MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi dari perwakilan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yakni guru SMA/SMK se-Papua Barat, Kamis (30/3/2023).
Aspirasi itu terkait dengan keluhan tentang lambatnya SK PPPK dari provinsi yang menyebabkan hak mereka dibayar dengan tidak sesuai dan juga terlambat dibayarkan dalam waktu yang belum ditentukan. Para guru ini berharap Senator Filep Wamafma dapat memperjuangkan hak mereka kepada pemerintah pusat.
Pasalnya, para guru PPPK sebelumnya juga telah menyuarakan tentang hak-hak mereka kepada pemerintah daerah hingga ke pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun hingga saat ini, keluhan tersebut belum juga mendapat jawaban pasti.
Dalam dokumen aspirasi yang dituangkan lewat persatuan guru PPPK SMA/SMK se-Papua Barat disebutkan bahwa terdapat 643 orang PPPK yang sudah berstatus lulus tes tahun 2021 lalu. Namun sebanyak 615 orang baru menerima SK dari Gubernur Papua Barat pada 8 Desember 2022.
Selanjutnya, 18 orang PPPK lainnya menerima SK pada 8 Desember 2022. Kemudian menyusul lagi 6 orang guru menerima SK PPPK pada 9 Maret 2023. Turunnya SK ini menyebabkan semakin banyak persoalan yang dialami para guru PPPK tersebut.
Dari 11 poin aspirasi yang diterima Filep Wamafma, salah satu poinnya berbunyi: “Melakukan komunikasi lintas instansi terkait kekurangan gaji kami PPPK guru SMA/SMK se-Papua Barat yang belum dibayarkan sesuai TMT 1 Mei 2022 terhitung Mei-September 2022 termasuk gabungan tunjangan dan TPP”.
Menerima aspirasi itu, Filep Wamafma menyampaikan akan menindaklanjuti dan segera mencari solusi bersama dengan kementerian terkait. Dirinya berharap aspirasi para guru akan dapat terjawab sesuai dengan yang diharapkan bersama.
“Kami berharap generasi Papua terus maju dan terdidik melalui pendidikan yang berkualitas, namun nyatanya para guru ini tidak mendapat kesejahteraan yang diharapkan. Padahal melalui guru-guru inilah akan muncul generasi-generasi yang andal di tanah Papua,” ungkap Filep.
“Kami akan berupaya menyampaikan dan membahas aspirasi ini dengan pihak kementerian terkait dan semoga bisa didapat jalan maupun hasil yang diharapkan,” pungkasnya. (WRP)
