesempatan kuliah dengan manfaatkan beasiswa Adik tersebut,” ungkap Frengky Wambrauw.
“Pasalnya, ketika nama-nama yang diumumkan merupakan anak oknum pejabat tertentu di daerah Papua Barat, maka hal semacam ini mendukung dugaan program ADik terselubungi mafia daerah,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Frengky berharap Pj. Gunernur Papua Barat, Paulus Waterpauw segera mengevaluasi terkait nama-nama penerima program ADik yang telah diumumkan ke publik, yang diantaranya terdapat anak oknum pejabat.
“Ketika benar ada anak oknum pejabat yang dinyatakan lolos, maka tentu saja menggunakan APBN, padahal itu pejabat sudah dibiayai uang negara namun masih mengambil kesempatan untuk anak-anak mereka,” ujar Frengky. (WRP)
