PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Majelis Rakyat Papua (MRP) mencermati dampak dari penataan dan pergeseran anggaran usai pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat namun juga mahasiswa yang berkuliah dengan biaya dari Pemerintah Provinsi Papua.
Wakil ketua I MRP Yoel Luiz Mulait mengatakan pada awal tahun ini, MRP telah menerima banyak pengaduan dari orang tua mahasiswa/i yang berkuliah di dalam negeri dan luar negeri dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua. Para orangtua khawatir putra-putrinya akan terancam putus kuliah sebagai dampak dari persoalan anggaran tersebut.
“Dampak dari DOB, pembiayaan kuliah yang selama ini dibiayai oleh Pemprov Papua tidak mampu lagi untuk tanggulangi semua mahasiswa Papua karena dana terbatas tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Yoel Luiz Mulait menyikapi pengaduan yang diterima lembaga kultural orang asli Papua itu, dilansir dari laman resmi MRP pada Senin, (30/1/2023).
Mulait menerangkan, berdasarkan data Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, saat ini jumlah anak-anak Papua yang kuliah di dalam dan luar negeri cukup banyak. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah tiga provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
“Sehingga masing-masing Provinsi DOB terutama Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan agar segera lakukan pendataan mahasiswa untuk biayanya ditanggung oleh Pemda masing-masing sesuai asal daerah,” ucapnya.
“Jika tidak, banyak mahasiswa yang bakal putus kuliah,” tegas Mulait menambahkan.
Dirinya kembali menekankan agar Pemerintah Daerah Otonomi Baru secepatnya melakukan inventarisasi jumlah mahasiswanya sesuai asal daerah/kabupaten masing-masing.
“Dengan demikian beban biaya kuliah dapat ditanggulangi oleh kabupaten/kota masing-masing sesuai dengan kucuran dana pendidikan di masing-masing Daerah Otonomi Baru di tanah Papua oleh pemerintah pusat,” kata Mulait.
Lebih lanjut, MRP juga meminta pemerintah secara berjenjang dapat bertanggungjawab atas masa depan anak-anak Papua, sehingga adanya penataan penyelenggaraan pemerintahan di 3 DOB tidak mengakibatkan banyak mahasiswa putus kuliah.
“Mereka adalah aset generasi emas Papua yang harus dipastikan masa depan mereka melalui Pendidikan, hari ini mereka terancam putus kuliah, ini harus ada solusi cepat, oleh Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah, khusus nya DOB baru,” tegas Mulait. (UWR)
