SULTRA, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi sejumlah mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di provinsi Sulawesi Tenggara, Minggu (13/11/2022). Dalam kesempatan itu, Filep menerima keluhan mahasiswa yang saat ini masih terkendala biaya pendidikan dan tempat tinggal.
Filep pun mengapresiasi mayoritas disiplin ilmu yang ditekuni mahasiswa ini adalah pendidikan vokasi yang tentunya sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat dan di dunia kerja.
“Dalam kunjungan ke Sultra, saya bertemu adik-adik mahasiswa asli Papua yang sedang studi di kota ini. Saya merasa prihatin karena saat ini mereka masih terkendala biaya pendidikan, bahkan tempat tinggal. Namun saya sangat apresiasi semangat juang mereka meski dengan keterbatasan masih tetap bertekad untuk menyelesaikan pendidikan,” ungkap Filep, Senin (14/11/2022).
Terkait hal itu, senator Papua Barat ini berharap agar alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) juga mampu memberikan afirmasi dan mengakomodasi para mahasiswa Papua di Sultra dan mahasiswa Papua yang sedang studi di daerah lain. Ia berharap aspirasi ini diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemda serta masuk dalam inventarisasi masalah dalam rangka implementasi Otsus.
“Tentu apresiasi yang tinggi atas kerja keras Pemda untuk pendidikan anak Papua selama ini. Namun, saya juga berharap Pemda terus bergerak aktif dan memiliki desain khusus alokasi Otsus untuk pendidikan anak-anak asli Papua, baik itu di tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi serta untuk yang studi di dalam maupun di luar Papua,” kata Filep.
“Hal ini sangat penting diperhatikan lantaran menyangkut hak dasar OAP, hak untuk mendapat pendidikan yang layak termasuk yang diperjuangkan melalui kebijakan Otsus hingga saat ini. Jangan sampai kita kebiri hak OAP untuk mengenyam pendidikan,” ungkapnya tegas.
Selain itu, alumnus doktor Unhas Makassar ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemda untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Papua. Hal itu mulai dari ketersediaan infrastruktur, SDM pendidik dan kebutuhan operasional lainnya termasuk database atau pangkalan data tentang jumlah anak-anak Papua yang mengenyam pendidikan dimana saja.
Dalam kesempatan yang sama, Filep mengajak pemda, DPRD dan semua elemen masyarakat untuk bergandeng tangan mewujudkan pendidikan yang terus membaik bagi orang asli Papua.
“Tentu ada harapan besar dengan adanya alokasi dana pendidikan yang besar melalui Otsus. Oleh sebab itu, selaku tim penyusun UU Otsus dan untuk melaksanakan tugas pengawasan, saya mendesak kepada kepala daerah baik bupati/walikota hingga gubernur, DPRD kabupaten/kota mari bersama-sama kita pro aktif menyiapkan masa depan anak-anak Papua, mereka yang sedang berjuang tentang nasibnya baik di Papua maupun di luar Papua,” kata Filep.
“Selaku senator, kami juga akan mengawasi pemerintah daerah dan akan mengajukan adanya petugas pengawasan terhadap implementasi Otonomi Khusus di tahun 2023. Hal itu untuk memberikan deskripsi dan data sejauh mana peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang berpihak pada pendidikan dan peruntukan Otsus lainnya. Kemudian, seberapa besar serapan dana Otsus di Papua juga akan menjadi bahan evaluasi di parlemen agar dapat terus ditingkatkan kebermanfaatannya,” pungkasnya.
